Pemerintah adalah pemberi kerja terbesar di Eritrea. Pasar formal mencakup lembaga publik, perusahaan milik negara atau terkait PFDJ, proyek pertambangan, dan sektor swasta yang kecil. Investasi swasta tetap dibatasi oleh kendali atas modal, valuta asing, tanah, dan tenaga kerja. Banyak orang juga bekerja di usaha kecil, toko keluarga, dan kegiatan informal lainnya. Ketenagakerjaan informal diperkirakan sekitar 58% dalam prospek Bank Pembangunan Afrika 2026. Lebih dari 70% penduduk tinggal di daerah pedesaan, tempat pertanian tadah hujan dan subsisten bergantung pada curah hujan serta ketersediaan air. Karena itu, kekeringan dapat mengurangi produktivitas dan pendapatan rumah tangga. Daerah perkotaan menawarkan lebih banyak layanan publik dan lembaga formal, sementara lokasi pertambangan menciptakan peluang khusus. Data ketenagakerjaan terkini dan andal menurut zoba atau kota tidak tersedia secara luas. Pertanian tetap menjadi sumber pekerjaan terbesar. Industri menyumbang kurang dari 10% pekerjaan dalam penelitian yang tersedia. Pertambangan mencakup proyek emas, tembaga, seng, dan kalium; sektor ini memerlukan pekerja spesialis, tetapi strukturnya yang padat modal membatasi dampak ketenagakerjaan secara luas. Jasa menyumbang sekitar 52,5% PDB menurut estimasi Bank Pembangunan Afrika untuk 2025. Konstruksi, transportasi, perdagangan, administrasi publik, pendidikan, layanan kesehatan, pariwisata dan hotel, serta manufaktur skala kecil juga menyediakan pekerjaan. Eritrea memiliki partisipasi angkatan kerja yang tinggi dan estimasi modal manusia Bank Dunia sebesar 83,5% untuk 2022. Estimasi pengangguran model Bank Dunia/ILO sekitar 5,6% untuk 2024, sedangkan Bank Pembangunan Afrika memperkirakan pengangguran kaum muda sekitar 9,4%. Angka-angka tersebut merupakan hasil model atau estimasi, bukan pengukuran dari survei tenaga kerja nasional yang sepenuhnya andal, sehingga tidak boleh dianggap sebagai ukuran tepat atau dibandingkan tanpa memeriksa metode dan tanggalnya. National Service merupakan jalur utama penugasan kerja yang dikendalikan negara. Proklamasi 82/1995 menjelaskan masa 18 bulan yang terdiri dari enam bulan pelatihan militer dan dua belas bulan pengabdian bagi orang yang umumnya berusia 18 hingga 40 tahun. Dalam praktiknya, laporan internasional dan hak asasi manusia menggambarkan pengabdian yang dapat berlangsung tanpa batas dan mencakup administrasi, pengajaran, kedokteran, konstruksi, pekerjaan teknis, pertanian, dan pertambangan. Praktik pembebasan tidak konsisten dan mungkin memerlukan petisi. Mengambil pekerjaan swasta tanpa pembebasan resmi dapat menimbulkan risiko praktis. Pekerjaan sipil formal sering diperoleh melalui kontak langsung dengan pemberi kerja atau otoritas; jaringan pribadi dan pasar informal juga berperan besar. Proklamasi Ketenagakerjaan mendefinisikan pencari kerja sebagai orang yang mampu dan bersedia bekerja serta berusia sedikitnya 18 tahun. Kontrak kerja dapat dimulai pada usia 14 tahun, dan kontrak dengan durasi lebih dari satu tahun sebaiknya dibuat tertulis. Isinya mencakup durasi, tanggal mulai, pekerjaan, tempat kerja, upah, cara pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Proklamasi Ketenagakerjaan No. 118/2001 mencakup usaha dan proyek swasta serta negara yang berorientasi laba, tetapi mengecualikan militer, polisi, layanan keamanan, pegawai negeri, hakim dan jaksa, serta manajer tertentu. Layanan Inspeksi Ketenagakerjaan dan Dewan Hubungan Ketenagakerjaan termasuk lembaga terkait. Bagi pekerja yang tercakup, pemberi kerja memiliki kewajiban terkait pekerjaan dan alat, martabat, keselamatan dan kesehatan kerja, pemeriksaan medis, pelatihan, daftar catatan, dan sertifikat kerja. Masa pemberitahuan pemutusan hubungan kerja berdasarkan undang-undang adalah tujuh hari untuk masa kerja kurang dari satu tahun, 14 hari untuk satu hingga dua tahun, dan lebih lama setelahnya. Pesangon dapat berlaku terlepas dari alasan pemutusan. Penelitian yang tersedia tidak mendokumentasikan upah minimum menurut undang-undang umum yang andal, dan tidak mengidentifikasi sistem jaminan pengangguran nasional resmi. Pekerjaan rumah tangga sebagian besar tidak diatur, sementara upah National Service dilaporkan sangat rendah dan statistik upah nasional tidak andal. Perundingan bersama berlaku bagi sebagian kelompok yang memenuhi syarat, tetapi jangkauannya terbatas oleh National Service. Penelitian mengidentifikasi NCEW sebagai satu-satunya serikat yang diakui secara hukum. Dewan Hubungan Ketenagakerjaan terdiri dari tujuh perwakilan NCEW, tujuh perwakilan pemberi kerja, dan satu perwakilan pemerintah. Kebebasan untuk mogok atau berunjuk rasa sangat dibatasi dalam praktik. Eritrea telah meratifikasi delapan konvensi dasar ILO, termasuk konvensi tentang kerja paksa, kebebasan berserikat, perundingan bersama, upah setara, diskriminasi, dan pekerja anak, tetapi belum meratifikasi konvensi tentang kebijakan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, statistik ketenagakerjaan, atau inspeksi ketenagakerjaan. Tidak ada portal kerja publik nasional atau sistem informasi pasar tenaga kerja dengan tenggat, biaya, dan tingkat penempatan yang transparan yang terdokumentasi secara andal. Pencocokan kerja terutama berjalan melalui negara dan National Service, kontak langsung dengan pemberi kerja, jaringan pribadi, dan pasar informal. Pekerjaan administrasi dan teknis menunjukkan kekurangan keterampilan yang berulang, sementara proyek pertambangan memperoleh pekerja spesialis sebagian melalui penugasan National Service. Pendidikan dan pelatihan teknis serta kejuruan, yang dikenal sebagai TVET, dikelola di bawah Kementerian Pendidikan. Jaringan yang terdokumentasi pada 2018 mencakup sembilan pusat TVET formal, College of Marine and Aquatic Science, dan Hamelmalo Agricultural College. Program dasar berlangsung enam hingga dua belas bulan, program menengah dua tahun, dan program lanjutan dua hingga tiga tahun. Akses, tempat, dan biaya tidak transparan; tidak ada kerangka kualifikasi nasional; dan keterkaitan pelatihan dengan pekerjaan yang tersedia masih lemah. Pertumbuhan terkini terutama didorong oleh pertambangan dan jasa, sementara diversifikasi ekonomi serta pertumbuhan sektor swasta tetap lemah. Tekanan iklim terhadap pertanian, peningkatan keterampilan melalui TVET, produktivitas pertanian yang lebih tinggi, dan manufaktur yang padat karya merupakan tantangan pembangunan utama. Migrasi ke luar negeri sangat berkaitan dengan National Service yang tidak terbatas, upah rendah, pilihan pekerjaan yang dibatasi, dan prospek terbatas bagi kaum muda serta orang berkualifikasi. Perekrutan dan pekerjaan di luar negeri, serta keberangkatan dari Eritrea, dibatasi bagi banyak warga Eritrea, dan migrasi dapat meningkatkan risiko perdagangan orang serta kerja paksa.
Pasar Tenaga Kerja di Eritrea
Pasar tenaga kerja Eritrea didominasi negara, National Service, dan pekerjaan informal. Pertanian menyediakan porsi pekerjaan terbesar. Pertambangan dan jasa berkontribusi besar terhadap output, tetapi menciptakan lebih sedikit peluang kerja secara luas. Upah, akses, dan perlindungan hukum bervariasi, sementara data tenaga kerja nasional belum lengkap.
Saran
Perlakukan pasar tenaga kerja Eritrea sebagai pilihan di antara jalur kerja yang berbeda, bukan satu pasar kerja yang transparan. Bandingkan National Service, pekerjaan formal yang tercakup, dan pekerjaan informal berdasarkan kendali atas pekerjaan, kejelasan upah, risiko pembebasan, dan perlindungan yang tersedia. Simpan catatan tertulis sebisa mungkin dan verifikasi jalur kerja sebelum membuat komitmen.

