Common law menyediakan banyak aturan mengenai kontrak, properti, dan tanggung jawab, sedangkan equity memberikan prinsip dan pemulihan ketika aturan hukum biasa saja tidak menghasilkan solusi yang adil. Undang-undang menetapkan persyaratan tertentu, dan hukum adat tetap relevan bagi urusan keluarga, tanah, pewarisan, dan penyelesaian sengketa setempat. Konstitusi mengakui struktur hukum plural ini, termasuk melalui pasal 170(2). Jalur hukum yang berlaku bergantung pada pokok perkara, para pihak, lokasi, serta apakah proses formal atau adat yang berlaku. National Civil Registration Authority (NCRA), Local Councils, dan petugas yang berwenang mencatat kelahiran, adopsi, perkawinan, perceraian, kematian, dan pembatalan perkawinan. Pendaftaran diwajibkan bagi warga negara dan warga nonnegara yang tinggal di Sierra Leone menurut National Civil Registration Act 2016, serta mendukung penerbitan sertifikat dan Nomor Identifikasi Nasional (NIN). Catatan ini sering menjadi bukti yang diperlukan untuk perkawinan, warisan, dan proses pengadilan. Biaya ditetapkan, tetapi tidak ditemukan satu tabel biaya terkini terpadu yang terverifikasi. Perkawinan dapat mengikuti Civil Marriage Act, Christian Marriage Act, kerangka perkawinan Muslim atau Mohammedan, atau hukum adat. Perkawinan dan perceraian adat dapat didaftarkan melalui Local Council. Pemberitahuan perceraian adat umumnya terkait dengan jangka waktu enam bulan. Sejak Prohibition of Child Marriage Act 2024 mulai berlaku pada 14 Desember 2024, perkawinan yang melibatkan anak di bawah 18 tahun dilarang dan tidak sah. Usia minimum perkawinan adalah 18 tahun. Konsekuensi perdata dan masalah pendaftaran harus dibedakan dari konsekuensi hukum pidana. Gender Equality and Women’s Empowerment Act 2022 dan Customary Land Rights Act 2022 memberikan hak formal yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk memperoleh, memiliki, menggunakan, dan mewarisi tanah. Transaksi tanah keluarga adat umumnya memerlukan persetujuan tertulis berdasarkan informasi dari setidaknya 60% anggota keluarga dewasa laki-laki dan perempuan, disertai sertifikasi dan pendaftaran yang diwajibkan oleh Chiefdom Council Committee. Karena itu, kepala keluarga tidak dapat memperlakukan tanah keluarga adat sebagai milik tunggalnya. Praktik lokal dapat bertentangan dengan hak formal, sehingga catatan tertulis dan akses ke Local Court atau High Court penting. Kontrak biasanya memerlukan penawaran dan penerimaan, niat untuk menciptakan hubungan hukum, kapasitas, keabsahan, dan consideration, yaitu nilai yang dipertukarkan untuk suatu janji. Statute of Frauds 1677 tetap relevan bagi transaksi tanah dan perjanjian tertentu yang harus tertulis. Perjanjian lisan dan adat lazim, tetapi memiliki risiko pembuktian dan penegakan yang lebih besar. Kontrak tertulis sebaiknya mengidentifikasi para pihak, objek, nilai yang dipertukarkan, kewajiban, tanda tangan, dan akibat pelanggaran. Pemulihan dapat berupa ganti rugi, pelaksanaan spesifik, perintah larangan, atau pembatalan. Limitation Act 1961 berlaku, tetapi jangka waktunya bergantung pada dasar gugatan. National Land Commission (NLC) mengelola sistem tanah melalui struktur nasional dan distrik, Chiefdom Land Committees, Town and Village Area Land Committees, serta District Land Registries. Western Area memiliki registri perkotaan dan perdesaan di Freetown, sedangkan registri distrik beroperasi di seluruh negeri. Tanah dapat berupa tanah nasional, adat, perseorangan, keluarga, komunal, atau publik. Transaksi dapat melibatkan penyewaan, gadai, sewa jangka panjang, atau pengalihan, bukan kepemilikan penuh. Pencarian, salinan tersertifikasi, akta hak, dan sertifikat hak tanah adat tersedia dengan biaya yang ditetapkan, tetapi biaya survei, bea meterai, pendaftaran, hukum, dan pencarian serta waktu pemrosesannya tidak disatukan secara nasional. Uji tuntas tanah harus memeriksa hak, kewenangan, persetujuan, batas, klaim yang bersaing, pendaftaran, serta perlindungan lingkungan atau masyarakat. Instrumen yang tidak terdaftar atau cacat dapat menimbulkan risiko serius terkait keabsahan dan prioritas. Sengketa tanah dapat dibawa ke Land Adjudication Tribunal atau mekanisme pengaduan, dengan banding berdasarkan prosedur adat yang ditetapkan undang-undang ke Local Court dalam satu minggu dan temuan tribunal yang ditargetkan dalam satu bulan. Yurisdiksi pengadilan dapat tumpang tindih dengan proses tersebut, sehingga registri, komite, atau pengadilan yang bertanggung jawab harus diidentifikasi untuk tanah dan lokasi tertentu. Pewarisan terutama diatur Devolution of Estates Act 2007 dan Administration of Estates Ordinance, Cap 45. Aturan pewarisan tanpa wasiat bagi Muslim diintegrasikan melalui Act 21 of 2007. Wasiat yang sah umumnya harus tertulis, ditandatangani atau diakui oleh pembuat wasiat, disaksikan sedikitnya dua orang, dan dibuat saat pembuatnya memiliki kapasitas membuat wasiat. Saksi yang menerima pemberian dalam wasiat dapat menimbulkan risiko terhadap pemberian tersebut. Pelaksana yang disebutkan dalam wasiat mengajukan permohonan ke Probate Registry High Court untuk memperoleh grant of probate, yaitu kewenangan mengurus harta peninggalan. Tanpa wasiat, pemohon yang memenuhi syarat meminta letters of administration. Vesting deed kemudian mengalihkan kepentingan harta peninggalan menurut hukum yang berlaku. Bagian menurut undang-undang bergantung pada fakta pasangan, anak, orang tua, dan harta keluarga; harta adat atau komunal serta harta chieftaincy dapat berada di luar harta pribadi biasa. Tanggung jawab perdata mencakup kelalaian, gangguan, pelanggaran hak atas tanah, pencemaran nama baik, tanggung jawab penghuni, penguasaan tanpa hak, dan perbuatan salah terkait properti. Pelanggaran kontrak tetap menjadi dasar gugatan utama yang terpisah. Penggugat umumnya harus membuktikan perkara berdasarkan keseimbangan probabilitas. Gugatan perdata dapat dimulai di Magistrate’s Court dalam yurisdiksi terbatasnya atau di High Court. Biaya pengadilan, penasihat hukum, penyampaian dokumen, ahli, dan penegakan berbeda menurut perkara, dan tidak ada tarif kompensasi umum. Local Courts beroperasi berdasarkan Local Courts Act 2011 di 149 chiefdom dan dapat memeriksa urusan perkawinan adat, perceraian, suksesi, tanah, dan perkara perdata. Magistrate’s Courts bersidang di distrik yudisial. Banding dan proses lanjutan dapat bergerak melalui District Appeal Court atau Magistrate’s Court, High Court, Court of Appeal, dan Supreme Court, bergantung pada perkara dan prosedurnya. Divisi High Court mencakup General and Civil, Family and Probate, Land and Property and Environmental, serta Fast Track Commercial and Admiralty. High Court Rules 2007 mengatur writ, originating summons, permohonan, petisi, penyampaian, pembelaan, bukti, putusan tanpa kehadiran, tenggat, biaya, banding, dan penegakan. Pihak dapat bertindak tanpa pengacara, meskipun perwakilan hukum sering praktis untuk proses rumit. Legal Aid Board beroperasi berdasarkan Legal Aid Act 2012. Orang yang memenuhi persyaratan ketidakmampuan membayar dapat mengajukan sertifikat dan perwakilan melalui Board atau penyedia terakreditasi, termasuk perwakilan darurat jika tersedia. Local Court umumnya lebih murah dan mudah diakses dibandingkan litigasi High Court. Komunikasi Judiciary menjelaskan Small Claims Commercial Court di Magistrates’ Courts untuk klaim di bawah Le 50.000 dalam mata uang baru, dengan sasaran penyelesaian dalam satu bulan; ambang dan operasional terkini perlu diverifikasi sebelum dijadikan dasar. Mediasi dan arbitrase menyediakan alternatif formal terhadap persidangan penuh. Arbitration Act 2022 menggantikan Cap 25 dan mencakup arbitrase domestik dan internasional yang berkedudukan di Sierra Leone, serta terkait dengan kerangka New York Convention dan ICSID. Sierra Leone International Arbitration Centre dapat mengelola proses. Mediation Act 2023 mendukung mediasi perdata dan komersial melalui pusat mediasi. Klausul atau persetujuan kemudian dapat mengarah ke mediasi atau arbitrase, diikuti penyelesaian atau pengakuan dan penegakan putusan melalui High Court jika diperlukan. Biaya tribunal, pengacara, ahli, perjalanan, dan administrasi berbeda-beda. Mediasi adat dan penyelesaian Chiefdom dapat berpengaruh secara praktis, tetapi dampak formalnya bergantung pada persetujuan, undang-undang, dan pengawasan pengadilan. Putusan atau perintah ditegakkan melalui proses pengadilan, termasuk Undersheriff’s Office dan pemulihan seperti penyitaan, penjualan, atau eksekusi properti lainnya. Sejak arahan Chief Justice tanggal 6 Mei 2025, Undersheriff tidak dapat mengeksekusi atau menjual properti tanpa persetujuan tertulis dari hakim pengawas. Pembayaran harus menghasilkan kuitansi NRA, dan biaya tambahan juga harus disertai kuitansi. Masalah tidak terlaksananya eksekusi dapat disampaikan kepada hakim pengawas. Putusan arbitrase dan penyelesaian mediasi memerlukan prosedur pengakuan dan penegakan yang berlaku, sedangkan harta peninggalan umumnya tidak boleh dialihkan sebelum grant of probate atau vesting deed terkait diperoleh. Waktu dan biaya penegakan bergantung pada putusan, aset, registri, penilaian, transportasi, dan pekerjaan hukum. Judiciary, NLC, NCRA, Office of the Administrator and Registrar-General, Law Officers Department, Legal Aid Board, Local Councils, dan struktur Chiefdom memiliki tanggung jawab berbeda. SierraLII, Judiciary, Parliament, dan Law Reform Commission menyediakan sumber hukum formal. Proses adat dan formal sama-sama relevan secara nasional, tetapi kewenangan, pembuktian, dan perlindungan banding dapat berbeda antara Western Area dan Provinsi. Perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, dan hukum pidana dapat memengaruhi sengketa perdata sebagai batas atau konsekuensi, tetapi merupakan bidang utama yang terpisah.
Hukum Perdata di Sierra Leone
Hukum perdata di Sierra Leone mengatur hubungan hukum antara orang dan organisasi swasta. Sistem ini memadukan common law, equity, undang-undang, dan hukum adat dalam urusan kontrak, properti, keluarga, warisan, tanggung jawab, proses pengadilan, dan penegakan. Pengadilan formal dan lembaga adat beroperasi berdampingan; perbedaan antara Western Area dan Provinsi memengaruhi urusan tanah dan adat.
Saran
Perlakukan persoalan hukum perdata di Sierra Leone sebagai pertanyaan tentang forum, bukti, dan pemulihan, bukan hanya aturan hukum. Simpan sejak awal catatan identitas, perjanjian tertulis, bukti hak tanah, catatan persetujuan, dan dokumen harta peninggalan. Risiko praktis yang umum mencakup menggunakan proses adat atau formal tanpa memeriksa dampak hukumnya, melewatkan tenggat daluwarsa khusus dasar gugatan, dan membayar biaya penegakan tanpa kuitansi yang terdokumentasi.