Pajak di Tajikistan

Dasar hukum utama adalah Kode Pajak Republik Tajikistan No. 1844. Kode ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022, sedangkan Bab 33 mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Dasar riset untuk informasi ini mencakup amendemen yang tercatat hingga 17 Juni 2026, sehingga tarif dan prosedur perlu diperiksa kembali saat menyampaikan laporan atau melakukan pembayaran. Komite Pajak di bawah Pemerintah Tajikistan (Кумитаи андоз), Kementerian Keuangan, Bea Cukai, serta badan Majlis kota atau distrik menjalankan fungsi pajak yang berbeda. Komite Pajak menangani administrasi wajib pajak dan banyak prosedur pajak. Bea Cukai memungut pajak impor, termasuk PPN impor. Tabel Pemerintah menetapkan banyak tarif untuk barang kena cukai, sumber daya alam, tanah, pajak pertanian terpadu, pembayaran paten, dan pembayaran sertifikat. Badan Majlis kota dan distrik menetapkan aturan pajak properti lokal dalam batas Kode Pajak. Pajak nasional mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak cukai, pajak sumber daya alam, pajak sosial, dan pajak atas penjualan aluminium primer. Pajak tahunan lokal mencakup properti tidak bergerak, tanah, dan kendaraan. Wajib pajak properti umumnya adalah pemilik atau pengguna, bergantung pada aturan properti, tanah, atau kendaraan yang berlaku. Perhitungan dapat bergantung pada luas yang digunakan, karakteristik kendaraan, koefisien regional, dan aturan lokal. Pemungutan di pedesaan dapat menggunakan pembayaran elektronik atau dukungan lokal yang berwenang. Karena itu, tarif dan prosedur lokal tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan daftar pajak nasional. Domisili pajak mengubah cakupan pemajakan. Seseorang yang berada di Tajikistan lebih dari 182 hari dalam periode 12 bulan pada umumnya merupakan wajib pajak residen Tajikistan. Residen umumnya dikenai pajak atas penghasilan dari Tajikistan dan luar negeri, sedangkan nonresiden umumnya dikenai pajak atas penghasilan bersumber dari Tajikistan. Orang asing yang memiliki objek kena pajak di Tajikistan mungkin perlu mendaftar dan memperoleh nomor identifikasi wajib pajak yang dikenal secara lokal sebagai ИНН. ИНН dicantumkan dalam laporan pajak, korespondensi dengan otoritas, dokumen bea cukai, faktur, bukti penerimaan fiskal, dan kontrak. Kode Pajak dan fakta yang relevan menentukan apakah penghasilan atau kegiatan tertentu menimbulkan kewajiban pendaftaran. Untuk pajak penghasilan pribadi, penghasilan kerja residen umumnya dikenai tarif 12% setelah pengurangan pribadi. Pengurangan standar bulanan sebesar dua indikator perhitungan, sedangkan kategori yang mendapat hak istimewa dapat menerima sepuluh indikator perhitungan. Pengurangan hanya berlaku di satu tempat kerja utama dan tidak tersedia untuk bulan ketika karyawan bekerja kurang dari 16 hari. Pajak sosial karyawan dapat dikurangkan dalam perhitungan yang berlaku. Penghasilan kerja nonresiden umumnya dikenai pajak 20%. Penghasilan pribadi kena pajak lainnya umumnya dikenai pajak 15%, dan dividen umumnya dikenai pajak 12%. Pemberi kerja atau agen pajak lain biasanya memotong pajak setiap bulan dan menyetorkannya kepada negara. Deklarasi gabungan pajak penghasilan dan pajak sosial umumnya jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya untuk kasus yang tercakup dalam Kode Pajak. Deklarasi tahunan umumnya jatuh tempo pada 1 April bagi perusahaan residen dan bentuk usaha tetap, serta untuk penghasilan pribadi yang tidak dipajaki di sumbernya. Residen dengan penghasilan luar negeri atau rekening luar negeri yang melebihi 2.000 indikator perhitungan juga dapat memiliki kewajiban pelaporan tahunan. Wajib pajak yang mengklaim kelebihan bayar biasanya memerlukan bukti, permohonan penghitungan ulang, dan jika berlaku permohonan pengembalian dana. Otoritas dapat mengimbangi jumlah tersebut atau mengembalikannya menurut prosedur yang berlaku. Pajak usaha bergantung pada bentuk hukum, kegiatan, dan rezim. Badan hukum residen umumnya menghitung penghasilan kena pajak dari penghasilan bruto seluruh dunia setelah pengurangan yang diperbolehkan. Tarif untuk produksi barang adalah 13%. Organisasi kredit dan keuangan serta perusahaan seluler umumnya menggunakan tarif 20%. Kegiatan ekstraksi atau pengolahan sumber daya alam dan kegiatan lain umumnya menggunakan tarif 18%. Bentuk usaha tetap juga dapat dikenai pajak 15% atas laba bersih. Bentuk usaha tetap adalah tempat tetap atau keberadaan lain yang memenuhi syarat dan digunakan nonresiden untuk menjalankan usaha, seperti manajemen, cabang, kantor, pabrik, toko, gudang, agen, atau kegiatan konstruksi, pengawasan, maupun pemasangan sumber daya tertentu. Badan hukum umumnya membayar angsuran pajak penghasilan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Angsuran tersebut umumnya sekurang-kurangnya sebesar seperdua belas pajak tahun sebelumnya atau 1% penghasilan bruto bulanan, sesuai aturan yang berlaku. Surat pemberitahuan pajak tahunan dan laporan keuangan tahunan umumnya jatuh tempo pada 1 April. Catatan akuntansi, kontrak, faktur, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lain harus sesuai dengan angka yang dilaporkan kepada Komite Pajak. Usaha kecil dapat memenuhi syarat rezim sederhana jika penghasilan brutonya di bawah 1.000.000 Somoni selama 12 bulan berturut-turut. Pajak sederhana standar sebesar 6% dari penghasilan bruto. Masa pajaknya tahunan, sedangkan pelaporannya dilakukan setiap triwulan; deklarasi dan pembayaran umumnya jatuh tempo pada tanggal 15 setelah akhir triwulan. Kode Pajak memuat pengecualian dan syarat kelayakan, sehingga batas omzet saja tidak menetapkan kelayakan bagi semua kegiatan. Rezim khusus lainnya mencakup zona ekonomi bebas, pasar sekuritas, rezim paten dan sertifikat, pajak pertanian terpadu, kegiatan perjudian, unggas, ikan, dan pakan campuran, serta kegiatan inovatif atau teknologi. Paten umumnya memiliki biaya tetap yang ditetapkan pemerintah. Rezim sertifikat umumnya menggunakan jumlah tetap yang bergantung pada kegiatan dan wilayah. Entitas yang menjalankan kegiatan inovatif atau teknologi di taman teknologi yang dibentuk pemerintah dapat dibebaskan dari semua pajak dalam Kode Pajak, memperoleh pengurangan 50% atas tarif pajak penghasilan dan pajak sosial karyawan, pembebasan pemotongan pajak dividen, serta pembebasan PPN atas impor langsung peralatan. Kelayakan dan pengecualian perlu diperiksa berdasarkan Kode Pajak dan kegiatan nyata entitas. Pajak pertambahan nilai, atau PPN, berlaku atas transaksi kena pajak dan impor kena pajak. Untuk 2026, tarif standar adalah 14%; menurut aturan pajak yang diberikan, tarif dijadwalkan menjadi 13% mulai 1 Januari 2027. Tarif 7% berlaku untuk kegiatan konstruksi, hotel, dan katering tertentu serta transaksi tertentu yang melibatkan barang impor. Tarif 5% berlaku bagi produk pertanian domestik tertentu, pengolahan pertanian selain pengolahan kapas mentah, pendidikan, dan layanan medis di sanatorium dan resor tertentu. Transaksi yang memenuhi syarat ekspor dapat memperoleh tarif 0%. Kategori 5% tidak memberikan kredit pajak masukan berdasarkan aturan yang disebutkan. Beberapa logam, bijih, konsentrat, skrap, aluminium primer, serta logam atau batu mulia produksi dalam negeri dikecualikan dari perlakuan PPN biasa melalui amendemen 2026. Pendaftaran PPN umumnya berlaku ketika jumlah penghasilan agregat melebihi 1.000.000 Somoni dalam jangka maksimum 12 bulan penuh berturut-turut. Pendaftaran juga dapat timbul dari impor kena pajak, layanan jarak jauh luar negeri, pengiriman atau pekerjaan oleh pihak luar negeri di Tajikistan, maupun pendaftaran sukarela. Penghasilan pihak-pihak terkait dapat digabungkan. Pendaftaran PPN menghasilkan sertifikat elektronik, dan laporan PPN harus diajukan secara elektronik. Masa PPN normal adalah bulanan; pelaporan dan pembayaran umumnya jatuh tempo tanggal 15 bulan berikutnya. Layanan jarak jauh luar negeri yang diberikan kepada orang pribadi menggunakan masa triwulanan; pelaporan dan pembayaran umumnya jatuh tempo tanggal 20 bulan berikutnya. Kredit atau pengembalian PPN ekspor memerlukan bukti ekspor yang memenuhi syarat; otoritas keuangan atau pajak umumnya memproses pengembalian dalam 30 hari setelah bukti yang diperlukan diserahkan. Bea Cukai memungut PPN impor. Pajak cukai berlaku atas barang dan jasa tertentu. Tarif bergantung pada produk atau jasa yang tepat dan tabel tarif pemerintah, sehingga penghitungan cukai memerlukan klasifikasi produk, bukan persentase umum. Pengguna sumber daya alam dapat berkewajiban membayar bonus langganan, bonus penemuan komersial, royalti ekstraksi, dan sewa ekspor. Dasar dan tarif royalti bergantung pada komoditas dan sumber daya. Sewa ekspor sebesar 4% sejak 1 Januari 2025 dan dijadwalkan menjadi 6% mulai 1 Januari 2027. Pengguna sumber daya alam juga dapat tetap bertanggung jawab atas pajak penghasilan, PPN, pajak sosial, serta pajak lokal atas properti, tanah, atau kendaraan. Pajak sosial umumnya dihitung setiap bulan. Bagi organisasi lain, tarif pemberi kerja atau penanggung asuransi adalah 20% dan tarif karyawan atau tertanggung 2%. Bagi lembaga anggaran, tarif terkait adalah 25% dan 1%. Pengusaha perorangan yang menggunakan paten atau pertanian dehqan tunduk pada batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Untuk pengusaha perorangan yang menggunakan sertifikat, tarif umumnya 1% dari dasar pajak dan tidak boleh lebih rendah daripada jumlah pajak sosial paten tertinggi. Status dan kegiatan yang tepat menentukan aturan yang berlaku. Wajib pajak umumnya menghitung pajaknya sendiri kecuali Kode Pajak memberikan tugas penghitungan atau pemungutan kepada otoritas pajak atau agen pajak. Laporan dapat diajukan secara elektronik, melalui pos, secara langsung, atau melalui perwakilan. Pembayar PPN wajib mengajukan laporan secara elektronik. Badan hukum dan pengusaha perorangan umumnya membayar pajak, denda, dan bunga yang telah dihitung tanpa uang tunai, melalui saluran perbankan atau elektronik yang diizinkan. Bergantung pada rezimnya, faktur, data fiskal, faktur elektronik, dan bukti penerimaan fiskal harus diterbitkan dan disimpan. Akun wajib pajak ITMIS mendukung pengajuan elektronik, rekonsiliasi, kartu akun, catatan properti dan kendaraan, pembayaran pajak, pendaftaran usaha, penghitungan pajak, verifikasi bukti penerimaan fiskal, dan fungsi kasir virtual. Masa kedaluwarsa umum untuk pajak adalah lima tahun. Bunga keterlambatan pembayaran sebesar 0.04% untuk setiap hari keterlambatan. Pemeriksaan di tempat menggunakan pendekatan berbasis risiko. Wajib pajak berisiko tinggi umumnya menerima pemberitahuan setidaknya 10 hari kerja sebelum pemeriksaan dimulai. Durasi normal pemeriksaan hingga tujuh hari kerja untuk wajib pajak kecil, 20 hari kerja untuk wajib pajak menengah, dan 30 hari kerja untuk wajib pajak besar; pemeriksaan tertentu terhadap wajib pajak besar atau yang berlokasi di banyak tempat dapat berlangsung hingga 60 hari kerja. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan berpartisipasi dalam pemeriksaan. Banding atas berita acara pemeriksaan, penetapan, denda, atau keputusan bunga dapat diajukan kepada badan pajak yang lebih tinggi atau pengadilan dalam 30 hari kalender setelah diterima. Otoritas biasanya memutuskan dalam 30 hari dan dapat memperpanjangnya hingga 10 hari. Wajib pajak berhak atas informasi, kerahasiaan, penundaan atau cicilan pembayaran, kompensasi atau pengembalian kelebihan bayar, serta ganti rugi atas tindakan pejabat yang melanggar hukum. Penundaan pajak nasional dapat berlangsung hingga satu tahun, sedangkan penundaan pajak lokal dapat berlangsung hingga enam bulan. Pajak yang dipotong dan pajak sosial tidak dapat ditunda berdasarkan aturan yang disebutkan. Perusahaan sebaiknya menyimpan penghitungan pajak, bukti, catatan pembayaran, dan korespondensi bersama karena dokumen tersebut mendukung keberatan, pengembalian dana, tanggapan pemeriksaan, atau rekonsiliasi selanjutnya. Perpajakan internasional dipengaruhi oleh perjanjian penghindaran pajak berganda. Nonresiden yang meminta keringanan perjanjian atas penghasilan bersumber dari Tajikistan umumnya memerlukan permohonan dan sertifikat domisili pajak asli untuk tahun berjalan, dengan terjemahan yang dinotariskan atau diberi apostille jika diwajibkan. Tanpa perjanjian yang berlaku atau bukti yang diwajibkan, agen pajak umumnya memotong pajak berdasarkan tarif domestik. Tarif pemotongan domestik yang umum adalah 12% atas dividen, 12% atas bunga, 18% atas bunga pihak berelasi, 6% atas premi asuransi, 3% atas telekomunikasi atau transportasi internasional, 20% atas penghasilan kerja, dan 15% atas penghasilan bruto lainnya. Perjanjian dapat mengurangi atau menghapus kewajiban pemotongan domestik. Bentuk usaha tetap nonresiden menyimpan catatan penghasilan dan akuntansi terpisah. Kegiatan konstruksi atau pengawasan dan pemasangan sumber daya dapat membentuk bentuk usaha tetap jika berlangsung lebih dari 182 hari, di samping bentuk keberadaan lain yang memenuhi syarat. Residen Tajikistan dapat mengklaim kredit pajak luar negeri atas penghasilan luar negeri, yang dibatasi sebesar pajak Tajikistan atas penghasilan tersebut. Penghasilan usaha dan penghasilan lain diperhitungkan terpisah dan harus didukung bukti; pajak luar negeri yang dibayar dalam dua tahun dapat relevan untuk kredit tersebut. Aturan entitas asing terkendali dapat berlaku jika residen Tajikistan memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih dari 25% entitas di yurisdiksi pajak rendah. Keringanan perjanjian untuk transportasi ekspor juga dapat memerlukan dokumen domisili.