Negara di San Marino

San Marino tidak memiliki satu dokumen konstitusi terkodifikasi. Kerangka konstitusionalnya terdiri atas statuta historis, undang-undang konstitusional, serta Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese. Kaidah hukum internasional yang diakui secara umum menjadi bagian dari hukum domestik, sementara Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan perjanjian hak asasi manusia yang telah diratifikasi melindungi hak-hak mendasar dan diutamakan jika terjadi konflik norma. Kedaulatan rakyat, demokrasi perwakilan dan langsung, pemisahan kekuasaan, serta independensi peradilan membentuk tatanan negara. Dua Capitani Reggenti bersama-sama bertugas sebagai kepala negara. Consiglio Grande e Generale (CGG) memilih mereka untuk masa jabatan enam bulan. Mereka mewakili republik, menjaga tatanan konstitusional, memimpin CGG tanpa hak suara, dan mengundangkan undang-undang. Mereka dapat mengeluarkan dekret darurat, tetapi CGG harus meratifikasinya dalam tiga bulan. Capitani Reggenti juga menunjuk mandat pembentukan pemerintahan, memanggil Consiglio Giudiziario, dan menerima Istanze d'Arengo, yaitu petisi resmi warga. Calon harus berusia di atas 25 tahun dan memiliki cittadinanza originaria; seseorang tidak dapat dipilih kembali selama tiga tahun setelah menjabat. CGG memiliki 60 anggota yang dipilih melalui pemungutan suara universal, langsung, dan rahasia. CGG membuat undang-undang, menetapkan pedoman politik, dan melakukan pengawasan politik. Inisiatif legislatif dapat berasal dari warga, anggota CGG, komite, Congresso di Stato, Giunte di Castello, dan pihak lain menurut undang-undang berkualifikasi yang berlaku. Congresso di Stato adalah pemerintah kolegial yang bertanggung jawab secara politik kepada CGG. Lembaga ini mencakup hingga sepuluh Segretari di Stato yang membawahi sepuluh bidang kebijakan menurut undang-undang, dengan ruang terbatas bagi anggota teknis. Pemerintah mengeluarkan peraturan, dekret delegasi, dan dekret undang-undang darurat dalam kerangka hukum; dekret undang-undang darurat juga memerlukan ratifikasi CGG dalam tiga bulan. Tribunale Unico adalah sistem pengadilan pusat San Marino. Hakim hanya tunduk pada undang-undang. Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme bertindak sebagai mahkamah konstitusi dan meninjau undang-undang, perselisihan antarorgan negara, serta dapat diterimanya prosedur demokrasi langsung. Consiglio Giudiziario menjaga otonomi dan independensi peradilan, sedangkan Avvocatura dello Stato mewakili negara dalam urusan hukum. San Marino terbagi menjadi sembilan Castelli: Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, San Marino Città, dan Serravalle. Masing-masing memiliki Capitano di Castello dan Giunta di Castello. Badan-badan ini menangani perwakilan lokal yang ditugaskan kepada mereka, kegiatan budaya, sosial, dan olahraga, pasar, perdagangan keliling, usulan tentang lalu lintas, serta pendapat mengenai proyek lokal. Otonomi mereka dibatasi secara hukum; proyek strategis tetap menjadi wewenang CGG atau Congresso di Stato. Dana operasional negara untuk Castelli dibagi setengah secara merata dan setengah berdasarkan jumlah penduduk. Laporan keuangan lokal harus diserahkan paling lambat 28 Februari, dan masa maksimum untuk memberi pendapat tentang proyek lokal biasanya 30 hari. Pubblica Amministrazione mencakup organ negara, kantor, layanan, badan publik, dan perusahaan negara otonom dalam Settore Pubblico Allargato. Administrasi bekerja melalui jalur pelaporan vertikal dan struktur proses atau proyek horizontal. DGFP mengelola kepegawaian, organisasi, penyederhanaan administrasi, efisiensi, inovasi, dan pemantauan kinerja. Kepegawaian publik mencakup sembilan jenjang menurut Nuovo Regime, serta pengaturan rezim lama dan kontrak swasta. Perekrutan mulai jenjang IV umumnya mengikuti prosedur seleksi menurut Legge n.107/2009. Pegawai publik adalah agenti pubblici dan mengikuti kode etik. Layanan administrasi tersedia melalui gov.sm dan Portale Servizi Online PA, termasuk pengajuan digital, sertifikat, pengumuman publik, dan pengaduan. ACTA dan tNotice mendukung penyampaian digital. Amministrazione Trasparente menerbitkan informasi organisasi, keuangan, prosedur, perencanaan, perlindungan, dan konsultasi. Akses ke dokumen administrasi mengikuti Legge n.160/2011 dan Regolamento n.16/2015. Biaya dan tenggat bergantung pada undang-undang atau layanan tertentu, sehingga tidak ada satu biaya atau tenggat umum yang berlaku untuk setiap permintaan. CGG mengesahkan anggaran tahunan dan multiyears. Legge 22 December 2025 n.158 mengesahkan anggaran 2026 dan anggaran multiyears 2026–2028, yang berlaku sejak 27 December 2025. Ragioneria Generale dello Stato menyiapkan rancangan anggaran, mengonsolidasikan Settore Pubblico Allargato, dan mengelola pendapatan, pengeluaran, aset, serta utang publik. BCSM menangani fungsi perbendaharaan, pembayaran, dan obligasi pemerintah. Pengawasan keuangan publik ditugaskan kepada Commissione di Controllo della Finanza Pubblica. IMF melaporkan utang publik luas sebesar 62,8% PDB pada 2024 dan memproyeksikan 61,3% pada akhir 2025; pembiayaan kembali Eurobond pada 2027 tetap menjadi risiko pembiayaan utama bersama risiko sektor perbankan dan pensiun. BCSM mengawasi bank, lembaga keuangan dan asuransi, perizinan, pelaporan berkelanjutan, inspeksi, sanksi, perlindungan deposan, sistem pembayaran, fungsi moneter, dan layanan perbendaharaan. AIF di dalam BCSM adalah otoritas intelijen keuangan dan pusat antipencucian uang San Marino. AIF menganalisis laporan mencurigakan, meminta informasi, melakukan inspeksi, dapat membekukan aset atau menghentikan transaksi hingga sepuluh hari kerja, dan merujuk perkara kepada otoritas peradilan pidana. Badan pengawas lain mencakup otoritas perlindungan data independen, Autorità Garante per l'Informazione, dan Ufficio Nazionale di Statistica. Partisipasi publik mencakup akses ke jabatan publik, partisipasi politik, berkumpul, berserikat, berekspresi, beragama, berkomunikasi, dan memperoleh pendidikan, sesuai undang-undang. Warga dapat menggunakan Istanze d'Arengo, inisiatif legislatif rakyat, dan referendum berdasarkan undang-undang khusus. Undang-undang dan keputusan publik diterbitkan melalui Bollettino Ufficiale, arsip hukum, rapat CGG, notulen, siaran langsung, dan layanan transparansi administrasi. Autorità Garante per l'Informazione mengawasi pluralisme media, pendaftaran, transparansi pembiayaan dan kepemilikan, tetapi bukan pengadilan. Tiga korps polisi San Marino memiliki fungsi berbeda. Gendarmeria menangani pencegahan dan penyelidikan pidana, ketertiban umum, serta perlindungan orang dan harta benda. Polizia Civile menangani lalu lintas, pengawasan administratif dan regulasi, perdagangan, perpajakan, ketenagakerjaan, urusan lingkungan, kecelakaan lalu lintas, dan penyelidikan yudisial. Guardia di Rocca melindungi perbatasan, Palazzo Pubblico, departemen pemerintah, dan institusi, serta menegakkan aturan bea cukai, mata uang, dan keuangan. Pusat operasi Interforze mengoordinasikan ketiganya. Nomor darurat adalah 112, 113, dan 115. Servizio Protezione Civile mengoordinasikan analisis risiko, kesiapsiagaan, tanggap bencana, perlindungan kebakaran, dan keselamatan kerja bersama struktur publik, swasta, serta sukarelawan, termasuk relawan Castello.