Politik di Afrika Selatan

Negara Afrika Selatan terdiri atas lembaga-lembaga publik yang membuat dan menerapkan undang-undang, memberikan layanan, melindungi hak, dan mengelola sumber daya publik. Parlemen membuat undang-undang dan mengawasi eksekutif, sementara pengadilan menerapkan hukum dan membantu membatasi penggunaan kekuasaan publik yang melanggar hukum. Pejabat publik menjalankan administrasi pemerintahan, dan badan pengawas independen memeriksa tindakan, pengeluaran, atau kepatuhan sesuai mandatnya. Afrika Selatan memiliki tiga lingkup pemerintahan yang saling terhubung: nasional, provinsi, dan lokal. Pemerintah nasional menangani urusan yang memerlukan koordinasi di seluruh negeri, pemerintah provinsi bekerja pada tingkat provinsi, dan pemerintah lokal mengelola urusan munisipal. Tanggung jawab mereka dapat saling beririsan, sehingga suatu masalah publik dapat melibatkan lebih dari satu lingkup. Pemilu memungkinkan pemilih yang memenuhi syarat memilih wakil untuk pemerintahan nasional, provinsi, dan munisipal. Komisi Pemilihan Independen (Independent Electoral Commission), yang umumnya disebut IEC, menyelenggarakan pemilu. Daftar pemilih mencatat pemilih terdaftar, daerah pemilihan lokal disebut ward, dan perwakilan proporsional mengalokasikan kursi sesuai proporsi suara yang diperoleh. Pengaturan ini dapat menghasilkan pemerintahan koalisi ketika tidak ada partai yang memiliki cukup kursi untuk memerintah sendiri. Karena itu, memahami politik Afrika Selatan memerlukan perhatian pada lembaga dan proses pemilu. Lembaga menjalankan wewenang publik di antara pemilu, sementara pemilu menentukan siapa yang memperoleh mandat perwakilan dan dapat ikut memerintah. Parlemen, pengadilan, pejabat publik, dan badan pengawas independen mendukung akuntabilitas di samping pilihan yang dibuat melalui pemilu.