Politik di Saint Kitts dan Nevis

Politik di Saint Kitts dan Nevis mencakup cara kekuasaan publik diatur, dijalankan, dan diperebutkan. Negara ini merupakan monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer Westminster, sementara Nevis juga memiliki pemerintahan pulau yang didevolusikan. Pemilu menentukan perwakilan dalam Majelis Nasional, dan tanggung jawab politik dapat bergantung pada apakah suatu urusan berada di bawah lembaga federal atau lembaga Nevis.

Saran

Jadikan pulau dan jenis urusan sebagai penyaring pertama. Tentukan apakah suatu pertanyaan termasuk kewenangan lembaga federal atau lembaga Nevis sebelum menghubungi otoritas, dan perlakukan pemilu sebagai keputusan tingkat daerah pemilihan. Hal ini mengurangi penundaan akibat menghubungi lembaga yang salah atau salah memahami cara perwakilan ditentukan.

Negara

Saint Kitts dan Nevis adalah Federasi Saint Christopher dan Nevis, sebuah negara merdeka dua pulau dengan monarki konstitusional dan demokrasi parlementer Westminster. Raja diwakili Gubernur Jenderal, sedangkan Perdana Menteri dan Kabinet memimpin pemerintahan berdasarkan Konstitusi yang diadopsi pada 23 Juni 1983 dan berlaku sejak 19 September 1983. Lembaga federal mengatur Saint Kitts dan urusan nasional; Nevis memiliki pemerintahan devolutif melalui Majelis Pulau Nevis dan Pemerintahan Pulau Nevis. Administrasi publik, pengadilan, keuangan, pengawasan, dan keamanan terbagi antara badan federal dan lembaga Nevis, sehingga otoritas yang bertanggung jawab bergantung pada pulau dan layanannya.

Pemilu

Pemilihan umum di Saint Kitts dan Nevis memilih satu wakil di masing-masing dari 11 daerah pemilihan untuk National Assembly. Negara ini memakai sistem suara terbanyak satu putaran: calon dengan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan menang. Pemilih harus mendaftar secara langsung, menunjukkan identitas yang disetujui, dan memberikan satu surat suara rahasia untuk satu calon.