Hukum perdata di Vietnam terutama mengatur hubungan hukum antara orang, perusahaan, dan organisasi swasta lainnya. Kerangka utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang umum disebut Bộ luật Dân sự, bersama aturan khusus untuk bidang seperti tanah, perumahan, keluarga, perdagangan, dan kekayaan intelektual. Kontrak menimbulkan kewajiban ketika para pihak menyepakati objek yang sah dengan kejelasan yang memadai. Ketentuan penting meliputi para pihak, objek, harga, waktu, penyerahan, pembayaran, mutu, tanggung jawab atas keterlambatan, dan cara mengakhiri atau mengubah perjanjian. Hukum perdata juga mencakup properti, penguasaan, kepemilikan, pinjaman, uang jaminan, penjaminan, perwakilan, dan ganti rugi atas kerugian. Hak atas tanah dan perumahan sangat penting di Vietnam dan dipengaruhi peraturan khusus serta catatan administrasi. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, tanggapan yang mungkin dilakukan dapat mencakup pemenuhan kewajiban, perbaikan, penggantian, pembatalan, pengembalian uang, bunga, ganti rugi, atau pemulihan lain yang diakui dalam perjanjian atau hukum. Pemulihan yang tepat bergantung pada fakta dan kerugian yang dapat dibuktikan. Sengketa perdata dapat dimulai dengan negosiasi langsung atau tuntutan resmi. Mediasi dapat membantu jika para pihak menginginkan penyelesaian praktis. Jika tidak tercapai kesepakatan, People's Court dapat memutus gugatan dengan tunduk pada persyaratan prosedur dan bukti. Bukti sering kali mencakup kontrak yang ditandatangani, dokumen identitas dan kewenangan, catatan pembayaran, catatan penyerahan, foto, pesan, informasi saksi, serta laporan ahli atau perbaikan. Janji lisan dapat relevan, tetapi lebih sulit dibuktikan daripada catatan tertulis yang jelas. Hukum perdata memiliki batas cakupan. Sengketa mungkin sebenarnya menyangkut aturan ketenagakerjaan, keluarga, pidana, administrasi, konsumen, pertanahan, atau perdagangan, dan prosedur yang berbeda mungkin berlaku. Kenali hubungan hukumnya terlebih dahulu, lalu simpan bukti dan pilih jalur yang tepat.
Hukum perdata di Vietnam
Hukum perdata di Vietnam mengatur hubungan privat seperti kontrak, properti, pinjaman, ganti rugi, dan banyak sengketa sehari-hari. Vietnam menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang-undang khusus untuk bidang tertentu, kesepakatan para pihak, dan People's Court untuk menyelesaikan gugatan perdata. Dokumen yang jelas dan bukti kerugian biasanya lebih berguna daripada asumsi tentang siapa yang benar.
Saran
Untuk perkara perdata di Vietnam, kumpulkan perjanjian, bukti pembayaran, pesan, dan bukti kerugian nyata sebelum menuntut pemulihan. Tulis permintaan yang terarah, jelaskan apa yang terjadi dan apa yang Anda ingin pihak lain lakukan. Jika negosiasi gagal, mintalah nasihat setempat tentang prosedur dan pengadilan yang tepat.