Sistem politik Vanuatu berlandaskan Konstitusinya, yang juga disebut Mama Law. Kewenangan publik dijalankan oleh Presiden, Parlemen, Perdana Menteri dan Dewan Menteri, pengadilan, administrasi publik, otoritas provinsi dan munisipal, serta lembaga adat. Lembaga-lembaga ini tidak semuanya memiliki peran yang sama: lembaga nasional memerintah di tingkat negara, sedangkan badan provinsi dan munisipal menjalankan fungsi publik lebih dekat dengan masyarakat setempat. Vanuatu memiliki enam provinsi, 71 Dewan Area (Area Councils), dan tiga munisipalitas. Pemilu memilih wakil untuk Parlemen, Dewan Pemerintahan Provinsi, dan Dewan Munisipal. Parlemen memiliki 52 kursi di 18 daerah pemilihan, dan pemilih menggunakan sistem pemilihan kandidat dengan satu suara; aturan terperinci berbeda antara daerah pemilihan beranggota tunggal dan beranggota banyak. Presiden dan pimpinan Malvatumauri dipilih secara tidak langsung, bukan melalui pemilihan presiden langsung secara nasional. Pertanyaan konstitusional juga dapat diajukan melalui referendum. Karena itu, untuk memahami politik Vanuatu, perlu dibedakan antara lembaga yang menjalankan kekuasaan negara dan proses pemilu yang memilih wakil atau memutuskan pertanyaan konstitusional.
Politik di Vanuatu
Politik di Vanuatu diselenggarakan sebagai republik demokratis konstitusional dengan badan perwakilan yang dipilih. Sistem ini menggabungkan lembaga nasional dengan lembaga provinsi, munisipal, dan adat di seluruh kepulauan. Tanggung jawab negara dan pemilu saling berkaitan, tetapi membahas hal yang berbeda: lembaga negara menjalankan kewenangan publik, sedangkan pemilu memilih wakil untuk beberapa tingkat pemerintahan.
Saran
Gunakan tingkat pemerintahan dan jenis keputusan politik untuk mengetahui lembaga atau proses pemilu mana yang relevan bagi Anda di Vanuatu. Jangan menganggap tanggung jawab nasional, provinsi, dan munisipal dapat dipertukarkan, dan jangan berasumsi bahwa setiap jabatan kepemimpinan diisi melalui pemungutan suara langsung.