Hukum ketenagakerjaan di Selandia Baru terutama mengatur hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Hukum ini berlaku untuk pekerjaan sehari-hari seperti perekrutan, upah, jam kerja, cuti, keselamatan di tempat kerja, pengelolaan kinerja, dan pengakhiran hubungan kerja. Perjanjian kerja adalah catatan tertulis utama tentang pekerjaan. Biasanya, perjanjian menjelaskan posisi, upah, jam kerja, tempat kerja, cuti, pemberitahuan, dan ketentuan penting lainnya. Karyawan berhak menerima sekurang-kurangnya hak minimum yang ditetapkan hukum, sekalipun perjanjian menyebutkan jumlah yang lebih rendah. Hukum Selandia Baru membedakan karyawan dari kontraktor independen. Karyawan biasanya bekerja di bawah arahan pemberi kerja dan mendapat perlindungan kerja berdasarkan undang-undang. Kontraktor biasanya menjalankan usaha terpisah dan memiliki hubungan yang berbeda, tetapi label dalam kontrak bukan satu-satunya hal yang menentukan. Pemberi kerja dan karyawan harus berhubungan dengan itikad baik. Artinya, mereka harus jujur, berbagi informasi yang relevan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan tidak menyesatkan pihak lain. Itikad baik sangat penting saat terjadi perubahan pekerjaan, tindakan disipliner, pengurangan tenaga kerja, dan perselisihan di tempat kerja. Hak minimum kerja mencakup upah yang sah, perlindungan waktu istirahat dan hari libur nasional, hak cuti, tempat kerja yang aman, serta perlindungan dari diskriminasi, perundungan, dan pelecehan. Sebagian hak bergantung pada status kerja dan fakta pekerjaan. Karyawan dapat bergabung dengan serikat pekerja, dan suatu tempat kerja mungkin memiliki perjanjian kolektif. Perjanjian kolektif menetapkan kondisi bagi anggota serikat yang tercakup dan dirundingkan antara serikat pekerja dan pemberi kerja. Perjanjian individual juga dapat memberikan kondisi yang lebih baik daripada standar minimum hukum. Ketika masalah muncul, langkah awal yang biasa dilakukan adalah memeriksa perjanjian, menyimpan catatan, menyampaikan kekhawatiran dengan jelas, dan mengajak pihak lain berdiskusi secara adil. Mediasi merupakan cara penting di Selandia Baru untuk menyelesaikan masalah kerja tanpa sidang penuh. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, perkara dapat dibawa ke Employment Relations Authority dan, dalam beberapa kasus, ke Employment Court. Seseorang mungkin memiliki klaim pribadi terkait hubungan kerja atau klaim hukum lainnya, tetapi setiap klaim memiliki aturan dan batas waktu yang berbeda. Kewajiban kesehatan dan keselamatan berlaku di tempat kerja dan dalam praktiknya merupakan bagian dari hukum ketenagakerjaan. Pemberi kerja harus mengelola risiko, sedangkan pekerja harus bertindak hati-hati secara wajar dan mengikuti instruksi keselamatan yang sah. Segera cari bantuan jika ada bahaya langsung, cedera serius, atau tindakan balasan karena menyampaikan kekhawatiran keselamatan.
Hukum ketenagakerjaan di Selandia Baru
Hukum ketenagakerjaan di Selandia Baru menetapkan aturan dasar mengenai pekerjaan, upah, cuti, keselamatan, dan perlakuan yang adil. Cakupannya meliputi perjanjian kerja, kewajiban pemberi kerja dan karyawan, serikat pekerja, serta cara menyelesaikan masalah di tempat kerja. Selandia Baru sangat menekankan itikad baik dan penyelesaian masalah sejak awal.
Saran
Mulailah dengan memastikan apakah Anda karyawan atau kontraktor, lalu kumpulkan dokumen yang menjelaskan pekerjaan Anda. Catatan tertulis yang tenang tentang apa yang terjadi, kapan terjadinya, dan hasil yang Anda inginkan akan memperjelas percakapan berikutnya. Jika masalahnya serius atau harus ditangani dalam waktu dekat, segera mintalah nasihat ketenagakerjaan independen.