Tahapan kehidupan di Niger

Kehidupan di Niger sering mencakup peralihan dini dari masa kanak-kanak ke pekerjaan, pernikahan, atau menjadi orang tua. Pencatatan kelahiran ditangani oleh komune atau pusat pencatatan sekunder dalam sistem état civil (pencatatan sipil). Secara umum, kelahiran sebaiknya dicatat dalam 30 hari, atau dalam 10 hari jika persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan. Ayah, ibu, atau saksi kelahiran dapat melaporkannya. Akta kelahiran (acte de naissance) diterbitkan segera dan pencatatan resmi gratis, meskipun pencatatan terlambat dapat dikenai denda. Dokumen ini mendukung identitas, akses sekolah, perjalanan, dan prosedur administratif selanjutnya. Cakupan praktis masih tidak merata; UNICEF melaporkan bahwa hanya sekitar enam dari sepuluh anak memiliki akta kelahiran dalam data dasar nasional terdahulu. Pendidikan dan dukungan bagi kaum muda merupakan titik peralihan utama. Partisipasi prasekolah sekitar 7%, dan laporan UNICEF menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak usia 7–16 tahun tidak bersekolah. Angka partisipasi kasar sekolah dasar sekitar 71%, dengan sekitar 66% untuk anak perempuan, sementara penyelesaian pendidikan menengah pertama sekitar 20%. Akses berubah tajam menurut lokasi pedesaan, kemiskinan, gender, dan ketidakamanan. Pada 2026, sebanyak 1.097 sekolah dilaporkan tidak berfungsi, berdampak pada 93.676 anak, dan sekitar 1,2 juta anak dinilai membutuhkan layanan pendidikan. Sekolah formal, pendidikan alternatif, mobilisasi masyarakat, ruang aman, dan program keterampilan menyediakan jenis dukungan yang berbeda, tetapi bukti yang tersedia tidak menjamin adanya tempat, biaya, atau hasil belajar yang berlaku universal. Remaja dan dewasa muda dapat mengikuti program seperti Illimin, ACPE, CVPE, dan Passport to Earning, yang dikenal sebagai P2E. Program ini dapat menawarkan keterampilan hidup, pendidikan hak asasi manusia, literasi keuangan, keterampilan digital, pembelajaran vokasi, atau dukungan kewirausahaan. P2E menyediakan pembelajaran dan sertifikasi keterampilan gratis melalui konsultasi di delapan wilayah. Akses program bergantung pada penyedia, lokasi, dan pendanaan. Risiko utama selama peralihan ini meliputi putus sekolah, pernikahan anak, kehamilan, pekerjaan berbahaya, migrasi, dan perpindahan. Pernikahan menandai peralihan yang diatur hukum tetapi sering pula mengikuti kebiasaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Niger menetapkan usia minimum menikah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Pernikahan wajib didaftarkan, deklarasi sebaiknya dilakukan dalam 10 hari, dan sertifikat diterbitkan segera tanpa biaya resmi. Pasangan, saksi, pemimpin agama, atau pemimpin adat dapat terlibat dalam deklarasi. Sebagian besar pernikahan mengikuti adat, dan sistem hukum, adat, serta agama dapat berlaku berdampingan, sehingga penerapannya tidak merata. UNICEF memperkirakan sekitar tiga perempat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan sekitar seperempat sebelum usia 15 tahun. Upaya pencegahan mencakup Illimin, perlindungan anak berbasis masyarakat, kelompok sekolah, dialog masyarakat, serta kelompok tabungan perempuan atau kaum muda. Tidak ada bantuan transisi universal; pendidikan, keterampilan, dan bantuan tunai yang terarah merupakan pilihan fungsional untuk mengurangi risiko selama peralihan. Mata pencaharian orang dewasa didominasi pekerjaan informal dan pertanian. Pada 2025, pertanian mencakup sekitar 70,6% lapangan kerja, jasa 22,2%, dan industri 7,1%. Jalur mata pencaharian yang umum mencakup pertanian, pemeliharaan ternak, usaha informal, inklusi produktif, dan program padat karya berupah tunai. PNPS dan Registre Social Unifié mendukung perlindungan sosial terarah, termasuk bantuan tunai adaptif, respons terhadap guncangan, dan inklusi produktif bagi perempuan serta kaum muda miskin. Akses ditentukan oleh kemiskinan, kerentanan, atau paparan terhadap guncangan, dan umumnya berbasis program alih-alih hak atas pendapatan universal. Kekurangan dana pada 2025 menghentikan sementara sebagian transfer tunai kemanusiaan dan mengurangi program respons terhadap guncangan. Usia lanjut diakui secara formal, tetapi pelaksanaannya terfragmentasi. Konstitusi Niger membebankan kewajiban perlindungan sosial kepada Negara, dan badan publik mencakup departemen yang bertanggung jawab atas lansia serta dewan lansia. Dalam konteks kebijakan yang dikutip, orang berusia 60 tahun ke atas diperlakukan sebagai lansia; perkiraan tahun 2019 menghitung 902.576 lansia. Cakupan perawatan medis yang dilaporkan sekitar 90% bagi pensiunan pegawai Negara dan 80% bagi pegawai aktif. Perluasan layanan kesehatan gratis dan pensiun hari tua nonkontributif sedang dipertimbangkan, tetapi bukti khusus Niger yang tersedia tidak mengonfirmasi adanya pensiun universal atau hak universal atas perawatan saat ini. Tidak ada bukti tentang asuransi perawatan jangka panjang nasional, tunjangan perawatan universal, atau jalur panti perawatan formal di Niger. Perawatan lansia atau penyandang disabilitas umumnya bergantung pada dukungan keluarga atau masyarakat, perlindungan sosial terarah, langkah bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta pekerja sosial atau manajemen kasus jika tersedia. Hak, kelayakan, biaya, dan waktu pelaksanaan tidak distandardisasi secara terpusat. Krisis dan perpindahan dapat mengganggu semua tahap kehidupan. Seruan UNICEF 2026 mengidentifikasi sekitar 3,9 juta orang, termasuk kurang lebih 2,6 juta anak, yang membutuhkan bantuan mendesak. Pada 31 Desember 2025, tercatat sekitar 892.000 orang yang mengungsi; laporan situasi 2025 yang terpisah mencatat 459.585 orang yang terpaksa mengungsi, 60% di antaranya anak-anak, dengan definisi berbeda. Wilayah prioritas mencakup Tillabéri, Diffa, Maradi, Tahoua, Zinder, dan Dosso. Manajemen kasus perlindungan anak, dukungan kesehatan mental dan psikososial, ruang ramah anak atau ruang aman, kesinambungan pendidikan, pembelajaran sementara, rujukan, dan perlindungan sosial merupakan jalur utama dalam keadaan darurat. Kekerasan bersenjata, banjir, eksploitasi, gangguan sekolah, pernikahan remaja, dan kerawanan pangan membatasi akses. Banjir pada 2025 berdampak pada 585.859 orang, 1.122 sekolah, dan 26.235 peserta didik. Ketersediaan layanan bergantung pada keamanan, geografi, pendanaan, dan siklus program kemanusiaan. Angka yang dikutip menggabungkan proyeksi 2025 dengan data dasar indikator yang lebih lama, sehingga tidak boleh dianggap sebagai satu pengukuran nasional terkini.