Hukum Ketenagakerjaan di Burundi

Kode Ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk peserta magang dan pekerja praktik. Kode ini mensyaratkan kebebasan memilih pekerjaan, melarang kerja paksa, dan melindungi perlakuan setara tanpa diskriminasi berdasarkan ciri seperti ras, bahasa, agama, jenis kelamin, kegiatan serikat pekerja, asal etnis atau sosial, disabilitas, atau status HIV. Pelecehan moral dan seksual dilarang, dan pekerja seharusnya tidak dikenai sanksi atau pemecatan karena mengajukan pengaduan, memberikan kesaksian, atau melaporkan pelecehan. Kontrak kerja biasanya berlaku untuk waktu tidak tertentu. Kontrak waktu tertentu hanya diperuntukkan bagi tugas tertentu yang bersifat sementara, pekerjaan pengganti, pekerjaan musiman, atau keadaan awal usaha tertentu; kontrak waktu tertentu untuk usaha, tempat usaha, atau produk baru dapat berlangsung hingga satu tahun, setelah itu menjadi kontrak waktu tidak tertentu. Hubungan kerja juga berubah menjadi waktu tidak tertentu jika pekerja terus bekerja setelah masa kontrak berakhir. Kontrak sebaiknya ditulis dalam bahasa resmi yang mudah dipahami, dibuat dalam dua rangkap, dan mencantumkan identitas para pihak, informasi kelahiran, kewarganegaraan, keadaan keluarga, pekerjaan, tempat kerja, tanggal mulai, jangka waktu, tugas, jenjang hierarki, dan upah. Jika pemberi kerja tidak dapat membuktikan adanya kontrak tertulis dan bukti lain menunjukkan adanya hubungan kerja, kontrak tertulis itu tidak otomatis dapat diberlakukan terhadap pekerja. Masa percobaan harus disepakati secara tertulis. Masa percobaan dapat berlangsung hingga 12 bulan bagi kader dan agen pengawas, enam bulan bagi kontrak waktu tidak tertentu lainnya, dan sepertiga dari jangka waktu kontrak untuk kontrak waktu tertentu. Selama masa percobaan, salah satu pihak dapat mengakhiri hubungan kerja dengan pemberitahuan satu bulan; setelah masa percobaan, pemberitahuan sekurang-kurangnya tiga hari berlaku. Pekerja melaksanakan tugasnya sendiri, mematuhi instruksi yang sah dan aturan keselamatan, menjaga kerahasiaan, serta menghindari persaingan. Pemberi kerja menyediakan pekerjaan dan upah yang disepakati, mematuhi aturan cuti, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan dokumen yang diwajibkan, serta mengurus kepesertaan jaminan sosial dan pendaftaran pekerja. Jam kerja normal adalah delapan jam per hari dan 45 jam per minggu. Batas tahunan untuk istirahat dan perpanjangan jam kerja, batas harian, waktu istirahat, istirahat harian, dan istirahat mingguan mengikuti ketentuan undang-undang: hari kerja biasanya tidak boleh melebihi 10 jam, jeda sekurang-kurangnya 20 menit diberikan setelah enam jam kerja, istirahat harian sekurang-kurangnya 10 jam dalam 24 jam, dan istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam dalam tujuh hari, biasanya pada hari Minggu. Kerja lembur umumnya memerlukan upah tambahan atau istirahat pengganti; besaran yang berlaku dan jumlah yang diizinkan ditetapkan melalui peraturan menteri. Kerja malam berlangsung dari pukul 22.00 sampai 05.00 dan mendapat upah tambahan yang ditetapkan melalui peraturan menteri; pekerja di bawah usia 18 tahun umumnya dilarang bekerja malam. Remunerasi mencakup upah pokok dan tunjangan terkait. Pekerjaan yang sama atau pekerjaan dengan nilai yang sama berhak atas upah yang sama. Para pihak dapat menyepakati upah, tetapi upah tidak boleh lebih rendah dari SMIG yang ditetapkan undang-undang atau upah minimum kolektif yang berlaku. Besaran SMIG saat ini belum dapat dipastikan secara andal berdasarkan riset resmi yang tersedia; pada 2024 dan 2025, pihak berwenang Burundi menyatakan bahwa revisi atau pembaruannya sedang dipertimbangkan. Upah bulanan umumnya harus dibayar paling lambat delapan hari setelah akhir bulan. Pemberi kerja sebaiknya memberikan bukti berupa slip gaji, dan pembayaran dalam bentuk barang umumnya dilarang kecuali sebagai tunjangan tambahan. Tunjangan perumahan dapat mengikuti perjanjian kerja bersama atau peraturan menteri, dan upah berdasarkan hasil kerja per satuan harus sekurang-kurangnya setara dengan upah berdasarkan waktu untuk pekerjaan sebanding. Kehamilan dan persalinan mendapat perlindungan khusus. Cuti melahirkan berlangsung 12 minggu dan dapat diperpanjang hingga 14 minggu, dengan sekurang-kurangnya enam minggu setelah persalinan, sesuai sertifikat medis yang diwajibkan. Pemecatan karena kehamilan atau persalinan dilarang, kecuali jika terjadi pelanggaran berat yang tidak berkaitan dengan keadaan tersebut atau kontrak tidak mungkin dilanjutkan. Pemecatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemberi kerja mengenai kehamilan dapat digugat dalam 15 hari setelah bukti diberikan. Pekerjaan berbahaya selama kehamilan dapat mengharuskan pemindahan tugas atau, dengan izin inspektur, penghentian sementara; perlindungan dapat berlanjut hingga enam bulan setelah pekerja kembali. Pekerjaan bagi anak di bawah 16 tahun dilarang, kecuali pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan atau magang mulai usia sekurang-kurangnya 15 tahun; pekerja di bawah usia 18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan berbahaya atau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Pekerja memiliki kebebasan berserikat dan berkumpul. Dewan perusahaan diwajibkan di tempat usaha dengan sekurang-kurangnya 20 pekerja tetap, sedangkan tempat usaha yang lebih kecil dapat membentuknya. Perwakilan juga dapat melibatkan delegasi serikat pekerja dan perwakilan terpilih lainnya. Pemecatan perwakilan staf atau penggantinya memerlukan izin dari inspektorat ketenagakerjaan setelah konsiliasi wajib. Perundingan kolektif dapat berlangsung di tingkat perusahaan, sektor, dan nasional; perjanjian kerja bersama yang telah didaftarkan menjadi mengikat, sementara ketentuan individual yang lebih menguntungkan tetap dilindungi. Pemogokan umumnya sah setelah mayoritas sederhana dari pekerja yang terdampak menyetujuinya dan pemberitahuan enam hari kerja menyebutkan alasan serta tuntutan; layanan esensial harus tetap menyediakan layanan minimum, dan pemogokan yang tidak sah dapat dianggap sebagai pelanggaran berat. Kontrak waktu tidak tertentu dapat berakhir melalui pengunduran diri, pemecatan, atau pengakhiran bersama secara tertulis yang bebas dari kekeliruan, penipuan, atau paksaan. Pengunduran diri harus dinyatakan secara tegas dan tertulis, sedangkan pemecatan memerlukan alasan yang tepat, akurat, objektif, dan dapat diverifikasi, serta biasanya masa pemberitahuan atau pembayaran sebagai penggantinya. Pemberitahuan minimum dari pemberi kerja adalah satu bulan untuk masa kerja kurang dari tiga tahun, satu setengah bulan untuk tiga hingga lima tahun, dua bulan untuk lima hingga sepuluh tahun, dan tiga bulan setelah lebih dari sepuluh tahun. Pekerja yang dipecat tanpa pelanggaran berat dapat menerima pesangon berdasarkan rata-rata upah bulanan dan masa kerja; skala menurut undang-undang berkisar dari setengah bulan untuk masa kerja kurang dari tiga tahun hingga enam bulan setelah lebih dari sepuluh tahun. Pemecatan sewenang-wenang dapat berujung pada pemulihan kerja hanya atas kesepakatan atau ganti rugi yang dihitung sebesar sepertiga usia pekerja ditambah masa kerjanya, dikalikan upah bulanan terakhir, dengan batas maksimal 36 bulan. Pemecatan tidak diizinkan selama cuti biasa atau khusus maupun sakit berdasarkan perlindungan undang-undang yang disebutkan. Pensiun umumnya wajib pada usia 60 tahun, dengan pemberitahuan pemberi kerja satu tahun sebelumnya. Inspektorat Jenderal Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial melakukan pengawasan hukum ketenagakerjaan, memberikan saran dan peringatan, serta dapat mengambil tindakan keselamatan kerja segera. Konsiliasi individual di hadapan inspektorat bersifat opsional dan menghentikan sementara masa kedaluwarsa; gugatan kontraktual umumnya kedaluwarsa setelah dua tahun. Inspektorat seharusnya menutup perkara dalam dua bulan dan dapat memerintahkan secara langsung pembayaran atau pemulihan hak untuk klaim upah, pemecatan, cuti, atau sertifikat kerja. Pekerja juga dapat langsung mengajukan perkara ke pengadilan ketenagakerjaan; proses dimulai dengan pengajuan tertulis di kepaniteraan, dan pengadilan biasanya mengeluarkan pemberitahuan dalam 10 hari kerja serta menjadwalkan persidangan paling lambat dalam 20 hari. Pada akhir hubungan kerja, pemberi kerja melaporkan pemutusan hubungan kerja kepada inspektorat jika diwajibkan dan memberikan surat keterangan kerja yang mencantumkan tanggal kerja, pekerjaan, nomor jaminan sosial, serta tidak memuat catatan negatif; biasanya surat ini diberikan dalam 15 hari setelah permintaan tertulis. Pekerja asing umumnya memerlukan izin kerja; visa turis biasanya tidak memberikan izin untuk bekerja.