Hubungan romantis di Suriah

Hubungan romantis di Suriah dapat melibatkan kencan, perkenalan melalui keluarga, pilihan pasangan secara langsung, atau pengaturan pertunangan. Ekspektasi sosial sangat berbeda menurut komunitas agama, gender, lingkungan perkotaan atau perdesaan, pengungsian, dan otoritas setempat. Belum ada status hukum terpisah yang diakui negara untuk hubungan romantis tanpa pernikahan, selain sistem formal yang terkait dengan pertunangan, pernikahan, dan perpisahan. Khitbah berarti pertunangan. Praktik ini diakui secara sosial, tetapi bukan akad nikah dan tidak dengan sendirinya menciptakan hak atau kewajiban perkawinan. Akad nikah disebut عقد زواج atau عقد قران. Berdasarkan Undang-Undang Status Pribadi Suriah tahun 1953, sebagaimana diubah pada 2019, usia umum untuk menikah adalah 18 tahun bagi kedua pihak. Pengadilan dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 sampai 17 tahun jika syarat hukum terpenuhi, termasuk pengakuan kematangan fisik, kemampuan memahami hak perkawinan, dan pengetahuan tentang hak-hak tersebut. Persetujuan perempuan merupakan syarat dasar, dan pernikahan oleh wali yang dipaksakan dapat digugat. Peran ayah atau kakek sebagai wali dan syarat lainnya bergantung pada aturan status pribadi yang berlaku. Aturan status pribadi Muslim tidak otomatis berlaku bagi setiap komunitas agama. Poligini Muslim tetap dimungkinkan secara hukum dengan syarat yang mencakup peninjauan yudisial, alasan yang sah, dan kemampuan memberikan nafkah. Para pihak juga dapat mencatat syarat kontraktual yang disepakati dalam akad nikah. Pasangan perlu memastikan aturan yang diterapkan oleh pengadilan status pribadi atau pengadilan agama yang berwenang sesuai agama dan lokasi mereka. Prosedur formal umumnya dilakukan melalui pengadilan status pribadi atau pengadilan agama yang berwenang, kemudian melalui Urusan Sipil dan kantor catatan sipil. Akta nikah dan buku keluarga menjadi bukti dokumen. Pernikahan agama yang tidak dicatat, yang dikenal sebagai زواج عرفي, dapat membuat bukti hubungan menjadi lemah dan mungkin memerlukan pengesahan pengadilan kemudian, disusul pencatatan oleh Urusan Sipil. Hal itu dapat mempersulit pencatatan kelahiran dan keluarga serta meningkatkan kerentanan terhadap penelantaran, kekerasan, dan kehilangan dukungan finansial. Biaya dan waktu pemrosesan nasional belum diketahui secara andal dan dapat berbeda menurut wilayah, status, dan dokumen. Pernikahan tercatat dapat menimbulkan hak dan kewajiban terkait mahar (مهر), nafkah, tempat tinggal atau dukungan, serta konsekuensi selanjutnya bagi hak asuh dan catatan keluarga. Hidup bersama tanpa menikah tidak memiliki status negara otomatis atau hak perkawinan otomatis yang terdokumentasi. Kekerasan dalam hubungan intim dapat bersifat fisik, seksual, emosional, psikologis, atau ekonomi serta dapat terjadi di rumah, di ruang publik, atau melalui saluran digital. Pelecehan melalui telepon atau media sosial, pemerasan dengan gambar, perilaku mengontrol, dan pembatasan gerak pernah dilaporkan. Risiko sangat serius bagi anak perempuan remaja, pengungsi atau orang yang kembali, rumah tangga yang dikepalai perempuan, janda, perempuan yang bercerai, orang tanpa dokumen, dan rumah tangga yang terdampak kemiskinan atau ketidakamanan. Stigma dan pembalasan dapat mengurangi pelaporan. UNFPA dan organisasi mitra menyediakan layanan seperti ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan, manajemen kasus kekerasan berbasis gender, dukungan psikososial, layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta nasihat hukum. Bantuan hukum UNHCR dilaporkan gratis bagi pengungsi internal Suriah yang memenuhi dukungan, orang yang kembali, dan anggota masyarakat tuan rumah di 14 kegubernuran melalui Bulan Sabit Merah Arab Suriah, Organisasi Pembangunan Suriah, pusat hukum atau komunitas, serta tim bergerak. Layanan dapat mencakup nasihat atau perwakilan di pengadilan dan Urusan Sipil untuk pencatatan pernikahan atau perceraian, hak asuh, nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Akses hotline dan pusat layanan dilaporkan tersedia Minggu sampai Kamis pukul 9:00 hingga 15:00, tetapi penyedia dan ketersediaan setempat saat ini perlu diverifikasi. Pengungsi dan pencari suaka asing umumnya membutuhkan izin tinggal yang sah untuk akses rutin ke pengadilan atau kantor catatan sipil. Perpisahan dapat melibatkan talaq, khul', atau تفريق yang diperintahkan pengadilan karena alasan seperti perselisihan serius atau kekerasan. Pencatatan mengikuti prosedur pengadilan dan otoritas terkait, termasuk jika pernikahan atau perceraian sebelumnya tidak tercatat. Hak asuh, nafkah, dokumen identitas, dan keselamatan pribadi sering menjadi persoalan praktis utama setelah berpisah. Perempuan yang bercerai dan janda dapat menghadapi stigma, pengendalian, tekanan untuk menikah lagi, serta eksploitasi ekonomi atau seksual. Karena otoritas dan prosedur setempat telah berubah di berbagai wilayah Suriah, kantor yang bertanggung jawab perlu dipastikan di kegubernuran terkait sebelum mengandalkan prosedur sebelumnya.