Kerangka hukum mencakup Transitional Constitution of South Sudan, National Elections Act sebagaimana diamendemen pada 2023, Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS) 2018, Roadmap 2022, dan Political Parties Act. Pengaturan transisi saat ini dijadwalkan berlanjut hingga Februari 2027 menurut R-ARCSS. Karena itu, tanggal pemilihan yang diumumkan merupakan tonggak konstitusional dan politik utama, tetapi berdasarkan informasi yang tersedia per 12 September 2026 National Elections Commission (NEC) belum membatalkan atau mengubah tanggal tersebut. NEC adalah badan yang independen secara administratif dan finansial dengan sembilan komisaris. NEC menetapkan kalender pemilihan, mengatur pemilihan dan referendum, menetapkan daerah pemilihan, mengelola registrasi pemilih berkelanjutan, memberikan pendidikan kewargaan dan pemilih, mengakreditasi calon, agen partai, pemantau, dan perwakilan media, melatih petugas pemilihan, menyelenggarakan pemungutan suara, menghitung dan merekap suara, mengumumkan hasil, serta menangani pengaduan pemilihan dalam kewenangan hukumnya. State High Elections Committees (SHEC), masing-masing beranggotakan lima orang, mendukung administrasi pemilihan di setiap negara bagian dan Administrative Area. Pemilihan Sudan Selatan mencakup presiden, National Legislative Assembly (NLA), gubernur, State Legislative Assemblies, Council of States, Chief Administrators, Administrative Area Legislative Councils, County Commissioners, wali kota, serta dewan perkotaan atau pedesaan. Presiden dipilih melalui sistem dua putaran: seorang calon harus memperoleh lebih dari separuh suara sah untuk menang pada putaran pertama; jika tidak, putaran kedua diselenggarakan. NLA memiliki 332 kursi: 50% dipilih di daerah pemilihan geografis melalui sistem pluralitas sederhana, 15% melalui daftar partai tertutup dengan perwakilan proporsional, dan 35% melalui daftar partai tertutup yang dicadangkan bagi perempuan. Pemilihan legislatif negara bagian menggunakan sistem campuran serupa, sedangkan pemilihan tingkat bawah mengikuti Local Government Act. Peta daerah pemilihan nasional saat ini menggunakan 102 daerah pemilihan berdasarkan daerah pemilihan 2010, menyusul keputusan R-ARCSS tanggal 10 December 2025. Peta ini mencakup 10 negara bagian dan 3 Administrative Areas. Alokasinya adalah 14 daerah pemilihan di Central Equatoria, 11 di Eastern Equatoria, 8 di Western Equatoria, 17 di Jonglei termasuk Greater Pibor, 7 di Unity termasuk Ruweng, 12 di Upper Nile, 8 di Lakes, 9 di Northern Bahr El Ghazal, 4 di Western Bahr El Ghazal, dan 12 di Warrap termasuk Abyei. Pemilih harus merupakan warga negara Sudan Selatan dan berusia sedikitnya 18 tahun pada hari pemungutan suara. Perempuan boleh memilih dan mencalonkan diri. NEC harus menyediakan partisipasi nondiskriminatif dan pemungutan suara rahasia. Per 12 September 2026, registrasi pemilih belum dimulai, daftar pemilih belum tersedia, dan jumlah registrasi yang andal belum dipublikasikan. Setelah registrasi dibuka, aturan yang tersedia menjelaskan registrasi pribadi secara manual di atas kertas. Informasi kemudian dimasukkan ke sistem komputer, sedangkan daftar asli disimpan permanen di kantor negara bagian terkait. Setiap SHEC mengelola registrasi di negara bagian atau Administrative Area masing-masing, dengan pusat dan tanggal yang akan diumumkan melalui pemberitahuan NEC, situs webnya, media sosial, dan surat kabar nasional. Tidak ada bukti biaya registrasi pemilih. NEC, SHEC, organisasi masyarakat sipil, dan media menyelenggarakan pendidikan kewargaan dan pemilih, termasuk sosialisasi melalui radio. Program 2026 secara jelas menyasar perempuan, kaum muda, dan penyandang disabilitas. Dukungan teknis melibatkan United Nations Integrated Electoral Assistance Team, UNMISS, UNDP, serta pelatihan BRIDGE yang diselenggarakan pada 2024 dan 2025. Pendanaan kelembagaan masih terbatas, dan persiapan juga bergantung pada perencanaan keamanan, kejelasan hukum, serta pelaksanaan R-ARCSS. Pemungutan suara menggunakan surat suara rahasia dan prinsip satu orang, satu suara. Penelitian yang tersedia tidak menetapkan prosedur rinci hari pemungutan suara, desain surat suara, aturan bantuan, pengaturan aksesibilitas, pemungutan suara bagi pengungsi internal, atau pemungutan suara dari luar negeri. Penelitian itu juga tidak menetapkan pemungutan suara lewat pos atau dari luar negeri. Rincian tersebut tidak boleh diasumsikan hanya dari keberadaan sistem pemilihan nasional. NEC menetapkan masa kampanye melalui pemberitahuan publik. Masa tenang dimulai 24 jam sebelum hari pemungutan suara, sejak pukul 00:00 hingga tempat pemungutan suara ditutup. Seruan kekerasan, ujaran kebencian, dan materi kampanye diskriminatif berdasarkan gender, ras, suku, asal nasional atau etnis, agama, disabilitas, status sosial, pendidikan, usia, atau orientasi seksual dilarang menurut aturan kampanye yang dikutip. Calon dan partai tidak boleh menggunakan sumber daya negara atau Administrative Area untuk kampanye, meskipun media publik diperlakukan secara terpisah. Political Parties Council mendaftarkan partai, mengawasi operasional dan kepatuhan, mendukung tindakan afirmatif, serta menangani sengketa intra-partai dan antarpartai. Persyaratan pendaftaran calon, biaya nominasi, dokumen, dan tenggat terperinci belum ditetapkan dalam sumber yang ditinjau. Setelah pemungutan suara, petugas pemilihan memilah, menghitung, dan merekap surat suara sebelum mengumumkan hasil. Partai politik, koalisi, calon independen, organisasi masyarakat sipil, atau pemilih terdaftar dapat mengajukan pengaduan tertulis dengan alasan sebelum hasil akhir diumumkan. Untuk pemilihan presiden dan NLA, NEC seharusnya memutus pengaduan dalam waktu setidaknya lima hari kalender; untuk pemilihan negara bagian dan tingkat bawah, SHEC atau Returning Officer menerapkan jangka waktu yang sesuai. Pengadu dapat mengajukan banding ke pengadilan yang berwenang dalam lima hari setelah menerima keputusan. Petisi pemilihan dan sengketa hasil merupakan kewenangan pengadilan, bukan NEC. Hierarki pengadilan lokal yang lengkap belum ditetapkan dalam penelitian yang tersedia.
Pemilihan umum di Sudan Selatan
Sudan Selatan memiliki sistem pemilihan umum nasional formal, tetapi belum menyelenggarakan pemilihan nasional langsung sejak kemerdekaan pada 2011. National Elections Commission telah mengumumkan 22 December 2026 sebagai tanggal pemilihan umum berikutnya, sementara persiapan registrasi pemilih, pembiayaan, dan keamanan belum selesai. Pemilihan mencakup presiden, badan legislatif, gubernur, dan sejumlah jabatan lokal.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.

