Pers Korea Utara mencakup Korean Central News Agency (KCNA), Rodong Sinmun, Minju Choson, dan Chongnyon Jonwi. KCNA menyediakan berita yang disetujui untuk media domestik, sedangkan Partai Buruh Korea dan Departemen Propaganda dan Agitasi mengendalikan konten politik. Korean Central Broadcasting Committee mengawasi penyiaran. KCTV, Mansudae TV, Ryongnamsan TV, dan Sports TV menyediakan televisi negara; dua layanan radio nasional serta Third Radio Network menyiarkan program nasional dan lokal. Perangkat televisi dikonfigurasi untuk menerima saluran negara dan siaran asing diacak. KCTV biasanya mengudara sekitar pukul 09.00 sampai 22.30, meskipun jadwal dan penerimaan berbeda-beda. Kwangmyong adalah intranet negara yang digunakan untuk riset, pendidikan, berita, dan aplikasi domestik. Layanan ini tidak menyediakan akses biasa ke internet global. Data seluler mendukung panggilan domestik, SMS, panggilan video, dan layanan intranet. Perkiraan PBB tahun 2022 menyebut kepemilikan telepon seluler sekitar 50% sampai 80% penduduk, sedangkan ITU mencatat 5,79 juta langganan pita lebar seluler aktif pada 2024; kedua angka itu tidak membuktikan adanya akses internet terbuka. Akses umumnya lebih baik di Pyongyang dan pusat kota lain daripada di provinsi dan daerah terpencil, dan juga bergantung pada listrik, perangkat, pendapatan, serta status kelembagaan. Manbang adalah layanan IPTV negara yang disalurkan melalui Kwangmyong. Layanan ini menawarkan siaran langsung, tayangan ulang, dan televisi sesuai permintaan, surat kabar, serta materi pengajaran. Laporan 2025 menyebut layanan sekitar 20 saluran dan kemungkinan tersedia sepanjang waktu, tetapi biaya langganan dan perangkat tidak dipublikasikan secara andal. Diperlukan perangkat yang kompatibel, akses jaringan, dan langganan aktif. Sekolah dan universitas juga menggunakan Kwangmyong, perpustakaan elektronik, pembelajaran jarak jauh, dan materi pendidikan Manbang. Korea Utara tidak memiliki padanan terbuka media sosial yang diatur dengan profil independen, moderasi pengguna, atau jejaring publik tanpa pembatasan. Orang dapat menggunakan aplikasi intranet negara, panggilan seluler, dan SMS, sementara jaringan informal luring juga menyebarkan informasi. Film, musik, dan media lain impor dalam USB atau kartu SD, penerimaan tersembunyi siaran televisi atau radio, dan jaringan seluler Tiongkok di dekat perbatasan dilaporkan digunakan, tetapi praktik ini dapat membuat individu dan keluarga mereka menghadapi konsekuensi hukum dan keamanan yang serius. Konstitusi secara formal menyebut kebebasan pers dan berekspresi, tetapi akses dalam praktik dibatasi oleh kontrol politik dan hukum pidana. Undang-Undang Penolakan Pemikiran dan Kebudayaan Reaksioner 2020, Undang-Undang Jaminan Pendidikan Pemuda 2021, Undang-Undang Perlindungan Bahasa Budaya Pyongyang 2023, dan revisi Undang-Undang Pengendalian Gelombang Radio 2023 membatasi secara berat media asing, bahasa, perangkat, dan komunikasi. Perangkat elektronik seperti ponsel pintar dan komputer dapat diperiksa secara teknis dan umumnya harus didaftarkan dalam sepuluh hari setelah pembelian. Perangkat televisi dan radio dibatasi untuk penerimaan resmi, dan jaringan radio atau satelit asing memerlukan izin. Hukuman yang dilaporkan berkisar dari denda dan kerja tanpa upah sampai pendidikan kerja dan penuntutan yang lebih berat; laporan PBB menyebut hukuman mati untuk ucapan tertentu yang dilindungi. Badan keamanan, Kejaksaan, dan Grup 109 melakukan pemeriksaan serta penggerebekan, kadang tanpa pemberitahuan sebelumnya atau perintah pengadilan. Jurnalis domestik bekerja di bawah pengawasan Partai dan negara; penyimpangan dari garis resmi dapat berujung pada penangkapan, deportasi, atau kerja paksa. Kantor berita asing seperti AFP dan Kyodo beroperasi di bawah pemantauan ketat. Organisasi media independen, jurnalisme warga, dan advokasi kebebasan media tidak memiliki ruang hukum yang dapat diandalkan. Pengaduan dan petisi formal tersedia, tetapi tidak memberi pengawasan independen yang andal terhadap media. Karena itu, informasi dari sumber negara perlu dipisahkan secara cermat antara klaim resmi dan bukti yang dilaporkan secara independen, meskipun penduduk memiliki akses legal yang sangat terbatas ke sumber luar untuk pembandingan.
Media di Korea Utara
Media di Korea Utara diselenggarakan melalui surat kabar, penyiaran, dan jaringan digital yang dikendalikan negara. KCNA memasok berita yang disetujui, sedangkan KCTV dan saluran negara lainnya menyediakan televisi; Kwangmyong merupakan intranet domestik, bukan internet global terbuka. Akses berbeda menurut lokasi, listrik, perangkat, dan status kelembagaan, sedangkan jurnalisme independen, media sosial terbuka, dan akses internet global reguler pada umumnya tidak tersedia bagi penduduk.
Saran
Pahami media di Korea Utara sebagai sistem informasi yang dikendalikan, bukan pilihan normal antara berita independen, media sosial, dan layanan streaming terbuka. Gunakan saluran resmi yang sesuai dengan tujuan dan anggap media asing, penerimaan tanpa izin, serta jaringan eksternal sebagai risiko serius bagi diri sendiri dan keluarga.