Negara dan pemerintahan di Gambia

Cabang eksekutif bekerja melalui Kantor Presiden, Kabinet, serta kementerian, departemen, dan lembaga. Wakil Presiden adalah Muhammed B.S. Jallow. Sekretaris Jenderal dan Kepala Pegawai Negeri mengoordinasikan layanan publik, sedangkan Kantor Manajemen Personalia dan Komisi Layanan Publik menangani administrasi pegawai negeri, termasuk rekrutmen, pelatihan, promosi, dan disiplin. Majelis Nasional adalah parlemen unikameral. Majelis membuat undang-undang, menyetujui alokasi anggaran tahunan, memeriksa tindakan pemerintah melalui komite, mempertimbangkan petisi, dan mengajukan pertanyaan kepada pejabat. Badan peradilan mencakup Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Pidana Khusus, Pengadilan Magistrat, Pengadilan Cadi, dan Tribunal Distrik. Konstitusi menetapkan independensi badan peradilan. Negara ini memiliki lima wilayah administratif dan dua munisipalitas, yang dibagi menjadi delapan wilayah pemerintahan lokal: Dewan Kota Banjul, Dewan Munisipal Kanifing, Dewan Wilayah Brikama, Dewan Wilayah Kerewan, Dewan Wilayah Mansakonko, Dewan Wilayah Janjanbureh, Dewan Wilayah Basse, dan Dewan Wilayah Kuntaur. Gubernur regional mewakili dan mengoordinasikan administrasi pemerintah pusat. Dewan lokal menyediakan layanan lokal, mendukung pembangunan, membuat peraturan daerah, dan mengelola pendapatan serta keuangan lokal. Komite Pembangunan Desa dan Komite Pembangunan Lingkungan mendukung perencanaan partisipatif. Desentralisasi masih dipengaruhi perbedaan kapasitas dan keuangan lokal. Layanan pemerintah diakses melalui kementerian, departemen, lembaga, atau dewan lokal yang bertanggung jawab. Direktori Pemerintah dan portal Digital Gambia menyediakan akses ke layanan seperti dokumen identitas, paspor, pencatatan kelahiran, layanan bisnis, dan layanan kendaraan. Badan yang bertanggung jawab bergantung pada jenis layanan dan lokasi, dan di sejumlah wilayah masih terdapat kesenjangan antara prosedur berbasis kertas dan digital. Seyfo dan Alkalo mungkin berperan dalam praktik lokal terkait identitas, tanah, atau komunitas, tetapi kewenangan hukum formal mereka bergantung pada hukum dan tanggung jawab yang relevan. Kementerian Keuangan dan Urusan Ekonomi memimpin pengelolaan keuangan publik melalui direktorat anggaran dan keuangan publik. Otoritas Pendapatan Gambia mengumpulkan pajak dan bea cukai, sedangkan Otoritas Pengadaan Publik Gambia mengawasi pengadaan publik. Direktorat Audit Internal mendukung pengendalian internal. Kantor Audit Nasional adalah lembaga audit tertinggi yang otonom, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kantor Audit Nasional 2015. Tahun fiskal berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Jika membutuhkan angka anggaran pasti, periksa alokasi anggaran yang disetujui karena materi tahun 2026 memuat jumlah berbeda untuk tahap atau cakupan yang berbeda. Dewan lokal membiayai kegiatannya melalui pendapatan lokal dan transfer. Pengawasan mencakup komite Majelis Nasional, pertanyaan parlemen, penyelidikan, dan pemeriksaan anggaran. Ombudsman menerima dan menyelidiki pengaduan tentang ketidakadilan, maladministrasi, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan korupsi, serta biasanya mengeluarkan rekomendasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memantau hak, menerima dan menyelidiki pengaduan terhadap pelaku publik dan swasta, serta membuat laporan atau rekomendasi pemulihan. Pengadilan menyediakan pemulihan yudisial. Undang-Undang Akses Informasi 2021 membentuk proses formal untuk meminta informasi dari badan publik. Kementerian Informasi, portal Pemerintah, Layanan Radio dan Televisi Gambia, Departemen Layanan Informasi, dan GAMNA merupakan bagian dari sistem informasi publik. Partisipasi publik dapat berlangsung melalui petisi kepada Majelis Nasional, dewan lokal, Komite Pembangunan Desa, dan Komite Pembangunan Lingkungan. Badan publik diharapkan menjalankan administrasi sesuai hukum, menghormati proses hukum dan kesetaraan, serta bertanggung jawab. Pajak, biaya layanan, dan pungutan lokal dikenakan sesuai hukum, dokumen, layanan, atau keputusan dewan yang berlaku. Presiden dan Dewan Keamanan Nasional memberikan kewenangan strategis di bidang keamanan. Kantor Keamanan Nasional bertindak sebagai sekretariat eksekutif Dewan Keamanan Nasional dan mengoordinasikan kebijakan, pekerjaan antarkementerian, serta reformasi sektor keamanan. Angkatan Bersenjata Gambia mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kepolisian Gambia melindungi jiwa dan harta benda, menjaga hukum dan ketertiban, mencegah serta menyelidiki kejahatan, dan menegakkan hukum. Dinas Intelijen Negara mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen. Departemen Imigrasi Gambia, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gambia, Dinas Pemasyarakatan Gambia, serta Badan Penegakan Hukum Narkoba juga menjalankan fungsi perbatasan, kedaruratan, penahanan, dan penegakan hukum terkait narkoba. Akses, biaya, dan waktu pemrosesan bergantung pada layanan, dokumen, lisensi, pajak, atau pungutan lokal yang dimaksud. Proses administrasi biasanya dimulai dari kementerian, departemen, lembaga, atau dewan lokal yang bertanggung jawab, dilanjutkan dengan pengaduan atau banding internal jika tersedia, lalu pengaduan kepada Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau perkara pengadilan apabila masalahnya termasuk dalam kewenangan badan tersebut. Tumpang tindih tanggung jawab, kapasitas regional yang tidak merata, kelemahan keuangan dan audit, serta cakupan digital yang belum lengkap dapat memengaruhi pelaksanaan sistem formal dalam praktik.