Federasi Saint Christopher dan Nevis merdeka pada 19 September 1983. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Konstitusi menetapkan hak dan kebebasan mendasar, eksekutif, Parlemen, keuangan publik, pelayanan publik, kehakiman, dan pengaturan konstitusional untuk Nevis. Parlemen terdiri atas Raja dan Majelis Nasional. Gubernur Jenderal mewakili Raja dan diangkat atas saran Perdana Menteri. Marcella A. Liburd menjabat sebagai Gubernur Jenderal sejak 1 Februari 2023. Terrance Michael Drew adalah Perdana Menteri dan juga memegang portofolio Keuangan, Keamanan Nasional, Kewarganegaraan dan Imigrasi, Kesehatan, serta Jaminan Sosial. Kabinet menetapkan kebijakan pemerintah, sedangkan kementerian, departemen, Sekretariat Kabinet, dan Sekretaris Tetap melaksanakannya. Jaksa Agung adalah penasihat hukum utama pemerintah, mendukung penyusunan dan peninjauan undang-undang, mewakili Negara, mengizinkan penuntutan, dan memberi nasihat tentang kepatuhan konstitusional. Majelis Nasional memiliki anggota perwakilan terpilih dari daerah pemilihan dan senator yang diangkat. Konstitusi mengatur setidaknya 11 daerah pemilihan, dengan setidaknya sepertiganya berada di Nevis. Senat memiliki setidaknya tiga anggota dan pada umumnya tidak lebih dari dua pertiga jumlah anggota perwakilan, dengan kemungkinan tambahan satu senator jika Jaksa Agung diangkat ke Senat. Lanein Blanchette adalah Ketua Majelis saat ini. Nevis memiliki Majelis Pulau Nevis satu kamar, Pemerintahan Pulau Nevis, Perdana Menteri, Kabinet, dan Wakil Gubernur Jenderal sendiri. Mark A. G. Brantley adalah Perdana Menteri Nevis dan Menteri Keuangan, Eric Evelyn adalah Wakil Perdana Menteri, dan Hyleeta Liburd adalah Wakil Gubernur Jenderal Nevis. Saint Kitts tidak memiliki badan legislatif pulau tersendiri atau pemerintahan pulau yang setara; kementerian federal dan Majelis Nasional menangani fungsi publiknya. Basseterre adalah pusat pemerintahan federal, sedangkan Charlestown adalah pusat Pemerintahan Pulau Nevis. Tanggung jawab federal mencakup urusan seperti paspor, kewarganegaraan, imigrasi, dan pengelolaan perbatasan melalui Kementerian Keamanan Nasional, Kewarganegaraan dan Imigrasi serta Layanan Imigrasi. Pemerintahan Pulau Nevis tidak menggantikan otoritas federal tersebut. Layanan lain dapat menjadi tanggung jawab federal atau khusus pulau. Layanan elektronik pemerintah mencakup imigrasi, visa masuk, air, utilitas, perumahan, pajak dalam negeri, serta layanan dokumen resmi atau pembayaran. Periksa badan yang bertanggung jawab sebelum mengajukan permohonan atau membayar. Pengadilan Tinggi dan Panitera Pengadilan Tinggi setempat beroperasi dalam Mahkamah Agung Karibia Timur. Mahkamah Banding ECSC mendengar banding tertentu dari Pengadilan Magistrat dan Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi dapat memberikan pemulihan konstitusional. Biaya dan waktu proses pengadilan bergantung pada perkara. Banding lebih lanjut dapat melibatkan Komite Yudisial Dewan Penasihat atau Mahkamah Karibia, jika aturan banding yang berlaku mengizinkannya. Kementerian Keuangan menyiapkan Perkiraan dan Anggaran tahunan untuk Majelis Nasional. Penerimaan dan rekening pemerintah dikelola melalui Dana Konsolidasi, dengan Akuntan Jenderal mengawasi penerimaan, perbankan harian, dan rekening publik. Perkiraan 2026 yang telah disahkan berjumlah EC$1,075 miliar, termasuk pengeluaran rutin dan modal serta pinjaman bersih. Kantor Audit Nasional mengaudit Pemerintah dan Pemerintahan Pulau Nevis serta melapor kepada Parlemen dan Majelis Pulau Nevis. Rekening publik harus diserahkan kepada Direktur Audit dalam enam bulan setelah akhir tahun keuangan. Pengawasan juga mencakup Ombudsman dan Komisioner Informasi, yang dapat menerima pengaduan lisan, elektronik, atau tertulis tentang maladministrasi serta dapat merujuk, memediasi, menyelidiki, atau merekomendasikan tindakan. Pengaduan biasanya harus diajukan dalam satu tahun setelah pemberitahuan terkait. Undang-Undang Kebebasan Informasi 2018, yang diamendemen pada 2023, memberikan akses ke informasi pemerintah yang tidak rahasia, terlindungi hak istimewa, atau sensitif. Komisi Integritas beroperasi berdasarkan Undang-Undang Integritas dalam Kehidupan Publik dan menangani kode etik pejabat publik, deklarasi kepentingan dan aset, penyelidikan, serta pelanggaran. Komite Rekening Publik mendukung pengawasan legislatif. Layanan Informasi Saint Kitts dan Nevis menerbitkan komunikasi resmi pemerintah, termasuk siaran pers dan informasi program. Pengumuman publik, sidang Parlemen dan Majelis Pulau Nevis, Direktori Daring Pemerintah, permintaan informasi, dan pengaduan administratif menyediakan jalur formal untuk memperoleh informasi atau menyampaikan masalah. Fungsi keamanan dibagi antara Kepolisian Kerajaan St. Christopher dan Nevis, Pasukan Pertahanan Saint Kitts dan Nevis, Penjaga Pantai, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pemasyarakatan, Badan Penanggulangan Darurat Nasional, Layanan Imigrasi, serta lembaga lain di bawah Kementerian Keamanan Nasional. Kepolisian menangani penegakan hukum dan ketertiban umum. Pasukan Pertahanan menyediakan pertahanan, dukungan maritim dan perbatasan, serta bantuan bagi otoritas sipil. Badan Penanggulangan Darurat Nasional mengoordinasikan pengelolaan keadaan darurat. Dewan Pertahanan Nasional diketuai Perdana Menteri dan mencakup pejabat senior keamanan, hukum, dan pertahanan. Hak konstitusional dan batasan menurut undang-undang berlaku untuk fungsi-fungsi tersebut. Kantor pemerintah umumnya buka Senin sampai Jumat pukul 8.00–16.00, sementara biaya bergantung pada lembaga dan layanannya. Biaya pengadilan, waktu pemrosesan, dan persyaratan kelayakan berbeda menurut perkara.
Negara di Saint Kitts dan Nevis
Saint Kitts dan Nevis adalah Federasi Saint Christopher dan Nevis, sebuah negara merdeka dua pulau dengan monarki konstitusional dan demokrasi parlementer Westminster. Raja diwakili Gubernur Jenderal, sedangkan Perdana Menteri dan Kabinet memimpin pemerintahan berdasarkan Konstitusi yang diadopsi pada 23 Juni 1983 dan berlaku sejak 19 September 1983. Lembaga federal mengatur Saint Kitts dan urusan nasional; Nevis memiliki pemerintahan devolutif melalui Majelis Pulau Nevis dan Pemerintahan Pulau Nevis. Administrasi publik, pengadilan, keuangan, pengawasan, dan keamanan terbagi antara badan federal dan lembaga Nevis, sehingga otoritas yang bertanggung jawab bergantung pada pulau dan layanannya.
Saran
Anggap Negara Saint Kitts dan Nevis sebagai sistem layanan dua tingkat: pastikan apakah urusan Anda menjadi tanggung jawab otoritas federal atau, di Nevis, Pemerintahan Pulau Nevis sebelum mengajukan apa pun atau membayar biaya. Gunakan saluran layanan, informasi, atau pengaduan resmi yang sesuai dan simpan bukti pengajuan, pembayaran, serta tanggapan. Untuk urusan pengadilan, konstitusional, imigrasi, keamanan, atau keuangan publik, pastikan sejak awal badan yang bertanggung jawab dan tenggat yang berlaku karena biaya dan waktu bervariasi dan bantuan informal tidak menggantikan otoritas formal.