Suriah memiliki sistem publik formal, layanan munisipal, serta pengganti berbasis kemanusiaan atau komunitas, tetapi cakupannya terfragmentasi. Layanan air, sanitasi, dan kebersihan, yang sering disebut WASH, dapat mengandalkan jaringan pipa, sumur bor, stasiun air, reservoir, stasiun pompa, truk tangki, penyimpanan rumah tangga, atau air kemasan. Pasokan air masih sekitar 40% di bawah tingkat sebelum perang. Lebih dari separuh air yang dipasok tidak diolah dengan aman, kehilangan air nonpendapatan sekitar 44% secara nasional dan dapat mencapai 80% secara lokal, serta sekitar 70% air limbah tidak diolah. Damaskus biasanya menerima pasokan air sekitar 6–8 jam sehari. Aliran mata air Fijeh telah turun menjadi sekitar 2 meter kubik per detik, kira-kira 12% dari tingkat historisnya. Kekeringan juga telah mengeringkan 552 sumur bor dan 27 mata air di wilayah yang dilaporkan. Kekurangan listrik berdampak langsung pada pemompaan, pendinginan, penerangan, pemanasan, dan komunikasi. Di beberapa wilayah, pasokan dapat terbatas sekitar 2–4 jam per hari, dan sistem air mungkin beroperasi pada sekitar 22% kapasitas produksi saat terjadi gangguan listrik. Karena itu, keluarga dan penyedia layanan dapat menggunakan tangki, truk tangki swasta, klorinasi, natrium hipoklorit, stasiun osmosis balik, atau generator surya dan darurat. Sistem tarif sudah usang, perubahan tarif listrik berdampak pada biaya pemompaan, dan harga rumah tangga nasional yang dapat diandalkan tidak tersedia. Proyek air dan listrik yang didanai melalui program publik dan internasional diperkirakan berlanjut selama 2025–2026, tetapi akses tetap bergantung pada lokasi. Jalan, jaringan limbah, dan pengumpulan sampah padat sangat tidak andal khususnya di permukiman informal, kamp, tempat penampungan kolektif, dan wilayah kepulangan. Unit administratif munisipal, otoritas lokal, Kementerian Pemerintahan Lokal dan Lingkungan Hidup, Kementerian Energi, Perusahaan Air Suriah, serta Perusahaan Umum untuk Transmisi dan Distribusi Listrik berbagi tanggung jawab atas berbagai layanan. UN-Habitat, UNDP, UNICEF, dan organisasi lain sering mendukung perbaikan atau penyediaan sementara. Undang-Undang No. 50/2002 menetapkan aturan perlindungan lingkungan, inspeksi, penilaian dampak lingkungan, dan tanggung jawab, tetapi tidak menciptakan hak nasional yang terbukti atas standar lingkungan sekitar yang setara. Risiko pencemaran udara muncul akibat debu, pembakaran sampah, diesel dan penggunaan generator, serta infrastruktur rusak. Undang-Undang No. 50 dan Resolusi No. 67 menetapkan batas emisi, pemantauan lingkungan, inspeksi, dan sanksi, tetapi stasiun pemantauan nasional yang beroperasi, rangkaian data publik, serta jalur pengaduan yang andal belum terbukti tersedia berdasarkan bukti yang ada. Perlindungan kebisingan juga ditetapkan dalam hukum melalui batas maksimum, aturan mitigasi, dan sanksi, tetapi data pengukuran dan penegakan lokal masih terbatas. Ruang publik, kebun, dan taman sering rusak di kota-kota terdampak konflik. Proyek di Aleppo, Homs, dan Deir ez-Zor menggunakan konsultasi komunitas, akses yang lebih aman, penerangan, pengerasan jalan, dan pekerjaan untuk mengurangi hambatan. Partisipasi dapat melibatkan munisipalitas, dewan lokal, komite lingkungan atau desa, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan komunitas. Partisipasi biasanya terkait dengan proyek pemulihan atau ruang publik tertentu, bukan platform nasional yang dijamin. Perempuan, anak-anak, remaja, lansia, pengungsi internal, dan penyandang disabilitas dapat dilibatkan dalam konsultasi, tetapi akses nyata berbeda menurut tempat. Persenjataan berbahaya, termasuk alat peledak yang belum meledak, ranjau, munisi tandan, dan alat peledak rakitan, memengaruhi wilayah perkotaan, pedesaan, pertanian, dan penggembalaan. Pusat Aksi Ranjau Nasional, UNMAS, organisasi kemanusiaan, dan otoritas lokal memberikan edukasi risiko, survei, pembersihan, dan bantuan korban jika akses memungkinkan. Dari 8 Desember 2024 hingga 31 Desember 2025, lebih dari 920 insiden menyebabkan 607 kematian dan 1.070 cedera menurut penelitian yang diberikan; Deir ez-Zor, Aleppo, dan Idlib termasuk wilayah yang paling terdampak. Masyarakat harus menghindari area yang dicurigai dan mengikuti peringatan lokal; penduduk tidak diwajibkan membersihkan sendiri lahan yang terkontaminasi. Pemulihan sedang bergerak dari bantuan darurat menuju pemulihan dini, ketahanan, dan rekonstruksi, tetapi kemajuannya tidak merata. Kerangka pemulihan 2026 mencakup integrasi di komunitas tuan rumah dan wilayah kepulangan, sementara UN-Habitat melaporkan profil kota, rencana pemulihan, dan proyek berbasis wilayah. Kepulangan yang aman dan berkelanjutan bergantung pada berfungsinya layanan air, listrik, sanitasi, jalan, sampah, ruang publik, serta pembersihan persenjataan berbahaya. Kebutuhan rekonstruksi diperkirakan melebihi USD 200 miliar, sehingga kesenjangan pendanaan dan ketergantungan pada proyek akan terus memengaruhi mutu serta waktu perbaikan lokal.
Lingkungan Sekitar di Suriah
Lingkungan sehari-hari di Suriah dibentuk oleh akses terhadap air, listrik, sanitasi, jalan, pengumpulan sampah, ruang publik, kualitas udara, dan keamanan. Layanan sangat berbeda menurut kegubernuran, lingkungan tempat tinggal, pendapatan, kondisi keamanan, dan kendali wilayah. Kerusakan akibat konflik, persenjataan yang belum meledak, kekeringan, dan pasokan listrik yang tidak andal membuat layanan dasar rapuh, sementara otoritas lokal dan proyek kemanusiaan menyediakan perbaikan serta alternatif yang tidak merata.
Saran
Perlakukan lingkungan sekitar di Suriah sebagai keputusan layanan dan keselamatan yang spesifik menurut lokasi, bukan kondisi nasional yang seragam. Untuk rumah, kepulangan, atau rute sehari-hari, pastikan kondisi air, listrik, sanitasi, pengumpulan sampah, akses jalan, dan risiko persenjataan berbahaya di lingkungan yang tepat. Siapkan alternatif untuk air dan listrik, serta tunda kepulangan atau penggunaan lahan jika layanan penting atau pembersihan belum dapat dipastikan.