Usaha di Turkmenistan

Turkmenistan mengakui kewirausahaan formal, termasuk kegiatan hususy telekeçi oleh pengusaha perorangan. Bentuk yang tersedia mencakup perusahaan negara, perusahaan perorangan, koperasi, usaha patungan, perusahaan bisnis, perseroan terbatas saham, dan perusahaan organisasi publik. Partisipasi asing dapat menggunakan usaha patungan, perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing, atau cabang maupun kantor perwakilan. Cabang dan kantor perwakilan tidak memiliki kepribadian hukum tersendiri, tetapi tetap harus terdaftar. Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan dan Ekonomi, serta kantor pajak setempat menangani pendaftaran di tempat administrasi pajak yang relevan. Badan hukum umumnya mengajukan permohonan, anggaran dasar, perjanjian pendirian jika berlaku, serta bukti pembayaran biaya pendaftaran. Keputusan mengenai perusahaan seharusnya diterbitkan paling lambat tiga hari kerja setelah dokumen lengkap diserahkan. Pengajuan elektronik dimungkinkan secara hukum, dan data pendaftaran diteruskan kepada Komite Statistik Negara, Layanan Bea Cukai, dan Bank Sentral dalam tiga hari kerja. Penolakan hanya dapat dilakukan atas dasar yang ditetapkan undang-undang. Daftar Negara Terpadu Badan Hukum mencatat badan hukum yang terdaftar. Kegiatan usaha pada umumnya diizinkan kecuali dilarang, meskipun Kabinet dapat mencadangkan sektor tertentu bagi perusahaan negara. Klasifikasi kegiatan ekonomi yang relevan membantu mengidentifikasi kegiatan yang direncanakan. Lisensi, sertifikat, atau izin lain umumnya diperoleh setelah pendaftaran apabila kegiatan tersebut mensyaratkannya. Kegiatan usaha tanpa pendaftaran dilarang, dan kegiatan tanpa lisensi atau sertifikat yang diwajibkan dapat melanggar hukum. Pasal 260 KUHP menetapkan hukuman bagi kegiatan usaha tanpa pendaftaran atau pelanggaran kewajiban lisensi yang melibatkan pendapatan dalam jumlah sangat besar, termasuk denda 50 sampai 100 unit dasar atau kerja korektif hingga dua tahun. Perusahaan perorangan memiliki dana dasar minimum sebesar 25 kali nilai dasar pajak atau biaya. Umumnya, sekurang-kurangnya 50% kontribusi pendiri dibayar sebelum pengajuan dan sisanya dalam satu tahun setelah pendaftaran. Kegagalan melunasi pembayaran dapat menyebabkan pendaftaran pengurangan dana dasar. Klasifikasi usaha kecil dan menengah bergantung pada sektor dan jumlah rata-rata pekerja tahunan. Di industri, listrik, konstruksi, gas, dan air, usaha mikro memiliki hingga 15 pekerja, usaha kecil 16 sampai 50, dan usaha menengah 51 sampai 200. Di sektor lain, batas yang sesuai adalah hingga 10, 11 sampai 25, dan 26 sampai 100. Pengusaha perorangan termasuk dalam skala usaha kecil hingga 10 orang, termasuk pengusahanya. Perhitungan mencakup pekerja paruh waktu, musiman, dan sementara serta pekerja di cabang. Jika ambang batas terlampaui, manfaat UKM dapat berakhir pada 1 April tahun berikutnya; pemulihan mungkin dilakukan setelah satu tahun. Langkah dukungan dapat mencakup bantuan hukum, organisasi, aset, keuangan, informasi, investasi, inovasi, substitusi impor, ekspor, perdagangan elektronik, konsultasi, pelatihan, pameran, dan taman teknologi. Kabinet dapat menetapkan biaya pendaftaran yang lebih rendah bagi UKM. Program regional dapat dijalankan melalui otoritas velayat, Ashgabat, dan Arkadag, tetapi bukti yang tersedia tidak menetapkan satu skema hibah, pinjaman, atau biaya nasional dengan persyaratan, jumlah, dan tenggat yang tetap. Selama beroperasi, usaha menyimpan catatan akuntansi dan menyerahkan laporan statistik, pajak, serta laporan wajib lainnya. Pemeriksaan pajak, lingkungan, dan pemeriksaan lain oleh otoritas berwenang dapat berlaku. Standar mutu dan sertifikat diwajibkan jika aturan sektoral menetapkannya. Usaha umumnya menetapkan harga berdasarkan kesepakatan, meskipun harga di beberapa sektor diatur negara. Perdagangan luar negeri mengikuti hukum nasional. Badan hukum dapat membuka rekening bank domestik. Aset dan kegiatan usaha yang sah mendapat perlindungan hukum, sedangkan pendiri menetapkan pengaturan modal dan manajemen dalam anggaran dasar. Perusahaan menanggung kewajibannya dengan aset sendiri, dan pajak serta pembayaran wajib lainnya didahulukan sebelum pembagian laba. Persaingan tidak sehat dilarang. Proyek investasi asing memerlukan pemeriksaan dan pendaftaran negara. Bergantung pada proyeknya, hal ini dapat mencakup kepatuhan seismik, kebakaran dan ledakan, lingkungan, serta sanitasi. Usaha dengan investasi asing umumnya memperoleh rezim hukum nasional. Zona ekonomi bebas dapat memberikan rezim yang lebih menguntungkan, termasuk pembebasan khusus proyek dari biaya, biaya lisensi, sewa tanah, kontribusi ekstra-anggaran, dan biaya sertifikasi. Pemindahan laba atau penghasilan ke luar negeri setelah pajak dan pembayaran wajib lainnya tetap tunduk pada hukum. Usaha dapat direorganisasi melalui penggabungan, peleburan, pemisahan, pemecahan, atau perubahan bentuk. Reorganisasi memerlukan dokumen penerus dan pemberitahuan kepada kreditur. Pengakhiran sukarela dapat dimulai oleh pemilik atau peserta. Pengadilan dapat memerintahkan pengakhiran karena kepailitan, pendaftaran yang tidak sah, kegiatan tanpa lisensi atau terlarang, atau pelanggaran berulang maupun berat. Likuidasi mencakup penunjukan komisi likuidasi dan pemberitahuan kepada kreditur sekurang-kurangnya selama dua bulan. Klaim dibayar menurut urutan prioritas: klaim atas kehidupan dan kesehatan, upah dan pesangon, klaim berjaminan, pajak dan klaim negara bersama pinjaman bank, lalu kreditur lainnya. Pengakhiran berlaku ketika usaha dihapus dari Daftar Negara Terpadu.