Negara Kota Vatikan dan Takhta Suci merupakan subjek yang berbeda dalam hukum internasional. Negara menyediakan wilayah, keamanan, infrastruktur, dan layanan publik, sedangkan Takhta Suci mewakili otoritas pusat Gereja Katolik dalam diplomasi dan hubungan internasional. Paus Tertinggi mewakili Negara melalui Sekretariat Negara dalam hubungan dengan negara lain, subjek hukum internasional, dan urusan diplomatik; Presiden Governatorato mewakilinya dalam konteks lain. Governatorato mengelola administrasi sehari-hari enklave tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada Penerus Petrus. Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano yang berlaku saat ini mulai berlaku pada 31 Juli 2026 dan menggantikan versi 13 Mei 2023. Paus Tertinggi adalah pemegang kedaulatan. Komisi Kepausan untuk Negara Kota Vatikan menjalankan fungsi legislatif, dengan anggota yang diangkat Paus Tertinggi untuk masa jabatan lima tahun. Undang-undang disampaikan langsung kepada Paus Tertinggi sebelum diundangkan, dan Komisi memberikan penafsiran autentik atas undang-undang Negara. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat menerbitkan dekret undang-undang, tetapi dekret itu berlaku tidak lebih dari 90 hari kecuali ditetapkan menjadi undang-undang. Presiden Komisi Kepausan juga menjabat Presiden Governatorato. Sekretaris Jenderal dan, jika diangkat, Wakil Sekretaris Jenderal mendukung administrasi eksekutif. Direktorat menangani infrastruktur dan layanan, telekomunikasi dan sistem informasi, ekonomi, keamanan dan perlindungan sipil, kesehatan dan higiene, museum dan warisan budaya, serta Vila Kepausan. Kantor pusat menangani urusan hukum dan kepegawaian. Kantor Hukum mengelola fungsi pencatatan sipil dan registrasi, mendaftarkan badan hukum dan kanonik, kendaraan, akta publik dan privat, pemasok, serta kekayaan intelektual, dan menyediakan layanan notaris. Kantor Personalia mengelola perekrutan, catatan pegawai, gaji, kesejahteraan, pensiun, dan hubungan kerja. Wilayahnya merupakan enklave di dalam Roma dan Italia. Batasnya ditandai tembok, sedangkan Lapangan Santo Petrus membentang hingga garis marmer putih barisan tiang. Ada lima pintu masuk ke wilayah itu. Lapangan Santo Petrus biasanya terbuka untuk umum di bawah pengawasan polisi Italia hingga tangga Basilika; Takhta Suci dapat membatasi akses untuk sementara. Gedung dan kawasan Takhta Suci di Roma mungkin memiliki kekebalan ekstrateritorial, dan organ Negara dapat menjalankan fungsi di tempat lembaga Negara atau Takhta Suci beroperasi berdasarkan jaminan dan kekebalan internasional. Tidak teridentifikasi pembagian internal wilayah menjadi daerah atau kota. Komunitas Negara mencakup warga negara, penduduk, dan orang yang bekerja secara tetap untuk Negara atau Takhta Suci. Ketentuan khusus terkait Traktat Lateran mengatur kewarganegaraan, izin tinggal, dan akses. Bukti yang tersedia tidak menunjukkan adanya sistem imigrasi atau naturalisasi umum. Angka resmi pada 31 Desember 2024 mencatat 673 warga negara dan 882 penduduk. Biaya akses umum tidak diketahui, meskipun layanan tertentu mungkin berbayar; salinan catatan peradilan dapat dikenai biaya hak salin. Sistem peradilannya mencakup Tribunal, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Kasasi. Kantor Promotor Keadilan menjalankan fungsi penyelidikan dan penuntutan. Pengadilan bertindak atas nama Paus Tertinggi. Paus Tertinggi mengangkat hakim yang dalam pekerjaan yudisialnya tunduk pada hukum. Jaminan peradilan mencakup ketidakberpihakan, hak pembelaan, dan pemeriksaan antara para pihak. Sistem ini mengakui keadilan berdasarkan kepatutan, konsiliasi, dan rehabilitasi. Amnesti, pengampunan, pengurangan hukuman, kemurahan hati, dan penggantian hukuman tetap menjadi kewenangan Paus Tertinggi. Gendarmerie menjalankan fungsi kepolisian, yudisial, dan pemasyarakatan di bawah kewenangan yudisial. Komisi Kepausan menyetujui anggaran awal dan akhir tahunan serta rencana keuangan tiga tahun yang disampaikan langsung kepada Paus Tertinggi. Dewan Audit menyediakan pengendalian anggaran internal. Dewan Ekonomi, Sekretariat Ekonomi, Kantor Auditor Jenderal, serta Otoritas Pengawasan dan Informasi Keuangan yang dikenal sebagai ASIF menyediakan pengawasan lebih luas. ASIF mengawasi kegiatan keuangan, mengatur lembaga terkait, menjalankan intelijen keuangan, dan mendukung pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi. Aturan pengadaan Vatikan mengatur transparansi, pengendalian, dan persaingan. Direktorat Layanan Keamanan dan Perlindungan Sipil mengoordinasikan keselamatan umum. Korps Gendarmerie menangani kepolisian, pengawasan perbatasan dan akses, lalu lintas, ketertiban umum, pencegahan kejahatan, serta penyidikan pidana. Korps Pemadam Kebakaran menyediakan tanggap awal, pencegahan kebakaran, dan perlindungan sipil. Garda Swiss Kepausan membantu melindungi Paus dan lokasi yang ditentukan jika diminta. Otoritas Italia, termasuk Inspektorat Keamanan Publik di Vatikan, bekerja sama dengan layanan Vatikan. Lapangan Santo Petrus memiliki pengaturan khusus berdasarkan Traktat Lateran, yang memberlakukan kewenangan kepolisian Italia. Situs kelembagaan vaticanstate.va menerbitkan peraturan Negara, pemberitahuan, dan informasi administrasi resmi. Aplikasi Negara yang diperkenalkan pada 2026 menyediakan berita, pemberitahuan, dan notifikasi. Vatican News, Radio Vatikan, dan L'Osservatore Romano terutama menjalankan fungsi media Takhta Suci atau Kuria Roma dan jangan disamakan dengan media Negara yang independen. Warisan budaya dan akses publik dikelola melalui pengaturan yang melibatkan Takhta Suci serta lembaga museum dan warisan milik Negara.
Negara di Kota Vatikan
Negara Kota Vatikan adalah enklave berdaulat di Roma yang menyediakan kemerdekaan teritorial dan kelembagaan bagi Takhta Suci. Paus Tertinggi adalah pemimpinnya dan menjalankan kewenangan legislatif, eksekutif, serta yudisial melalui lembaga-lembaga negara. Luas negara ini sekitar 0,44 kilometer persegi dan tidak memiliki tingkat pemerintahan regional atau kota.
Saran
Perlakukan Negara Kota Vatikan dan Takhta Suci sebagai otoritas yang berbeda sebelum memilih prosedur, kantor, atau sumber informasi. Akses publik, tempat tinggal, pekerjaan, layanan Negara, urusan hukum, dan urusan diplomatik memiliki jalurnya masing-masing; asumsi imigrasi biasa tidak membuktikan adanya hak untuk masuk, tinggal, atau bekerja di sana. Gunakan pemberitahuan Negara terkini dan pastikan lembaga yang bertanggung jawab sebelum mengeluarkan biaya, bepergian untuk tujuan tertentu, atau menyerahkan dokumen.

