Sierra Leone memiliki sistem hukum pidana formal yang terutama didasarkan pada undang-undang dan prinsip common law. Sierra Leone Police menyelidiki tindak pidana melalui unit seperti Criminal Investigation Department, Transnational Organized Crime Unit, Family Support Unit, dan Traffic Management Unit. Director of Public Prosecutions mengajukan, mengambil alih, atau menghentikan penuntutan pidana atas nama Republik. Attorney-General and Minister of Justice adalah penasihat hukum utama negara. Magistrates’ Courts menyelenggarakan persidangan ringkas dan memiliki yurisdiksi pidana terbatas. Proses pelimpahan perkara dapat mengirim perkara ke High Court, yang memiliki yurisdiksi pidana awal untuk perkara serius dan menyelenggarakan persidangan berdasarkan dakwaan. Banding dari High Court diajukan ke Court of Appeal, sedangkan Supreme Court merupakan pengadilan banding terakhir dan menangani perkara konstitusional serta pengawasan. Criminal Procedure Act 2024 menggantikan undang-undang tahun 1965 dan mengatur persidangan ringkas, pelimpahan perkara, dakwaan, pengakuan bersalah, pemidanaan, serta banding. Sumber yang diterbitkan memberikan tanggal mulai berlaku yang berbeda untuk undang-undang 2024 tersebut, sehingga aturan peralihan yang berlaku perlu dipastikan untuk perkara tertentu. Konstitusi mengharuskan otoritas bertindak berdasarkan hukum. Orang yang ditangkap harus diberi tahu alasan penangkapan dan memperoleh akses rahasia kepada praktisi hukum tanpa penundaan. Orang tersebut umumnya harus dibawa ke pengadilan dalam 72 jam, atau dalam 10 hari untuk tindak pidana yang dapat dipidana seumur hidup, tindak pidana ekonomi, atau tindak pidana lingkungan. Penahanan polisi lebih lanjut memerlukan surat perintah pengadilan dan dapat diperpanjang hingga 15 hari untuk setiap permohonan. Terdakwa berhak memahami dakwaan, menyiapkan pembelaan, memilih penasihat hukum, memeriksa saksi, menggunakan juru bahasa gratis bila diperlukan, memperoleh sidang terbuka dengan pengecualian perlindungan tertentu, dan memperoleh catatan persidangan dalam batas waktu konstitusional. Praduga tak bersalah, perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat, perlindungan dari pertanggungjawaban pidana retroaktif, serta larangan diadili dua kali untuk perkara yang sama juga berlaku. Polisi dapat menangkap dengan atau tanpa surat perintah, melakukan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan hakim, magistrat, atau Justice of the Peace, serta menjaga bukti fisik atau elektronik. Dalam tindak pidana terhadap orang, pemeriksaan medis atau pengambilan sampel dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Jaminan harus dipertimbangkan dalam setiap perkara pidana berdasarkan Bail Regulations 2018, meskipun pengadilan dapat menolaknya setelah mempertimbangkan keberatan penuntut dan harus memberikan alasan penolakan. Pengaduan tertulis dapat diajukan polisi atau orang pribadi, diikuti surat panggilan atau surat perintah. Dalam sejumlah kecil perkara ringan, magistrat dapat mengesampingkan kehadiran pribadi; pengakuan bersalah tertulis mengharuskan keterlibatan praktisi hukum terdakwa. Tindak pidana diatur berdasarkan undang-undang termasuk Offences Against the Person Act 1861, Larceny Act 1916, Public Order Act 1965, Treason and State Offences Act 1963, Sexual Offences Act 2012 beserta amendemennya tahun 2019, National Drug Control Act 2008, undang-undang antikorupsi dan antipencucian uang, Anti-Human Trafficking and Migrant Smuggling Act 2022, Cyber Security and Crime Act 2021, Road Traffic Act 2007, dan Prohibition of Child Marriage Act 2024. Tindak pidana seksual memiliki hukuman berat: pemerkosaan dapat dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 15 tahun atau seumur hidup, penetrasi seksual terhadap anak dapat dijatuhi pidana seumur hidup, dan penyerangan seksual berat dapat dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 15 tahun. Pernikahan anak di bawah 18 tahun dilarang, dengan tindak pidana utama dikenai pidana minimum 15 tahun dan kewajiban pelaporan. Pengadilan dapat menjatuhkan pidana penjara, denda, kompensasi atau restitusi, perampasan, pidana bersyarat atau yang ditunda, pembebasan mutlak atau bersyarat, serta denda sebagai pengganti penjara jika diizinkan. Community Punishment Order dapat berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama dua tahun dan dapat mewajibkan kerja tanpa bayaran hingga 60 hari, yang harus diselesaikan dalam satu tahun. Sierra Leone Correctional Service mengelola penahanan, rehabilitasi, reintegrasi, dan pembebasan bersyarat, tetapi perbedaan kapasitas antarwilayah, kepadatan berlebih, dan kondisi tahanan reman dapat memengaruhi akses ke layanan. Korban dapat melapor di kantor polisi atau pos polisi. Family Support Unit menangani kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual dan domestik, serta perdagangan orang. One Stop Centres milik Ministry of Gender and Children’s Affairs menyediakan pelaporan gratis, pemeriksaan dan perawatan medis, dukungan pelaporan, konseling psikososial, serta tempat penampungan atau bantuan hukum bila tersedia. Pusat pemerintah beroperasi di Kailahun, Moyamba, Pujehun, Port Loko, Koinadugu, dan Karene. Nomor saluran bantuan anak adalah 116 dan nomor darurat Sierra Leone Police adalah 900. Perkara perdagangan orang dapat melibatkan restitusi, perlindungan saksi, pembatasan akses ke catatan, sidang tertutup, sekat pelindung, tautan video, nama samaran, dan perintah restitusi dalam waktu hingga 90 hari setelah pemidanaan. Legal Aid Board dapat memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada orang miskin yang ditangkap, ditahan, atau didakwa, dengan tunduk pada proses akses dan ambang pendapatan. Perwakilan yang disetujui dapat berlanjut sejak penangkapan hingga penetapan akhir dan banding, termasuk perwakilan darurat. Permohonan dan sertifikat bantuan hukum biasanya diperlukan. Penolakan atau pembatalan dapat diajukan banding dalam 14 hari, dan Appeals Panel memutuskan dalam 10 hari. Jika tidak demikian, terdakwa biasanya membayar penasihat hukum swasta, dan belum ada daftar tarif biaya pengadilan umum terpadu yang dapat diandalkan. Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Usia pertanggungjawaban pidana yang berlaku adalah 14 tahun, sedangkan status pasti usulan reformasi hukum anak perlu diperiksa, bukan diasumsikan. Probation Unit, Remand Homes, Approved School, dan mediasi keluarga dari Ministry of Gender and Children’s Affairs mendukung proses yang berkaitan dengan anak; anak dalam tahanan harus dipisahkan dari orang dewasa. Pelanggaran lalu lintas ditegakkan oleh Traffic Management Unit dan diatur oleh Road Traffic Act 2007 serta Sierra Leone Road Safety Authority. Mengemudi berbahaya dapat mengakibatkan denda, penjara, kompensasi, dan pencabutan SIM selama tiga hingga lima tahun. Poin penalti berkisar dari satu hingga 12; setidaknya 11 poin dalam tiga tahun dapat menyebabkan diskualifikasi setidaknya satu tahun dan kewajiban mengikuti ujian mengemudi baru. Tindak pidana digital berdasarkan Cyber Security and Crime Act 2021 mencakup akses tanpa izin, intersepsi, gangguan data atau sistem, penyalahgunaan perangkat, pengungkapan kata sandi, pemalsuan atau penipuan komputer, pencurian identitas, dan phishing. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan penyelidikan untuk preservasi, produksi, pengumpulan data lalu lintas, dan intersepsi konten, dengan yurisdiksi High Court dalam perkara tertentu yang terkait Sierra Leone.
Hukum pidana di Sierra Leone
Hukum pidana di Sierra Leone menetapkan tindak pidana, menentukan pertanggungjawaban, mengatur penyelidikan dan persidangan, serta menetapkan sanksi. Konstitusi melindungi asas legalitas, peradilan yang adil, praduga tak bersalah, akses kepada penasihat hukum, penerjemahan lisan, perlindungan dari perlakuan buruk, dan larangan pemidanaan retroaktif. Polisi, penuntut, pengadilan, layanan bantuan hukum, dan otoritas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang berbeda.
Saran
Perlakukan setiap persoalan hukum pidana di Sierra Leone sebagai hal yang peka waktu jika telah terjadi penangkapan, penahanan, dakwaan, penggeledahan, atau panggilan pengadilan. Segera dapatkan nasihat hukum, catat setiap peristiwa prosedural, dan pilih saluran dukungan yang tepat bagi terdakwa, korban, anak, atau perkara lalu lintas. Jangan mengandalkan jaminan informal bila penahanan, jaminan, bukti, keselamatan, atau kemungkinan hukuman panjang menjadi persoalan.