Hukum pidana di Yaman

Yaman memiliki sistem hukum pidana formal yang mapan, tetapi tidak ada satu jalur yang dapat diasumsikan berlaku seragam di seluruh negeri. Struktur pemerintah yang diakui secara internasional, struktur peradilan paralel atau de facto di Sana'a dan wilayah utara, serta wilayah yang terkait dengan Southern Transitional Council dapat menerapkan prosedur berbeda dalam praktik. Otoritas pengendali, lokasi dugaan tindak pidana, dan pengadilan yang beroperasi memengaruhi akses, waktu, dan keandalan perlindungan hukum. Naskah hukum utama adalah Undang-Undang KUHP No. 12/1994 dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 13/1994. Penuntut Umum memimpin perkara pidana, sedangkan polisi dan petugas Penegak Hukum Kehakiman mengumpulkan bukti serta menjalankan tindakan penyidikan. Jalur formal yang lazim dimulai dengan laporan atau pengaduan, dilanjutkan penyidikan dan dakwaan, lalu perkara diperiksa di pengadilan pidana tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung. Penuntut Umum umumnya memiliki kewenangan eksklusif untuk memulai dan mengelola proses pidana, kecuali untuk tindak pidana yang memerlukan pengaduan pribadi. Korban atau pengadu dapat bergabung dalam perkara pidana dan menuntut ganti rugi atas kerugian terkait kejahatan bersamaan dengan proses pidana. Gugatan dapat disampaikan bersama pengaduan, kepada polisi atau Penuntut Umum, atau selama persidangan. Diya adalah kompensasi uang terkait kematian atau cedera tubuh, sedangkan arsh adalah kompensasi untuk cedera tubuh tertentu. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan biaya perawatan, kehilangan penghasilan, dan kerugian lain yang terbukti. National Commission to Investigate Alleged Violations of Human Rights, yang dikenal sebagai NCIAVHR, menerima dan menyelidiki pengaduan tentang pelanggaran terkait konflik dan dapat menjaga kerahasiaan serta mengupayakan pemulihan, tetapi tidak menggantikan pengadilan pidana. Perlindungan formal mencakup tanggung jawab pidana pribadi, prinsip bahwa tidak ada tindak pidana atau hukuman tanpa syariah atau hukum, perlindungan dari hukuman pidana yang berlaku surut, dan praduga tak bersalah. Orang yang ditangkap seharusnya diberi tahu alasan penangkapan, dapat memeriksa surat perintah jika ada, memberi tahu orang yang dipilih, serta meminta pengacara selama penyidikan dan persidangan. Penangkapan biasanya memerlukan surat perintah, dengan pengecualian terbatas untuk tertangkap tangan. Orang tersebut harus dibawa ke pengadilan atau jaksa dalam 24 jam. Penahanan oleh Penuntut Umum lebih dari tujuh hari memerlukan perintah yudisial. Pernyataan yang diperoleh melalui paksaan tidak sah menurut hukum, sedangkan penggeledahan rumah atau komunikasi pribadi umumnya memerlukan surat perintah. Batas waktu formal tidak selalu mencerminkan praktik. Penyidikan ditargetkan selesai dalam dua bulan, dan batas maksimum penyidikan menurut undang-undang adalah enam bulan, dengan kemungkinan perpanjangan enam bulan oleh Jaksa Agung. Penahanan praperadilan memerlukan perpanjangan yudisial dan memiliki batas formal total enam bulan dalam struktur yang berlaku sebelum rujukan perkara. Pengaduan pidana yang memerlukan pengaduan pribadi umumnya harus diajukan dalam empat bulan sejak pengadu mengetahui tindak pidana dan pelakunya, kecuali jika hambatan yang bersifat memaksa baru berakhir kemudian. Tidak ada biaya tetap nasional terverifikasi untuk jalur pengaduan pidana; gugatan perdata dapat dikenai biaya acara perdata, dan pengadilan dapat menetapkan biaya saksi atau kompensasi. Sanksi pidana mencakup penjara, denda, penyitaan, pengawasan atau pemantauan, penempatan untuk perawatan, dan ta'zir, yaitu hukuman diskresioner dalam kerangka hukum. Qisas mengizinkan pembalasan untuk tindak pidana tertentu yang disengaja, sedangkan keluarga korban terkadang dapat memaafkan atau menerima diya sebagai gantinya. Hudud merujuk pada hukuman tertentu yang diakui dalam hukum pidana Islam klasik. Hukum Yaman tetap mempertahankan hukuman mati untuk berbagai tindak pidana, termasuk pembunuhan sengaja serta sejumlah tindak pidana keamanan negara, penculikan, perampokan bersenjata, narkotika, agama, dan moralitas publik. Eksekusi formal memerlukan putusan final dan pengesahan presiden. Hukum formal membatasi eksekusi dalam keadaan kehamilan dan menyusui tertentu. Hukuman mati dan ketentuan terkait eksekusi tetap menjadi risiko serius bagi hak asasi manusia; laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendokumentasikan putusan hukuman mati oleh pengadilan de facto di Sana'a pada 2024. Anak berusia di bawah tujuh tahun tidak memiliki tanggung jawab pidana. Anak berusia tujuh hingga di bawah lima belas tahun seharusnya dikenai tindakan menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, bukan hukuman pidana biasa. Orang berusia lima belas hingga di bawah delapan belas tahun dikenai paling banyak setengah dari maksimum hukuman yang ditetapkan; untuk tindak pidana yang diancam hukuman mati, hukumannya menjadi penjara tiga hingga sepuluh tahun. Undang-Undang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai orang di bawah lima belas tahun, sehingga terdapat celah bagi sebagian orang berusia lima belas hingga di bawah delapan belas tahun yang mungkin diperlakukan sebagai orang dewasa. Penahanan polisi terhadap anak di bawah dua belas tahun dilarang kecuali penempatan perlindungan yang tidak lebih dari 24 jam; penahanan polisi untuk anak berusia dua belas tahun atau lebih juga dibatasi hingga 24 jam. Pengadilan anak atau fasilitas khusus beroperasi di tempat seperti Taiz, Hadramout, Ibb, Hodeidah, dan Dhamar, tetapi penahanan di penjara dewasa, penahanan sewenang-wenang, bantuan hukum yang lemah, masalah pembuktian usia, dan fasilitas yang tidak memadai tetap merupakan risiko terdokumentasi. Tindak pidana lalu lintas terutama diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas No. 46/1991 beserta perubahannya. Pengadilan lalu lintas telah dibentuk di Sana'a, Aden, Taiz, Hadramout, Hodeidah, dan Dhamar. Pengadilan tersebut dapat menangani perkara pidana kecelakaan jalan, pelanggaran lalu lintas, denda, diya, arsh, dan ganti rugi; di tempat lain, pengadilan tingkat pertama biasa dan kamar pidana banding dapat menangani perkara itu. Cakupan pengadilan bergantung pada kendali wilayah, keamanan, dan apakah pengadilan terkait beroperasi. Dalam sumber primer yang ditinjau, tidak ditemukan undang-undang kejahatan siber tersendiri yang telah disahkan di Yaman. Perilaku digital dapat tunduk pada KUHP umum dan ketentuan sektoral tentang transaksi elektronik atau pembayaran. Rancangan undang-undang pemberantasan kejahatan elektronik sedang ditinjau bersama oleh Kementerian Kehakiman Sana'a dan badan hak asasi manusia pada April 2026, tetapi pada saat itu belum menjadi undang-undang setara yang telah disahkan. Di wilayah terdampak konflik, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, fasilitas penahanan tidak resmi, penahanan politik atau keamanan, penolakan akses pengacara, putusan tanpa kehadiran terdakwa, dan pemeriksaan silang yang lemah dapat sangat menghambat perlindungan formal.