Hukum imigrasi di Timor-Leste

Dasar hukum utamanya adalah Lei de Migração e Asilo, Lei No. 11/2017, sebagaimana diubah dengan Lei No. 10/2021. Naskah resmi berbahasa Portugis bersifat otoritatif; versi bahasa Inggris yang tersedia merupakan terjemahan tidak resmi. Serviço de Migração bertanggung jawab atas pengawasan perbatasan, penegakan aturan visa dan izin tinggal, pemeriksaan suaka, serta pemulangan. Ministério do Interior menangani urusan migrasi, sementara Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, misi diplomatik, dan Direção Nacional de Registos e Notariado memiliki tanggung jawab dalam prosedur terkait. Masuk ke negara umumnya memerlukan visa yang sesuai, izin tinggal, atau otorisasi lain yang diakui, kecuali berlaku pembebasan visa atau pengaturan internasional. Paspor atau dokumen perjalanan biasanya harus berlaku setidaknya enam bulan dan memiliki satu halaman kosong; petugas perbatasan dapat meminta bukti perjalanan lanjutan, akomodasi, dana yang cukup, dan kartu kedatangan. Masuk dan keluar dilakukan melalui pos pemeriksaan perbatasan yang dijaga petugas. Dalam praktik terkini, visa saat kedatangan untuk wisata dan bisnis umumnya dikenai biaya tunai US$30. Aturannya berbeda menurut kewarganegaraan dan tempat melintasi perbatasan: warga Indonesia dapat memperoleh visa tersebut di semua pos perbatasan, sementara banyak kewarganegaraan lain dibatasi pada Bandara Internasional Dili atau pelabuhan; pelintas perbatasan darat umumnya memerlukan Visa Application Authorization terlebih dahulu, kecuali warga Indonesia, Portugal, dan Amerika Serikat. Kategori visa mencakup visa wisata, transit, transit bandara, kerja, bisnis, studi, tinggal sementara lainnya, sukarelawan, dan izin tinggal. Secara hukum, visa wisata berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang sekali untuk 30 hari lagi, meskipun formulir dan praktik terkini Serviço de Migração mungkin menawarkan pilihan 30 atau 90 hari yang berbeda. Visa kerja umumnya berlaku hingga satu tahun, memungkinkan beberapa kali masuk, dan terikat pada kegiatan yang disetujui. Business Class I mencakup penjajakan dan investasi hingga 60 hari, sedangkan Business Class II dirancang untuk pemegang saham atau administrator pada posisi terkait dan dapat melibatkan masa tinggal lebih lama, pendaftaran perusahaan, kewajiban pajak, serta persyaratan kehadiran 183 hari. Studi, kegiatan spesialis, pekerjaan sukarela, dan tanggungan menggunakan kategori tinggal sementara dengan bukti serta masa berlaku yang berbeda. Permohonan biasanya memerlukan salinan paspor, foto, bukti dana, akomodasi, dan tujuan tinggal. Permohonan kerja juga biasanya memerlukan kontrak kerja atau jasa, kualifikasi, pendaftaran komersial, izin untuk kegiatan ekonomi, surat keterangan utang pajak, bukti medis, dan surat keterangan catatan kriminal. Permohonan studi memerlukan konfirmasi dari sekolah atau lembaga pendidikan tinggi, sedangkan permohonan keluarga memerlukan bukti hubungan keluarga. Pemohon berusia di bawah 16 tahun tidak perlu menyerahkan surat keterangan catatan kriminal. Permohonan wisata dan transit dapat diajukan melalui misi diplomatik atau pos perbatasan; permohonan kerja, bisnis, tinggal sementara, dan izin tinggal umumnya dimulai di misi diplomatik di luar negeri, dengan permohonan langsung ke Serviço de Migração dimungkinkan dalam keadaan tertentu. Penduduk asing menerima izin tinggal dan kartu sebagai satu-satunya bukti status penduduk. Izin tinggal sementara umumnya berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang untuk masa dua tahun; kategori terpisah lima tahun berlaku bagi misionaris asing yang tercakup dalam resolusi parlemen terkait. Izin tinggal sementara dapat mencakup pekerjaan, perkawinan dengan warga Timor-Leste, penyatuan keluarga, korban perdagangan orang atau imigrasi ilegal, dan alasan luar biasa. Permohonan perpanjangan biasanya harus diajukan setidaknya 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Izin tinggal permanen berlaku tanpa batas waktu, dengan pembaruan kartu jika data pribadi berubah; umumnya izin ini mensyaratkan setidaknya sepuluh tahun tinggal sah berturut-turut atau dasar lain yang memenuhi syarat, seperti perkawinan dengan warga Timor-Leste selama lebih dari lima tahun atau kepemilikan izin tinggal sementara selama enam tahun. Izin tinggal permanen tidak otomatis memberikan kewarganegaraan. Penyatuan keluarga dapat mencakup pasangan, anak di bawah umur, anak angkat atau anak penyandang disabilitas, serta orang tua atau kakek-nenek tanggungan, bergantung pada status sponsor dan bukti ikatan keluarga, akomodasi, serta kemampuan finansial. Pengungsi dikecualikan dari persyaratan bukti akomodasi dan kemampuan finansial dalam proses penyatuan keluarga yang relevan. Suaka tersedia bagi orang yang menghadapi penganiayaan karena ras, agama, kewarganegaraan, pendapat politik, atau keanggotaan kelompok sosial tertentu. Permohonan suaka dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada otoritas polisi mana pun dalam waktu 72 jam setelah masuk. Prosesnya mencakup wawancara rahasia, penerjemah jika diperlukan, akses kepada pembela umum atau pengacara dengan biaya negara, dan konsultasi dengan UNHCR. Izin tinggal sementara berlaku 60 hari dan dapat diperpanjang dalam periode 30 hari selama permohonan diproses. Prosedur kewarganegaraan terpisah dari hukum imigrasi dan diatur oleh Lei No. 9/2002 serta Decreto-Lei No. 1/2004. Tinggal secara sah saja tidak otomatis memberikan kewarganegaraan. Naturalisasi dapat mensyaratkan usia dewasa, masa tinggal yang relevan, pengetahuan tentang bahasa resmi, integrasi moral dan kewargaan, kemampuan menghidupi diri, serta pengetahuan tentang sejarah dan budaya Timor-Leste. Permohonan diajukan melalui Menteri Kehakiman dan Direktorat Nasional Registrasi dan Layanan Notaris. Penolakan masuk, permohonan visa, atau permohonan izin tinggal umumnya memiliki batas waktu banding 15 hari kerja, diikuti peninjauan yudisial dalam batas waktu 15 hari kerja yang berlaku. Penolakan masuk mewajibkan pemeriksaan dan penjelasan tertulis dalam bahasa resmi serta bahasa yang dipahami, dengan penerjemahan, bantuan medis, kontak konsuler, dan bantuan hukum tersedia menurut undang-undang. Banding atas pengusiran juga umumnya diajukan dalam 15 hari kerja; dampaknya terhadap pemulangan berbeda menurut apakah orang tersebut tinggal secara sah atau tidak sah. Denda tinggal melebihi izin berkisar dari US$150 hingga US$580 bergantung pada lamanya, kegiatan profesional tanpa izin dapat dikenai denda US$200–1.000, dan pemberi kerja dapat dikenai US$750–1.500 untuk setiap pekerja yang dipekerjakan secara ilegal. Tujuan visa dan izin tinggal mengikat pemegangnya, sehingga beralih dari wisata ke pekerjaan atau tetap tinggal setelah masa berlaku habis tanpa otorisasi yang tepat dapat menimbulkan risiko denda, pembatalan, atau pemulangan.