Hubungan romantis di Niger

Tidak ada satu lembaga nasional di Niger yang mengatur hubungan romantis secara keseluruhan. Pendekatan informal merupakan jalur utama sebelum pernikahan, dan belum ada standar nasional andal yang diketahui untuk aplikasi kencan, layanan perjodohan, atau konseling pasangan. Istilah lokal yang umum mencakup mariage (pernikahan), mariage coutumier (pernikahan adat), dot atau mahar, dan répudiation (penceraian sepihak). Pernikahan dapat didaftarkan secara sipil, dilangsungkan melalui praktik adat di masjid atau rumah orang tua, atau diatur melalui saluran agama dan keluarga. Keterlibatan keluarga dan masyarakat dapat besar, dan penolakan terhadap pernikahan yang diatur keluarga, hubungan di luar norma yang diterima, atau kehamilan di luar pernikahan dapat menimbulkan sanksi sosial. Pluralisme hukum berarti hukum tertulis berlaku berdampingan dengan aturan adat dan agama. Pasal 146 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan persetujuan pribadi untuk menikah, tetapi praktik adat dapat melibatkan persetujuan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Persetujuan keluarga tidak menggantikan persetujuan bebas dari individu. Tekanan, kekerasan, ketergantungan ekonomi, dan ketergantungan pada keluarga bukanlah bukti persetujuan bebas. Jangan memperlakukan situasi yang melibatkan anak di bawah umur sebagai kencan biasa. Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencatat usia menikah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan; pada 2026, rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan usia minimum 18 tahun bagi semua orang, tetapi perubahan itu tidak boleh dianggap sudah berlaku. Pernikahan anak tetap sangat relevan: UNICEF melaporkan bahwa 76,3% perempuan berusia 20–24 tahun telah menikah atau memasuki ikatan sebelum usia 18 tahun, dan 28% melakukannya sebelum usia 15 tahun. Pernikahan merupakan status hubungan formal utama dengan konsekuensi praktis bagi nafkah, harta benda, keturunan, hak asuh, warisan, dan tempat tinggal. Status kemitraan hukum nonpernikahan belum dapat dipastikan secara andal di tingkat nasional, dan hubungan informal umumnya hanya memiliki sedikit dampak hukum yang distandardisasi. Hasilnya dapat berubah menurut bentuk pernikahan, aturan adat, agama, gender, status dokumen, tempat pasangan tinggal, serta otoritas atau pengadilan yang menangani masalah tersebut. Belum ada bukti andal tentang satu Kitab Undang-Undang Keluarga yang berlaku seragam. Undang-Undang 2018-37 dan aturan adat relevan terhadap pernikahan, perceraian, hak asuh, dan warisan; satu aturan yang dilaporkan memberikan prioritas pada adat perempuan jika bertentangan dengan adat suaminya. Reservasi mengenai kesetaraan hak dan kewajiban dalam pernikahan dan perpisahan juga memengaruhi penilaian terhadap perlindungan hukum keluarga. Pencatatan sipil ditangani oleh wali kota atau wakilnya dan petugas pencatatan sipil, dengan Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil dan Reformasi (Direction Générale de l'État Civil et de la Réforme) terlibat dalam sistem yang lebih luas. Pendaftaran mungkin mengharuskan kedua pasangan hadir, menunjukkan bukti usia, nama orang tua, saksi, identitas, catatan dot atau mahar, dan rezim harta perkawinan yang dipilih. Pusat pencatatan sekunder tersedia di distrik, desa, dan wilayah suku. Pasangan asing mungkin perlu menempuh proses melalui otoritas pencatatan sipil Niger dan kementerian luar negeri. Profil pencatatan sipil UNICEF berdasarkan informasi 2016–2017 mencatat masa pendaftaran yang umumnya 10 hari, penerbitan sertifikat pernikahan segera, dan tanpa biaya pendaftaran; tenggat, biaya, dan praktik setempat terkini perlu dipastikan kepada kantor yang bertanggung jawab. Sertifikat dapat memengaruhi klaim warisan dan pendaftaran kelahiran anak. Kesehatan seksual dan reproduksi di Niger mencakup kontrasepsi, kehamilan, persalinan, HIV dan infeksi menular seksual lainnya, perawatan setelah pemerkosaan, dukungan psikososial, serta respons terhadap kekerasan berbasis gender. Akses berbeda-beda menurut wilayah, usia, gender, perpindahan, kondisi keamanan, dan ketersediaan layanan. Pada 2020, angka kelahiran remaja adalah 150,3 kelahiran per 1.000 anak perempuan usia 15–19 tahun; kebutuhan keluarga berencana modern terpenuhi bagi 36,9% perempuan yang membutuhkannya; dan hanya 7,3% perempuan dilaporkan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. UNFPA melaporkan pada Agustus 2025 bahwa sekitar 1,6 juta perempuan usia reproduktif sangat membutuhkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi serta 923.660 remaja perempuan sangat rentan terhadap pernikahan dini dan kekerasan seksual. Kekerasan oleh pasangan intim saat ini atau mantan pasangan merupakan risiko langsung dalam hubungan. UN Women melaporkan bahwa pada 2018, 12,9% perempuan usia 15–49 tahun menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim saat ini atau mantan pasangan dalam 12 bulan sebelumnya. Catatan polisi dan UNFPA mencantumkan 3.147 kasus kekerasan berbasis gender pada 2020 dan 2.519 kasus dari Januari sampai April 2021 di 106 kantor brigade; angka tersebut merupakan catatan kasus, bukan perkiraan prevalensi nasional. Mekanisme perlindungan dan keadilan mungkin tidak efektif, dan layanan di pedesaan bisa sulit dijangkau. Dalam bahaya langsung, keselamatan harus didahulukan daripada mediasi; jalur rujukan kesehatan, perlindungan, polisi, keadilan, atau kemanusiaan setempat yang berlaku perlu diverifikasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2026 menimbulkan risiko hukum dan keselamatan yang berat bagi hubungan seksual sesama jenis dan aktivitas LGBTQIA+. Pelaporan nasional menggambarkan hukuman penjara lima hingga kurang dari sepuluh tahun dan denda 10 juta sampai 100 juta franc CFA untuk hubungan seksual sesama jenis atau praktik terkait, sementara status perlindungan bagi pasangan sesama jenis belum dapat dipastikan. Risiko pengungkapan identitas, pemaksaan, dan pemerasan membuat kehati-hatian khusus diperlukan; jangan menganggap pengungkapan aman tanpa penilaian khusus terhadap keadaan setempat. Perpisahan dan perceraian memiliki jalur yang terfragmentasi, bukan satu prosedur nasional yang seragam. Jalur yang tersedia bergantung pada keabsahan dan pendaftaran pernikahan, bentuk pernikahan, aturan adat atau agama yang relevan, adat pihak perempuan jika relevan, serta pengadilan atau otoritas yang berwenang. Répudiation merupakan bentuk pengakhiran pernikahan setempat yang terdokumentasi, tetapi dampaknya terhadap nafkah, hak asuh, warisan, dan tempat tinggal harus diperiksa secara terpisah. Tidak ada standar nasional andal mengenai durasi atau biaya. Bantuan hukum dilaporkan tersedia untuk perceraian, hak asuh, nafkah, dan penyintas kekerasan, tetapi ketersediaan lokal saat ini tidak dijamin. Biaya transportasi, dokumen, pengadilan, bantuan hukum, dan perlindungan berbeda menurut tempat dan prosedur.