Pajak di Sudan

Kamar Perpajakan Sudan, yang juga dikenal sebagai ديوان الضرائب, mengelola perpajakan bersama kantor negara bagian dan lokalitasnya. Kementerian Keuangan dan Perencanaan Ekonomi, Bea Cukai, dan pengadilan administratif yang berwenang juga memiliki peran tertentu. Sistem formal terutama didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan 1986 beserta amandemen berikutnya, Undang-Undang PPN 2001 dan peraturannya, Peraturan Pajak Penghasilan 2021 dan 2022, serta aturan tentang keuntungan modal dan bea meterai. Zakat adalah pungutan Islam yang terpisah; zakat hanya menjadi bagian dari peninjauan pajak jika perlakuannya memengaruhi kewajiban khusus yang sedang dinilai. Tahun taksiran mencakup 12 bulan yang dimulai pada 1 Januari setelah periode dasar 12 bulan terkait. Seseorang umumnya merupakan penduduk pajak jika berada di Sudan setidaknya 183 hari dalam periode dasar, atau jika masa tinggal pada periode tersebut bersama dua periode dasar sebelumnya melebihi 12 bulan. Perusahaan merupakan penduduk pajak jika pengendalian atau manajemennya berada di Sudan. Penduduk pajak umumnya dikenai pajak atas penghasilan bersumber dari Sudan maupun luar negeri, sedangkan bukan penduduk pajak dikenai pajak atas penghasilan bersumber dari Sudan. Pajak penghasilan dapat berlaku atas gaji, upah, tunjangan kerja tunai dan non-tunai, sewa, laba usaha, royalti, dan penghasilan kena pajak lainnya. Tarif pajak penghasilan orang pribadi bersifat progresif, dengan tarif yang dilaporkan berkisar antara 0% hingga 15%. Tarif progresif yang dilaporkan untuk penghasilan sewa berkisar antara 0% hingga 10%. Golongan dan jumlah pastinya memerlukan jadwal resmi terkini karena amandemen berikutnya dapat mengubah jadwal lama. Pemberi kerja memotong pajak dari karyawan lokal maupun asing dan menyetorkannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Mereka juga melakukan penyesuaian penggajian tahunan dan memotong pajak atas remunerasi dewan. Catatan penggajian umumnya harus disimpan setidaknya selama lima tahun. Pajak laba usaha berlaku atas laba bersih dari kegiatan komersial, industri, dan jasa; pajak ini juga dapat mencakup pertambangan, perminyakan, sumber daya alam, pertanian, pialang, royalti, dan sewa. Profil yurisdiksi 2024 melaporkan tarif 15% untuk kegiatan industri, perdagangan, persewaan real estat, asuransi, pengelolaan dana, dan jasa; 7% untuk telekomunikasi; 30% untuk bank; 40% untuk tembakau; serta 35% untuk minyak, gas, dan subkontraktor. Proyek bebas pajak dapat dikenai pungutan pembangunan sosial sebesar 5%. Tarif yang dilaporkan ini tetap bergantung pada amandemen selanjutnya dan pemberitahuan Kamar Perpajakan terkini. Perusahaan umumnya dapat mengurangi biaya kegiatan yang diperlukan dan didukung catatan, pengeluaran aktual, sewa, depresiasi, biaya hukum dan profesional, serta gaji yang dikenai pajak penghasilan pribadi. Zakat dapat dikurangkan bila ada bukti. Pajak laba usaha, bunga atas modal pemilik, gaji pemilik atau mitra kecuali remunerasi manajemen yang disetujui, serta biaya yang terkait dengan kegiatan bebas pajak umumnya tidak dapat dikurangkan. PPN dikenakan dengan tarif standar yang dilaporkan sebesar 17% atas barang, jasa, dan pekerjaan lokal maupun impor. Impor dikenai PPN saat penyelesaian bea cukai, dan importir bertanggung jawab tanpa memandang omzet. Produsen, pedagang, atau penyedia jasa umumnya mendaftar setelah mencapai ambang yang berlaku; profil 2024 melaporkan ambang di atas SDG 1.200.000, yang perlu diperiksa terhadap pemberitahuan terkini. Importir dan eksportir harus mendaftar tanpa memandang ambang tersebut. Pendaftaran sukarela dimungkinkan, tetapi pembatalan umumnya tidak tersedia sebelum dua tahun. Perusahaan yang terdaftar sebagai wajib PPN mengajukan SPT bulanan Formulir 3 dalam 15 hari setelah bulan akuntansi, termasuk SPT nihil, dan membayar jumlah terutang dengan cara yang diwajibkan. Masukan usaha lokal dan impor yang memenuhi syarat dapat menghasilkan kredit pajak masukan; kelebihannya umumnya dibawa ke periode berikutnya. Faktur atau manifes pajak harus berurutan dan mencantumkan tanggal, TIN, para pihak, barang atau jasa, tarif, dan total. Catatan pembelian, penjualan, pengembalian, ekspor, stok, dan FIFO mendukung pelaporan. Barang dan jasa yang dikecualikan meliputi hasil pertanian yang belum diolah, ternak dan daging, unggas dan telur, ikan yang belum diolah, susu domestik, pupuk, obat-obatan, benih dan masukan pertanian, tepung serta roti lokal, impor tertentu terkait diplomatik atau perjanjian, barang bawaan pelancong, jasa keuangan dan asuransi, pendidikan, serta layanan medis. Ekspor dapat dikenai tarif nol dan memperoleh pengembalian pajak masukan sesuai aturan yang berlaku. Sistem faktur elektronik kembali beroperasi pada 4 Mei 2026, sehingga berkas dan persyaratan teknis resmi terkini harus diperiksa sebelum pelaporan elektronik. Pajak keuntungan modal dapat berlaku atas laba bersih dari tanah, bangunan, lahan pertanian, saham atau surat berharga, serta kendaraan bermotor. Keuntungan dihitung setelah dikurangi biaya perolehan atau pembangunan, perbaikan, dan biaya penjualan. Jadwal II Undang-Undang Pajak Keuntungan Modal mencantumkan tarif 2% dari keuntungan. Sertifikat pelunasan diperlukan sebelum pendaftaran atau pengalihan aset modal. Pengecualian terbatas dapat berlaku untuk pengalihan oleh pemerintah atau badan publik dan penggantian rumah yang memenuhi syarat. Orang yang menjalankan kegiatan kena pajak umumnya mengajukan permohonan pendaftaran dalam 30 hari. Pemberi kerja mendaftarkan karyawan dalam satu bulan. Perubahan, penghentian, dan penghentian sementara umumnya harus diberitahukan dalam satu bulan. Satu TIN digunakan untuk semua pajak, termasuk bea cukai. Wajib pajak dapat meminta laporan rekening terperinci, yang biasanya tersedia dalam tujuh hari. Buku penghasilan dapat disimpan secara manual atau elektronik dan harus menggunakan bahasa Arab atau Inggris setidaknya selama enam tahun. Catatan pajak Kamar umumnya disimpan selama sepuluh tahun, sedangkan catatan terkait pembatalan pendaftaran PPN dan faktur dilaporkan memiliki masa simpan yang lebih pendek, yaitu dua tahun. Jika penilaian mandiri berlaku, wajib pajak mengajukan SPT secara tertulis, melalui surel, atau lewat saluran elektronik yang disetujui, serta membayar pajak terutang bersama SPT. Perpanjangan berkala dapat mencapai 15 hari dan perpanjangan tahunan satu bulan. Permohonan biasanya harus diterima setidaknya sepuluh hari sebelum tenggat, dan tidak adanya tanggapan dianggap sebagai penolakan. Jika wajib pajak tidak melakukan penilaian mandiri atau tidak menyimpan catatan yang diwajibkan, otoritas dapat menerbitkan penilaian administratif. Pemberitahuan audit biasanya memberikan waktu hingga 15 hari, dan audit lapangan dapat berlangsung hingga empat bulan dengan perpanjangan beralasan hingga empat bulan lagi. Tanggapan awal umumnya harus disampaikan dalam 15 hari, atau tujuh hari untuk kasus pengembalian dana, dan tinjauan akhir umumnya menyusul dalam satu bulan setelah tanggapan. Wajib pajak memiliki hak atas pemberitahuan, penilaian beralasan, akses rekening, perwakilan, pengembalian dana, dan kredit pajak masukan yang memenuhi syarat. Wajib pajak menanggung beban untuk membuktikan bahwa SPT akurat. Banding PPN umumnya diajukan kepada Sekretaris Jenderal dalam 30 hari dan mensyaratkan pembayaran 25% dari pajak yang ditaksir, atau jumlah lebih rendah yang ditetapkan Sekretaris Jenderal. Banding pajak penghasilan umumnya diajukan kepada Komite Pajak Penghasilan dalam 15 hari dengan pembayaran 35%. Pengadilan administratif yang berwenang dapat mendengar banding lanjutan yang relevan, biasanya dalam 30 hari. Banding pajak keuntungan modal dimulai di hadapan Sekretaris Jenderal dalam 30 hari, lalu dapat diteruskan kepada Komite dan pengadilan dalam tenggat 30 hari yang berlaku. Keterlambatan pelaporan atau pembayaran, tidak mendaftar, catatan atau faktur palsu, pengurangan yang melanggar hukum, dan pengembalian dana yang tidak sah dapat memicu bunga, sanksi finansial, dan sanksi lain. Penggelapan PPN dapat berujung pada hukuman penjara hingga tiga tahun, denda, atau keduanya. Otoritas dapat menyita barang, aset, atau saldo bank, dan barang impor hanya dilepas setelah PPN dan bea cukai yang diwajibkan dibayar. Lelang umum dapat dilakukan dalam jangka waktu yang berlaku, dilaporkan hingga 30 hari. Pembayaran lintas negara memerlukan pemeriksaan tersendiri. Tarif pemotongan yang dilaporkan mencakup 1% untuk pembayaran pemerintah kepada penduduk, 2% untuk impor, pemotongan di muka 5% untuk subkontraktor penduduk, 15% untuk royalti, 10% untuk konsultasi, 7% untuk bunga bukan penduduk, 15% untuk royalti bukan penduduk, 15% untuk biaya manajemen atau profesional, serta 0% untuk dividen. Sudan telah menerbitkan perjanjian pajak berganda dengan Uni Emirat Arab, Kuwait, Indonesia, Irak, Bahrain, Tunisia, Oman, India, Qatar, Türkiye, Suriah, Tiongkok, Yordania, Malaysia, Iran, dan Inggris. Perjanjian dapat membagi hak pemajakan, membatasi pemotongan, mendefinisikan bentuk usaha tetap, mengizinkan kredit pajak luar negeri, menyediakan prosedur persetujuan bersama, dan mendukung pertukaran informasi. Penerapan dan tanggal efektif perjanjian harus diperiksa untuk pembayaran tertentu. Kamar Perpajakan melaporkan pemulihan data, operasi melalui negara bagian yang lebih aman, pemindahan berkas, dan koordinasi dengan kantor negara bagian. Aturan pajak berlaku secara nasional, tetapi akses dan pemrosesan dapat berbeda menurut negara bagian dan lokalitas. Untuk SPT penghasilan 2025, tenggat resmi yang dilaporkan adalah 14 April 2026; wajib pajak yang mengungsi dapat mengajukan melalui kantor pajak terkini di wilayah aman. PPN impor dan bea cukai umumnya dibayar langsung saat penyelesaian bea cukai, sedangkan kewajiban PPN dan penggajian berulang setiap bulan. Tidak ditemukan biaya pendaftaran umum yang dapat diandalkan; beban finansial umumnya berupa dasar pajak dikalikan tarif yang berlaku, ditambah sanksi, bunga, atau pembayaran di muka yang diwajibkan.