Negara berarti lembaga-lembaga publik yang menjalankan kewenangan berdasarkan hukum Norwegia. Parlemen mengesahkan undang-undang, menyetujui anggaran nasional, dan mengawasi pemerintah. Pemerintah mengarahkan administrasi nasional dan mengembangkan kebijakan dalam kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan independen memutus sengketa hukum dan menerapkan hukum dalam perkara individual. Pemerintahan lokal menambahkan tingkat kedua pengambilan keputusan politik. Dewan munisipal menangani urusan lokal seperti sekolah, tata ruang, dan layanan munisipal, sedangkan dewan county memiliki tanggung jawab yang dapat mencakup pendidikan menengah atas, transportasi umum, dan pembangunan regional. Kewenangan dan tugas mereka berjalan dalam kerangka hukum nasional dan pendanaan publik yang tersedia. Pemilu menghubungkan pemilih dengan lembaga-lembaga tersebut. Pemilu nasional memilih perwakilan ke parlemen, sedangkan pemilu lokal memilih perwakilan munisipal dan county. Norwegia terutama menggunakan representasi proporsional, yang membagikan kursi secara luas sesuai dukungan terhadap partai. Karena itu, pemilu nasional dan lokal memengaruhi keputusan yang berbeda, meskipun partai politik yang sama dapat berpartisipasi di kedua tingkat. Partai mungkin perlu bekerja sama dengan partai lain untuk membentuk atau mempertahankan mayoritas pemerintahan.
Politik di Norwegia
Politik di Norwegia menentukan bagaimana kewenangan publik diatur, dijalankan, dan diawasi. Norwegia adalah monarki konstitusional dan demokrasi parlementer: monarki memiliki peran konstitusional formal, sedangkan pemerintah harus mempertahankan kepercayaan parlemen nasional Norwegia (Storting). Negara ini mencakup lembaga nasional, pengadilan independen, dan pemerintah daerah yang dipilih, sementara pemilu memilih perwakilan yang memengaruhi keputusan di tingkat nasional dan lokal.
Saran
Gunakan tingkat pemerintahan yang mengendalikan keputusan sebagai penyaring praktis pertama. Persoalan nasional menjadi ranah parlemen dan pemerintah; sekolah, tata ruang, dan layanan munisipal biasanya menjadi urusan munisipal, sedangkan pendidikan menengah atas, transportasi umum, dan pembangunan regional menjadi urusan pemerintah county. Karena representasi proporsional dapat membuat kerja sama antarpihak diperlukan, nilai hasil pemilu berdasarkan kursi dan kerja sama yang dibutuhkan untuk meloloskan keputusan, bukan berdasarkan perolehan suara saja.