Hukum ketenagakerjaan di Sierra Leone

Employment Act 2023 (Act 15) mulai berlaku pada 11 May 2023, dan Employment Regulations 2023 tercantum dalam Statutory Instrument 10. Industrial Relations and Trade Union Act 2024 (Act 6) mengatur serikat pekerja, perundingan bersama, dan aksi industrial. Aturan nasional ini berlaku bagi pemberi kerja dan pekerja, termasuk pekerja sipil di angkatan bersenjata, kepolisian, pemadam kebakaran, pemasyarakatan, dan layanan terkait. Aturan ini tidak mencakup anggota layanan berseragam tersebut atau pekerja mandiri tanpa kontrak kerja. Tidak ditemukan aturan hukum ketenagakerjaan terpisah untuk wilayah atau kota tertentu di Sierra Leone. Kontrak kerja dapat lisan atau tertulis, tetapi Commissioner of Labour and Employment harus memeriksa dan mengesahkan kontrak kerja, pedoman sumber daya manusia, serta kebijakan kepegawaian. Tanpa pengesahan yang diwajibkan, dokumen tersebut tidak mengikat atau sah. Pemberi kerja harus memberikan rincian kerja tertulis paling lambat 12 minggu setelah pekerjaan dimulai dan mencatat perubahan dalam empat minggu. Rincian itu sebaiknya mencantumkan para pihak, tanggal mulai, peran, tempat kerja, upah, potongan, lembur, jam kerja, cuti, upah sakit, pemberitahuan, perjanjian bersama, dan aturan disipliner. Masa percobaan paling lama enam bulan, dengan pemberitahuan tujuh hari atau pembayaran sebagai pengganti jika pemutusan terjadi selama masa percobaan. Kontrak jangka tetap kurang dari enam bulan hanya dapat diperbarui sekali. Pekerjaan kasual atau sementara bersifat musiman atau berselang dan dapat berlangsung paling lama enam bulan; setelah lebih dari enam bulan dengan pemberi kerja yang sama, pekerja menjadi pekerja tetap jika ada lowongan. Jam kerja normal dibatasi delapan jam sehari dan 48 jam seminggu. Kontrak dapat mengizinkan lebih dari delapan jam sehari hingga sepuluh jam, serta lebih dari 40 jam seminggu hingga 48 jam. Kerja bergilir dapat dirata-ratakan hingga sepuluh jam sehari dan 48 jam seminggu selama periode tidak lebih dari tiga minggu jika pekerja memberikan persetujuan tertulis. Setelah tidak lebih dari lima hari kerja berturut-turut, pekerja harus menerima setidaknya satu hari istirahat. Pekerja yang dijadwalkan bekerja setidaknya delapan jam sehari harus menerima istirahat sekurang-kurangnya 30 menit. Lembur mencakup pekerjaan di atas delapan jam sehari atau 40 jam seminggu. Jika tidak ada perjanjian lembur tertulis, tarifnya 50% di atas tarif normal hari kerja dan 100% di atasnya pada akhir pekan serta hari libur umum. Kerja malam berlangsung dari 20:00 hingga 06:00 dan mendapat tambahan pembayaran setidaknya 30%. Pengecualian sementara terhadap persyaratan istirahat memerlukan istirahat pengganti dalam dua bulan. Upah minimum nasional adalah NLe 1,200 per bulan mulai 1 April 2026 dan berlaku bagi pekerja dengan kontrak lisan atau tertulis. Pemberi kerja harus memberikan pernyataan upah terperinci dalam bahasa Inggris sederhana setiap kali upah dibayarkan. Potongan yang diizinkan mencakup pajak, iuran NASSIT atau pensiun, biaya makanan atau akomodasi yang disepakati, kerugian atau kerusakan yang terbukti, serta iuran serikat; potongan yang melanggar hukum harus dikembalikan. NASSIT adalah National Social Security and Insurance Trust. Pekerja membayar 5% dari penghasilan pokok dan pemberi kerja 10%, dengan pembayaran jatuh tempo paling lambat hari ke-15 setelah akhir setiap bulan. Aturan pendaftaran dan iuran ini juga mencakup pekerja kontrak, paruh waktu, kasual, dan pekerja rumah tangga. Setelah satu tahun masa kerja berkelanjutan, cuti tahunan disertai tunjangan sekurang-kurangnya sebesar upah pokok satu bulan. Jika kebutuhan kerja mencegah pekerja mengambil cuti, tunjangannya sebesar satu setengah bulan upah pokok. Tunjangan terkait risiko dapat mencakup kerja malam, perumahan atau sewa, transportasi, perawatan medis, perjalanan, penanganan uang tunai, menyelam, dan pemadaman kebakaran. Wages and Compensation Commission menangani remunerasi sektor publik dan peninjauan upah minimum, sedangkan Joint National Negotiating Board juga memiliki peran berdasarkan Employment Act. Kerja paksa dilarang. Hukum melarang diskriminasi berdasarkan hal-hal termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, kehamilan atau keibuan, status perkawinan, disabilitas, usia, agama atau kepercayaan, pandangan politik, keanggotaan serikat, etnis, dan seksualitas. Laki-laki dan perempuan harus menerima remunerasi setara untuk pekerjaan bernilai sama, yang dinilai melalui evaluasi pekerjaan. Kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual dan berbasis gender, dilarang. Pengaduan biasanya dimulai melalui prosedur tempat kerja, lalu dapat berlanjut ke penyelidikan oleh Commissioner dan kemudian High Court. Privasi dan kerahasiaan berlaku, dan pembalasan karena mengajukan pengaduan dilarang. Anak di bawah 15 tahun tidak boleh dipekerjakan di tempat kerja. Pekerja di bawah 18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan bawah tanah, malam, lembur, atau berbahaya; pemberi kerja harus menyimpan daftar pekerja anak. Cuti melahirkan berlangsung setidaknya 14 minggu dengan upah penuh, perlindungan dari pemutusan, dan hak untuk kembali bekerja. Cuti ayah berlangsung dua minggu dengan upah penuh dan dapat digunakan paling banyak sekali setahun. Cuti sakit memerlukan surat keterangan medis. Pemberi kerja tidak boleh meminta tes kehamilan dalam perekrutan kecuali pekerjaan berisiko tinggi atau pembatasan hukum membenarkannya. Factory Act 1974 dan Factory Inspectorate menyediakan kerangka keselamatan kerja saat ini. Directorate of Occupational Safety and Health atau Factory Inspectorate dapat melakukan inspeksi tanpa pemberitahuan, memeriksa catatan dan sampel, mengeluarkan perintah perbaikan atau larangan, menyegel atau menutup tempat kerja sementara, serta mengajukan perkara ke High Court. Occupational Safety and Health Act terpisah masih ditinjau dan belum terbukti disahkan dalam penelitian yang tersedia. Pekerja dapat membentuk, bergabung, dan keluar dari serikat pekerja. Pemecatan, ancaman, bujukan, atau diskriminasi karena kegiatan serikat dilarang. Industrial Relations and Trade Union Act 2024 mengatur pendaftaran serikat, sertifikat perundingan, dan Trade Group Councils dengan perwakilan pemberi kerja serta pekerja yang setara. Perundingan bersama berlangsung menurut sektor melalui dewan tersebut. Pemberi kerja dapat memotong iuran serikat melalui pengaturan check-off, tetapi pekerja harus memiliki pilihan tertulis untuk keluar. Sierra Leone Labour Congress adalah organisasi payung pekerja dan SLEF mewakili pemberi kerja. Tidak ada bukti persyaratan hukum umum untuk dewan kerja atau kursi pekerja di dewan direksi perusahaan. Sengketa ketenagakerjaan dapat menyangkut upah, perekrutan, jam kerja, kondisi, disiplin, pemutusan, keluhan, atau mekanisme penyelesaian. Langkah awal biasanya negosiasi di tempat kerja atau prosedur keluhan, lalu bila perlu konsiliasi atau penyelidikan melalui Commissioner of Labour and Employment. Negosiasi dan mediasi harus berlangsung sebelum aksi industrial. Mogok memerlukan pemberitahuan tertulis 21 hari kepada pemberi kerja dan Ministry, yang dikirim melalui sekretaris jenderal serikat terdaftar dengan sertifikat perundingan. Mogok tidak boleh dilakukan selama negosiasi atau mediasi masih berlangsung. High Court memiliki yurisdiksi konstitusional atas sengketa ketenagakerjaan dan tidak ada bukti adanya Labour Court terpisah. Pemberi kerja harus membuktikan alasan yang adil untuk memutus kontrak tanpa batas waktu, seperti ketidakmampuan, pelanggaran yang terbukti, redundansi, atau pembatasan hukum. Masa pemberitahuan normal adalah satu bulan, atau pembayaran upah pokok satu bulan sebagai pengganti. Pelanggaran serius atau perilaku pemberi kerja yang secara mendasar melanggar kontrak dapat menjadi pengecualian terhadap pemberitahuan. Pemutusan kolektif yang berdampak pada setidaknya 5% tenaga kerja dalam empat minggu memerlukan konsultasi, informasi, dan perundingan dengan serikat, pemberitahuan kepada Commissioner, serta pemberitahuan setidaknya empat minggu kepada perwakilan sebelum pemutusan pertama. Untuk redundansi yang direncanakan, pemberi kerja harus memberi tahu Commissioner dan serikat setidaknya tiga bulan sebelumnya, berkonsultasi, menerapkan prinsip masuk terakhir keluar pertama dengan mempertimbangkan prestasi relatif, dan melakukan upaya terbaik untuk membayar kompensasi redundansi. Pekerja dengan masa kerja setidaknya satu tahun umumnya berhak atas pesangon atau pembayaran akhir masa kerja, kecuali berlaku pelanggaran berat yang dapat dibenarkan. Pembayaran jatuh tempo dalam satu bulan dan dapat dilakukan dalam paling banyak dua cicilan berdasarkan rencana pembayaran. Pemberi kerja harus menyediakan surat keterangan kerja. Pemulihan untuk pemutusan tidak adil dapat mencakup pengembalian ke pekerjaan, dipekerjakan kembali, klasifikasi sebagai redundansi, atau kompensasi setidaknya 24 bulan upah minimum nasional. Dalam insolvensi, pekerjaan berakhir setelah satu bulan dan upah yang belum dibayar mendapat prioritas. Ministry of Employment, Labour and Social Security, biasanya disebut MoELSS, mengawasi sistem melalui Commissioner of Labour and Employment, Labour Officers, dan Employment Centres. Registrar of Trade Unions menangani pendaftaran serikat, Wages and Compensation Commission menangani gaji sektor publik dan peninjauan upah minimum, sedangkan NASSIT menangani iuran jaminan sosial. Pengaduan dapat disampaikan secara rahasia; Commissioner dapat memerintahkan pengembalian pembayaran, membatalkan atau mengurangi tindakan disipliner, memerintahkan upah untuk skorsing tanpa bayaran, atau mewajibkan pembayaran akhir masa kerja. Ketidakpatuhan dapat dirujuk ke High Court. Penelitian yang tersedia tidak menetapkan biaya umum untuk prosedur Ministry atau Commissioner, dan biaya pengajuan High Court masih belum jelas. Sistem hukum formal sudah terbentuk, tetapi akses terpecah-pecah karena sebagian besar pekerjaan bersifat informal. Laporan kementerian pada December 2025 menyatakan sektor informal mencakup sekitar 70% penduduk, sedangkan cakupan formal NASSIT dilaporkan sekitar 9%; perluasan cakupan informal diusulkan, tetapi kerangka hukumnya masih disiapkan. Pekerjaan rumah tangga secara fungsi termasuk dalam Employment Act dan aturan NASSIT, tetapi pelaksanaannya masih berkembang melalui National Steering Committee terkait ILO Convention 189. Perekrutan, izin kerja, status imigrasi, manajemen pemberi kerja umum, dan upaya hukum perdata biasa termasuk bidang yang berdekatan; hukum ketenagakerjaan mengatur kewajiban, hak, dan prosedur hubungan kerja itu sendiri.