Lembaga federal Malaysia meliputi Yang di-Pertuan Agong, pemerintah federal yang dipimpin perdana menteri, dan Parlemen. Parlemen merupakan badan legislatif nasional: badan ini membahas dan mengesahkan undang-undang federal, menyetujui belanja nasional, serta memeriksa kerja pemerintah. Pemerintah negeri mengelola tanggung jawab yang diberikan kepada mereka oleh Konstitusi Federal, termasuk bidang seperti administrasi tanah, pemerintah lokal, dan urusan agama tingkat negeri dalam batas konstitusi. Setiap negeri memiliki dewan legislatif, dan pemerintahnya dipimpin oleh Menteri Besar atau ketua menteri sesuai pengaturan konstitusional negeri tersebut. Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan adalah wilayah federal, sehingga tidak memiliki pemerintah negeri. Karena itu, perwakilan politik berlangsung pada dua tingkat yang dipilih. Pemilihan federal mengisi kursi di Dewan Rakyat, sedangkan pemilihan negeri mengisi kursi di dewan legislatif negeri; kedua pemilihan tidak harus berlangsung pada waktu yang sama. Pemilih memilih wakil daerah pemilihan, bukan memilih perdana menteri secara langsung. Setelah pemilihan, partai atau koalisi yang dapat memperoleh mayoritas di badan legislatif terkait biasanya membentuk pemerintah. Hasil federal dan negeri dapat menghasilkan pemerintah yang dipimpin partai atau koalisi berbeda, yang memengaruhi kerja sama dalam kebijakan, pendanaan, dan administrasi.
Pulitik di Malaysia
Malaysia merupakan monarki konstitusional federal dengan Parlemen terpilih dan pemerintah tingkat negeri. Tingkat federal menangani urusan nasional, sementara 13 negeri mengelola banyak urusan melalui lembaga masing-masing; tiga wilayah federal mengikuti pengaturan federal. Pemilihan daerah pemilihan memilih wakil untuk Parlemen dan dewan legislatif negeri, dan mayoritas di Parlemen menentukan siapa yang dapat membentuk pemerintah federal.
Tip
Gunakan pembagian federal–negeri Malaysia sebagai penyaring pertama untuk setiap pertanyaan politik: tentukan apakah urusannya menyangkut kewenangan nasional, tanggung jawab negeri, atau wilayah federal. Saat menilai pemilihan, periksa kendali secara terpisah di tingkat Parlemen dan dewan legislatif negeri, lalu pastikan mayoritas yang relevan sebelum menyimpulkan siapa yang memerintah. Ini mencegah hasil federal dianggap sebagai pilihan langsung perdana menteri, atau hasil negeri dianggap sebagai kendali atas pemerintah nasional.