Pajak di Kepulauan Solomon

Pajak domestik utama mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Sementara, PAYE, Pajak Pemotongan, Pajak Barang, Pajak Penjualan, dan Bea Meterai. IRD menangani pendaftaran, penetapan pajak, pelaporan, pengembalian dana, audit, dan keberatan. SICED beroperasi di bawah Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan untuk pengurusan impor dan ekspor, penilaian bea cukai, bea, dan cukai. Kantor IRD berada di Honiara, Noro, Auki, Gizo, dan Panatina; sumber yang tersedia tidak menetapkan sistem pajak penghasilan provinsi atau kota yang terpisah. Orang yang menjadi penduduk Kepulauan Solomon karena tinggal atau berniat tinggal lebih dari enam bulan umumnya dikenai pajak atas penghasilan global. Nonpenduduk umumnya dikenai pajak atas penghasilan dari Kepulauan Solomon. SBD 30.080 pertama dari penghasilan pribadi dibebaskan, dengan tarif tabel pajak IRD saat ini sebesar 11% hingga SBD 15.000, 23% untuk SBD 15.001 sampai SBD 30.000, 35% untuk SBD 30.001 sampai SBD 60.000, dan 40% di atas SBD 60.001. PAYE dipotong oleh pemberi kerja dari gaji dan upah. Karyawan yang satu-satunya penghasilannya adalah gaji dengan potongan PAYE yang benar biasanya tidak perlu menyampaikan laporan tahunan, tetapi penghasilan lain seperti dividen, honor direktur, atau bunga dapat menimbulkan kewajiban pelaporan. Perusahaan dan pemberi kerja mendaftar ke IRD. TIN adalah nomor identifikasi untuk administrasi pajak: pengusaha perseorangan biasanya memiliki satu TIN, persekutuan memiliki TIN sendiri dan para mitranya juga memiliki TIN perorangan, sedangkan perusahaan atau perwalian memiliki TIN sendiri. Pendaftaran menggunakan Formulir TAA 1 untuk perorangan dan Formulir TAA 1A untuk bukan perorangan. Pendaftaran daring gratis, dan IRD biasanya mengirimkan informasi kata sandi setelah sekitar tiga sampai lima hari kerja. E-Tax mendukung pelaporan, pembayaran, pengecekan saldo rekening, dan pesan. Perusahaan melaporkan laba atau rugi melalui laporan pajak penghasilan. Pengusaha perseorangan dan mitra umumnya menggunakan IR21, sedangkan perusahaan dan persekutuan menggunakan IR22. Persekutuan biasanya mengajukan laporan, tetapi para mitra dikenai pajak atas bagian masing-masing. Perusahaan penduduk umumnya dikenai pajak sebesar 30% dari laba dan perusahaan nonpenduduk sebesar 35%. Pajak Sementara biasanya dibayar dalam empat angsuran berdasarkan seperempat dari pajak tahunan terakhir yang ditetapkan, atau berdasarkan estimasi pada tahun pertama. Tanggal yang lazim adalah 20 Maret, 20 Juni, 20 September, dan 20 Desember. Pajak Barang berlaku atas barang yang diproduksi secara lokal dan digunakan di Kepulauan Solomon serta barang impor. Tarif umum adalah 10% untuk barang lokal, 15% untuk impor, dan 5% untuk beras jika jadwal yang berlaku menetapkan tarif tersebut. Importir membayar di tempat kepabeanan, sementara produsen dan pedagang besar dapat memiliki kewajiban pendaftaran dan pelaporan. Laporan dan pembayaran Pajak Barang umumnya jatuh tempo pada tanggal 30 bulan berikutnya. Pajak Penjualan berlaku atas barang dan jasa tertentu yang ditetapkan, biasanya sebesar 10%, termasuk telekomunikasi, restoran, akuntansi, hukum, keamanan, penyewaan kendaraan, agen real estat, layanan profesional, perbaikan, kecantikan, dan binatu. Biaya khusus berlaku untuk beberapa transaksi bahan bakar, perjalanan, bioskop, video, dan kasino. Pajak Pemotongan mengharuskan pembayar memotong pajak dari pembayaran tertentu dan menyetorkannya kepada IRD. Contohnya mencakup 7,5% atas pembayaran kontraktor penduduk, 10% atas bunga dan sewa properti bagi penduduk, 20% atas dividen kepada perorangan atau perusahaan, serta tarif berbeda untuk bunga, jasa profesional, royalti, sewa, jasa manajemen, dan dividen kepada nonpenduduk. Tarif yang berlaku bergantung pada jenis pembayaran dan penerima. Pajak Pemotongan umumnya jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya; pembayar juga memberikan sertifikat tahunan IR14 paling lambat 31 Januari. Bea Meterai berlaku atas dokumen dan transaksi seperti pengalihan properti, sewa, pengalihan saham, jaminan, surat kuasa, dan dokumen asuransi. Dokumen standar sering dikenai SBD 50, sedangkan tarif persentase berlaku untuk properti, saham, dan sewa berdasarkan nilainya. Laporan Bea Meterai umumnya harus diajukan dalam waktu dua bulan setelah penandatanganan atau pelaksanaan. Bea impor umumnya menggunakan tarif ad valorem 5%, 10%, 15%, atau 20%, meskipun posisi tarif dan jenis barang dapat menghasilkan tarif berbeda. Cukai terutama berlaku untuk tembakau, alkohol, bahan bakar, dan produk terkait. Importir menggunakan Single Administrative Document melalui ASYCUDA World, dan Bea Cukai dapat memeriksa dokumen, nilai, atau muatan. Laporan pajak penghasilan umumnya jatuh tempo pada 31 Maret setelah tahun penghasilan; tanggal penutupan tahun yang berbeda biasanya memberikan waktu tiga bulan setelah akhir tahun. Saldo pajak penghasilan umumnya jatuh tempo pada 30 September. Catatan pajak biasanya harus disimpan selama tujuh tahun setelah akhir masa pajak dan harus mencakup faktur, kuitansi, buku kas, rekonsiliasi bank, dan bukti pengeluaran. IRD dapat mengaudit transaksi tertentu atau melakukan pemeriksaan yang lebih luas; wajib pajak harus memberikan akses, salinan, bantuan, dan jawaban lengkap. Keberatan atas keputusan pajak menggunakan Formulir TAA 5 dan biasanya harus diajukan dalam waktu 60 hari setelah pemberitahuan. Pajak umumnya tetap harus dibayar selama sengketa berlangsung. Wajib pajak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung, lalu Pengadilan Banding, sesuai dasar yang berlaku. PAYE atau Pajak Sementara yang dibayar berlebih mungkin dapat dikembalikan, tetapi tidak ada jaminan umum mengenai pengembalian atau waktu pemrosesan. Formulir TAA 8 digunakan untuk surat keterangan bebas pajak dan Formulir TAA 9 untuk surat keterangan terkait pemindahan uang ke luar negeri. Kewajiban pemotongan bagi nonpenduduk harus diperiksa sebelum pembayaran ke luar negeri. Kepulauan Solomon memiliki aturan domestik mengenai domisili pajak dan sumber pendapatan lintas negara; materi IRD yang ditinjau menyebut perjanjian penghindaran pajak berganda antara Inggris dan Kepulauan Solomon beserta amendemennya. Keringanan pajak luar negeri umumnya dibatasi pada tarif pajak luar negeri atau Kepulauan Solomon yang lebih rendah, sesuai yang berlaku. Sistem PPN, perubahan Pajak Barang dan Pajak Penjualan yang lebih luas, aturan penetapan harga transfer, dan reformasi lain tercantum dalam program kerja kebijakan 2026–2028, tetapi usulan reformasi bukan hukum yang berlaku kecuali telah disahkan.