Politik di Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab adalah federasi yang terdiri atas tujuh emirat: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, dan Fujairah. Setiap emirat memiliki penguasa turun-temurun dan pemerintah lokalnya sendiri, sementara lembaga federal menangani urusan nasional bersama. Dewan Tertinggi Federal (Federal Supreme Council) mempertemukan para penguasa dari ketujuh emirat. Dewan ini merupakan otoritas konstitusional tertinggi dan memilih Presiden serta Wakil Presiden dari antara para anggotanya. Berdasarkan praktik yang telah berlaku, penguasa Abu Dhabi menjadi Presiden dan penguasa Dubai menjadi Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri. Presiden adalah kepala negara. Perdana Menteri memimpin Dewan Menteri, yang umum disebut Kabinet, yang mengarahkan pekerjaan pemerintah federal dan menyiapkan kebijakan untuk bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab federal. Dewan Nasional Federal (Federal National Council) atau FNC membahas rancangan undang-undang federal, kebijakan publik, dan pekerjaan pemerintah. Anggotanya dipilih melalui pengangkatan dan proses pemilihan terbatas yang melibatkan warga negara Emirat yang memenuhi syarat. Dewan ini merupakan lembaga konsultatif, bukan parlemen yang membentuk pemerintahan melalui partai politik yang saling bersaing. Partai politik tidak mengorganisasi pemerintahan nasional seperti yang terjadi di banyak negara demokrasi parlementer. Kepemimpinan politik berpusat pada para penguasa, lembaga pemerintah, badan konsultatif, serta komunikasi langsung atau terorganisasi antara warga negara dan otoritas publik. Kekuasaan dibagi antara federasi dan emirat masing-masing. Pertahanan nasional, urusan luar negeri, dan kepentingan bersama lainnya terutama berada pada tingkat federal, sedangkan emirat mempertahankan kewenangan penting atas administrasi dan pembangunan lokal. Karena itu, kantor publik yang tepat untuk menangani suatu persoalan bergantung pada subjek dan emiratnya. Konsultasi merupakan bagian penting dari kehidupan politik. Pertemuan konsultatif tradisional (majlis), dewan resmi, saluran layanan publik, dan pertemuan dengan perwakilan dapat menjadi cara untuk menyampaikan kebutuhan atau membahas persoalan masyarakat. Akses dan prosedurnya berbeda-beda sesuai lembaga dan status orang yang bersangkutan. Warga negara dan penduduk asing tidak memiliki peran politik yang sama. Mekanisme partisipasi politik terutama berkaitan dengan warga negara Emirat, sementara penduduk biasanya berinteraksi dengan pemerintah melalui layanan administratif, pengaduan, konsultasi, pemberi kerja, organisasi masyarakat, dan saluran umpan balik yang sah. Sistem ini dapat mendukung perencanaan yang terkoordinasi, kesinambungan, dan pelaksanaan cepat atas prioritas utama. Keterbatasannya mencakup persaingan antarpartai yang terbatas dan partisipasi elektoral yang lebih sempit dibandingkan sistem parlementer elektoral. Siapa pun yang berhubungan dengan urusan publik harus menghormati hukum setempat, norma sosial, privasi, serta perbedaan antara permintaan yang konstruktif dan perilaku yang dilarang.