Negara di Togo

Kedaulatan Togo berada pada rakyat dan dijalankan melalui wakil terpilih atau referendum. Konstitusi 2024 menetapkan negara berdasarkan hukum dan mengaturnya sebagai negara kesatuan dan terdesentralisasi. Pemerintahan sipil mengarahkan kekuasaan publik, sementara Angkatan Pertahanan dan Keamanan melindungi kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan tatanan konstitusional. Presiden Republik adalah Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové. Parlemen memilih Presiden Republik dalam sidang Kongres. Jabatan tersebut terutama melambangkan persatuan nasional, mengakreditasi diplomat, dan menjalankan fungsi konstitusional lainnya. Jika aturan konstitusional mewajibkannya, keputusan presiden ditandatangani bersama oleh Presiden Dewan. Faure Essozimna Gnassingbé menjabat sebagai Presiden Dewan sejak 3 Mei 2025. Ia memimpin Dewan Menteri, menjadi panglima angkatan bersenjata, mengarahkan kebijakan nasional dan luar negeri, mengawasi administrasi publik dan keamanan dalam negeri, memastikan pelaksanaan undang-undang, menjalankan kewenangan regulasi, serta mengangkat pejabat sipil dan militer dalam kerangka konstitusional. Ia juga memiliki kewenangan memberikan pengampunan. Pemerintah bertanggung jawab secara politik kepada Assemblée nationale. Mosi tidak percaya memerlukan tanda tangan sedikitnya dua perlima anggota dan persetujuan mayoritas tiga perempat. Assemblée nationale juga dapat dibubarkan sesuai persyaratan konstitusional. Parlemen memiliki dua kamar: Assemblée nationale dan Sénat. Anggota Assemblée nationale dipilih langsung melalui pemungutan suara universal dan rahasia untuk masa jabatan enam tahun. Dua pertiga senator dipilih oleh perwakilan collectivités territoriales dan sepertiga diangkat oleh Presiden Dewan; senator juga menjabat selama enam tahun. Rancangan anggaran dimulai atas prakarsa Presiden Dewan dan mengikuti prosedur parlemen dari Assemblée nationale ke Sénat. Prosedur pemilu sendiri termasuk dalam bidang pemilu yang terpisah, sedangkan pengaturan kelembagaan ini menjelaskan cara badan terpilih berfungsi dalam negara. Peradilan bersifat independen dan mencakup peradilan umum serta administrasi. Cour de cassation adalah pengadilan umum tertinggi, dan Conseil d'Etat adalah pengadilan administrasi tertinggi. Tribunal des conflits menyelesaikan konflik antara kedua lingkungan peradilan. Badan khusus mencakup pengadilan ketenagakerjaan, niaga, dan anak, serta pengadilan banding militer dan pengadilan militer. Conseil supérieur de la magistrature menangani pengangkatan dan disiplin hakim. Cour constitutionnelle memiliki sembilan anggota dengan satu masa jabatan tujuh tahun yang tidak dapat diperpanjang. Pengadilan ini meninjau kesesuaian dengan konstitusi, hak-hak dasar, tata tertib internal lembaga negara, dan keteraturan prosedur parlemen, senat, serta referendum. Putusannya bersifat final. Pengajuan uji konstitusional sebelum pengundangan dapat dilakukan oleh Presiden Republik, Presiden Dewan, ketua parlemen, atau sepertiga anggota suatu kamar. Masa peninjauan normal adalah satu bulan, sedangkan perkara mendesak dan sengketa pemilu umumnya memiliki tenggat delapan hari. Togo memiliki lima wilayah, 39 préfectures, 117 communes, dan 393 cantons. Desa dan lingkungan merupakan unit administratif tambahan. Konstitusi mengakui wilayah dan commune sebagai collectivités territoriales yang dikelola secara mandiri oleh dewan terpilih. District autonome du Grand Lomé berfungsi sebagai tingkat administratif khusus untuk ibu kota dan antarkota, tetapi bukan kategori tambahan pemerintahan daerah dalam konstitusi. Gubernur bertugas di lima wilayah dan distrik Grand Lomé. Seorang préfet mewakili negara dan pemerintah, mengawasi canton, desa, dan lingkungan, serta meninjau legalitas keputusan municipal. Dewan municipal dan wali kota menangani hal-hal seperti pembangunan lokal, air, pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan jalan. Setiap commune memiliki Bureau du citoyen sebagai saluran partisipasi dan pengaduan. Prosedur lokal dapat berbeda dalam dokumen, biaya, dan tenggat, sehingga mairie, préfecture, atau layanan dekonsentrasi terkait perlu memastikan persyaratan terkini. Otoritas tradisional diakui konstitusi sebagai penjaga adat dan tradisi. Kepala tradisional ditetapkan atau dilantik menurut adat setempat dan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Ministère de l'Administration territoriale, de la Gouvernance locale et des Affaires coutumières menangani otoritas tradisional, administrasi wilayah, desentralisasi, pencatatan sipil, urusan keagamaan, perkumpulan, dan partai politik. Otoritas tradisional dapat membantu mediasi, identitas, dan urusan komunitas, tetapi tidak menggantikan undang-undang atau pengadilan formal. Keuangan publik menggabungkan sistem nasional dan lokal. Undang-undang keuangan 2026 menetapkan total belanja dan pendapatan sebesar FCFA 2.751,5 miliar, naik 14,8% dibandingkan 2025. Prioritas yang dinyatakan mengalokasikan FCFA 669 miliar untuk inklusi dan sumber daya manusia, FCFA 407 miliar untuk transformasi ekonomi, dan FCFA 324 miliar untuk penguatan negara. Undang-undang keuangan tambahan 2025 berjumlah FCFA 2.436 miliar. Togo menggunakan anggaran berbasis program yang sejalan dengan praktik keuangan publik UEMOA. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan dan tanggung jawab yang ditetapkan undang-undang dan dapat menerima dukungan melalui FACT, mekanisme pendanaan pemerintah daerah nasional yang dibentuk oleh Décret n°2019-130/PR. PAFC mendukung pendanaan municipal, dengan perluasan yang direncanakan ke seluruh 117 commune. Cour des comptes mengaudit negara, pemerintah daerah, dan perusahaan publik secara independen. Badan ini dapat memeriksa dokumen dan lokasi, meninjau disiplin anggaran, melakukan audit, serta memberi saran kepada Parlemen dan pemerintah. Cours régionales des comptes bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama untuk keuangan publik daerah dan memiliki lima kantor regional. Laporan dan déclarations générale de conformité menjadi sumber praktis pengawasan keuangan publik. Agence nationale d'identification, atau ANID, beroperasi di bawah Kepresidenan Republik dengan pengawasan teknis dari kementerian yang bertanggung jawab atas ekonomi digital dan keamanan. ANID mengelola basis data biometrik nasional dan daftar sosial. Warga negara Togo dan orang yang tinggal di Togo dapat memperoleh NIU dan kredensial identitas elektronik. Pendaftaran umumnya gratis. Proses biasanya terdiri atas prapendaftaran daring, datang ke pusat pendaftaran, pengumpulan data biometrik dan demografis, serta penerbitan NIU atau bukti identitas, biasanya dalam 24 hingga 48 jam. Data dapat diperbaiki dan diperbarui, dan perlindungannya mengikuti Loi n°2019-014. Portal service-public.gouv.tg menyediakan akun warga dan usaha, permohonan daring, pembayaran melalui uang elektronik atau kartu, pelacakan status, dan penyimpanan dokumen. Hanya prosedur yang sudah didigitalkan yang dapat diselesaikan secara daring; urusan lainnya masih memerlukan kehadiran di instansi terkait. Layanan dapat diakses dari Togo dan luar negeri, tetapi cakupan dan biayanya berbeda menurut prosedur. Konstitusi melindungi kebebasan berekspresi, informasi, pers, radio, televisi, dan komunikasi digital dalam batas hukum. HARC, Haute Autorité de Régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, mengatur standar media, pluralisme, frekuensi, dan kewajiban platform daring. ARCEP mengatur komunikasi elektronik dan layanan pos, termasuk operator, frekuensi, penomoran, perlindungan konsumen, dan sertifikasi. Portal layanan publik dan Journal officiel menyediakan informasi resmi. Kementerian yang bertanggung jawab atas administrasi wilayah mengelola pendaftaran kelembagaan partai dan perkumpulan, sedangkan pertanyaan terkait pemilu termasuk dalam bidang pemilu yang terpisah. Presiden Dewan adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata dan pasukan keamanan. Ministère de la Défense nationale bertanggung jawab atas keutuhan wilayah, keamanan dalam negeri, dan operasi luar negeri. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile menangani perlindungan orang dan harta benda, kepolisian, koordinasi dengan gendarmerie, ketertiban umum, perbatasan, senjata dan bahan peledak, serta perlindungan dari bencana. Gendarmerie merupakan bagian dari angkatan bersenjata. Kondisi keamanan di wilayah utara memerlukan perhatian khusus karena terorisme dan ekstremisme kekerasan. Polisi, gendarmerie, layanan perlindungan sipil, dan préfet merupakan titik kontak utama untuk bantuan keamanan. Kebebasan dan keamanan pribadi dilindungi konstitusi; penahanan harus memiliki dasar hukum, dan garde à vue hanya boleh berlangsung selama waktu yang benar-benar diperlukan. Keadaan darurat, pengepungan, atau krisis pada awalnya dapat berlangsung hingga tiga bulan, dan perpanjangan lebih dari tiga bulan memerlukan persetujuan Assemblée nationale.