Hukum perdata Singapura mencakup hukum kontrak, hukum perbuatan melawan hukum, sengketa properti, pengayaan tanpa dasar hukum, perwalian, tuntutan terkait perusahaan, dan hubungan hukum privat lainnya. Masalah keluarga dan kepailitan memiliki aturan khususnya sendiri, tetapi juga merupakan bagian dari sistem peradilan perdata yang lebih luas. Tuntutan perdata biasanya bermula dari perselisihan mengenai kewajiban, pembayaran, perjanjian, cedera, properti, atau kepentingan hukum lainnya. Pihak yang mengajukan perkara harus mengidentifikasi dasar hukum, fakta, kerugian, dan penyelesaian yang diminta. Kontrak merupakan bagian utama hukum perdata. Pengadilan dapat memeriksa apakah suatu perjanjian terbentuk, apa arti ketentuannya, apakah suatu pihak melanggarnya, dan apakah pihak lain menderita kerugian yang diakui secara hukum. Tuntutan perbuatan melawan hukum sering berkaitan dengan kelalaian, kerusakan, gangguan, memasuki properti tanpa izin, atau pencemaran nama baik. Setiap tuntutan memiliki unsur tersendiri, sehingga hasil buruk atau perasaan diperlakukan tidak adil tidak otomatis membuktikan tanggung jawab hukum. State Courts mengadili banyak perkara perdata, sedangkan High Court menangani perkara yang ditetapkan untuknya oleh hukum dan prosedur. Small Claims Tribunals dan forum khusus lainnya mungkin menyediakan jalur yang lebih sederhana untuk sengketa tertentu. Mediasi banyak digunakan karena dapat berlangsung lebih cepat, kurang formal, dan lebih fleksibel daripada persidangan. Kesepakatan dapat mencakup pembayaran, perbaikan, permintaan maaf, perubahan perilaku, atau hasil lain yang disepakati. Perkara pengadilan melibatkan dokumen formal, penyampaian dokumen kepada pihak lain, bukti, arahan prosedural, sidang, dan kemungkinan persidangan. Putusan belum tentu mengakhiri perkara, karena pihak yang menang mungkin masih perlu menegakkan pembayaran atau perintah lainnya. Hukum perdata memiliki batas penting, termasuk batas waktu, masalah pembuktian, biaya hukum, penyelesaian yang terbatas, dan risiko pihak lain tidak mampu membayar. Nasihat sejak dini membantu seseorang memilih antara negosiasi, mediasi, tribunal, atau pengadilan.
Hukum perdata di Singapura
Hukum perdata di Singapura menangani sengketa antara orang, pelaku usaha, dan organisasi, bukan hukuman pidana oleh negara. Cakupannya meliputi kontrak, utang yang belum dibayar, kerusakan properti, kelalaian, dan banyak tuntutan perdata lainnya. Singapura menggunakan State Courts, High Court, tribunal khusus, dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa perdata.
Saran
Susun sengketa menjadi berkas sederhana: apa yang terjadi, dokumen apa yang membuktikannya, kerugian apa yang timbul, dan hasil apa yang Anda inginkan di Singapura. Lalu periksa forum yang tepat dan batas waktunya sebelum mengirim tuntutan atau mengajukan klaim.