Negara di Montenegro

Konstitusi Montenegro menetapkan negara ini sebagai negara yang bersatu dan tidak dapat diganggu gugat. Perjanjian internasional yang diratifikasi dan diterbitkan serta kaidah hukum internasional yang diterima secara umum menjadi bagian dari tatanan hukum internal, lebih diutamakan daripada undang-undang nasional, dan dapat berlaku langsung. Setiap orang wajib mematuhi Konstitusi dan undang-undang serta membayar pajak dan pungutan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Warga negara menjalankan kedaulatan secara langsung dan melalui wakil terpilih; orang asing dan warga negara menerima hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku, sedangkan partisipasi orang asing dalam pemerintahan daerah bergantung pada peraturan perundang-undangan. Parlemen Montenegro, Skupština Crne Gore, memiliki 81 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Parlemen mengesahkan amandemen konstitusi dan undang-undang, menyetujui anggaran negara dan laporan realisasi akhir, menetapkan rencana pembangunan dan tata ruang serta strategi keamanan dan pertahanan nasional, mengawasi Angkatan Darat dan dinas keamanan, mengesahkan perjanjian internasional, memutuskan pinjaman negara, serta memilih atau memberhentikan Pemerintah. Parlemen juga memilih hakim Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung Negara, Ombudsman, pimpinan Bank Sentral, dan Senat Lembaga Audit Negara. Sidang reguler biasanya berlangsung dari Maret hingga Juli dan dari Oktober hingga Desember. Enam ribu pemilih dapat mengajukan prakarsa legislatif warga. Aturan referendum terutama termasuk bidang pemilu; usulan referendum dapat melibatkan setidaknya 10% pemilih berdasarkan kerangka konstitusional. Presiden Montenegro dipilih langsung melalui pemungutan suara rahasia untuk masa jabatan lima tahun dan dapat menjabat paling banyak dua periode. Presiden mewakili negara, mengundangkan undang-undang, memanggil pemilihan parlemen, mengusulkan mandat Perdana Menteri dan calon hakim Mahkamah Konstitusi, mengusulkan Ombudsman, mengangkat duta besar atas usulan Pemerintah setelah komite parlemen terkait menyampaikan pendapat, dan memimpin Angkatan Darat melalui Dewan Pertahanan dan Keamanan. Dewan tersebut terdiri atas Presiden, Ketua Parlemen, dan Perdana Menteri, serta dipimpin oleh Presiden. Pemerintah terdiri atas Perdana Menteri, setidaknya satu Wakil Perdana Menteri, dan para menteri. Pemerintah mengelola kebijakan dalam negeri dan luar negeri, melaksanakan undang-undang, menetapkan peraturan pelaksanaan, serta mengusulkan anggaran, laporan realisasi akhir, rencana pembangunan dan tata ruang, serta strategi keamanan dan pertahanan nasional. Struktur Pemerintah ke-44 yang diteliti terdiri atas tujuh Wakil Perdana Menteri, 25 kementerian, dan dua menteri tanpa portofolio. Sekretariat Umum mengoordinasikan kerja kabinet, perencanaan strategis, penyelarasan dengan acquis Uni Eropa, dan informasi publik. Administrasi negara mencakup kementerian dan otoritas administrasi lainnya. Undang-undang atau peraturan Pemerintah dapat menugaskan sebagian fungsi publik kepada pemerintahan mandiri daerah atau badan hukum lain. Kementerian Administrasi Publik menangani reformasi administrasi, layanan sipil, transformasi digital, pemerintahan elektronik, identifikasi elektronik, layanan kepercayaan, data terbuka, demokrasi elektronik, konsultasi publik, petisi elektronik, dan aksesibilitas. Inspeksi Administrasi memeriksa administrasi negara dan daerah, prosedur administrasi, kewajiban layanan sipil, serta kewajiban terhadap warga negara, termasuk soal diskriminasi. Pengaduan layanan sipil dapat diajukan pertama-tama kepada kepala lembaga; jika jawaban tertulis diminta, jawaban harus diberikan dalam 15 hari. Banding administrasi tingkat pertama diajukan kepada otoritas yang mengeluarkan keputusan. Keputusan Pemerintah yang tidak dapat diajukan banding administrasi dapat digugat melalui peradilan administrasi. Montenegro memiliki 25 unit pemerintahan mandiri daerah: ibu kota Podgorica, Ibu Kota Kerajaan Lama Cetinje, dan munisipalitas Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Gusinje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Tivat, Tuzi, Herceg Novi, Šavnik, Ulcinj, dan Zeta. Munisipalitas adalah badan hukum dengan Majelis munisipalitas terpilih dan Presiden atau Wali Kota, layanan administrasi, properti dan anggaran sendiri, pendapatan sendiri, serta akses ke aset negara. Munisipalitas menjalankan tugas otonom, sedangkan pembiayaan daerah, pemerataan, dan hibah bersyarat diatur secara terpisah. Pemerintah hanya dapat memberhentikan otoritas daerah setelah tidak berfungsi selama lebih dari enam bulan. Majelis munisipalitas mengesahkan dokumen perencanaan daerah. Peradilan terdiri atas pengadilan yang otonom dan independen. Jaringan pengadilan umum mencakup Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, Pengadilan Administrasi, Pengadilan Niaga, pengadilan tinggi, dan pengadilan dasar. Dewan Yudisial memilih dan memberhentikan hakim serta ketua pengadilan, menetapkan jumlah hakim, menangani pengaduan dan masalah imunitas, serta mengusulkan pendanaan pengadilan. Kejaksaan Negara merupakan satu otoritas independen yang mencakup kantor kejaksaan tertinggi, khusus, tinggi, dan dasar. Dewan Kejaksaan mengatur sistem kejaksaan. Kantor Kejaksaan Khusus Negara menangani kejahatan terorganisasi, korupsi tingkat tinggi, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan perang. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga konstitusional tersendiri dengan tujuh hakim, masing-masing menjabat selama sembilan tahun. Mahkamah meninjau kesesuaian undang-undang dan tindakan lain dengan Konstitusi serta perjanjian internasional yang berlaku, memutus sengketa kewenangan dan pengaduan konstitusional tertentu, serta dapat memeriksa dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden. Pengaduan konstitusional biasanya diajukan setelah upaya hukum efektif ditempuh. Siapa pun dapat memprakarsai peninjauan konstitusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan, umumnya mengikat, dan dapat dilaksanakan. Sengketa pemilu dan referendum terutama termasuk bidang pemilu. Pengawasan independen mencakup Pelindung Hak Asasi Manusia dan Kebebasan, yang umumnya disebut Ombudsman, Lembaga Audit Negara, dan Badan Pencegahan Korupsi. Ombudsman menjabat selama enam tahun dan menerima pengaduan tentang badan negara, administrasi daerah, otoritas daerah, layanan publik, serta badan yang menjalankan kekuasaan publik. Tugasnya mencakup hak asasi manusia, pencegahan penyiksaan, diskriminasi, hak anak, kelompok rentan, dan kesetaraan gender. Lembaga Audit Negara melakukan audit tertinggi atas legalitas dan kinerja yang berkaitan dengan aset dan kewajiban negara, anggaran, entitas yang dibiayai publik, dan properti negara, serta melapor setiap tahun kepada Parlemen. Badan Pencegahan Korupsi menangani konflik kepentingan, hadiah, sponsor, donasi, deklarasi penghasilan dan aset, rencana integritas, perlindungan pelapor dan kepentingan publik, pengawasan lobi, serta proses administrasi atau pelanggaran ringan terkait. Pendapatan publik berasal dari pajak, pungutan, dan sumber lain yang sah; pajak dan pungutan hanya dapat diberlakukan berdasarkan undang-undang. Bank Sentral independen dan melindungi stabilitas moneter dan keuangan serta sistem perbankan. Kementerian Keuangan melaporkan utang pemerintah umum sebesar EUR 5.133,5 juta, atau 59,9% produk domestik bruto, pada 31 Maret 2026. Utang bersih sebesar EUR 4.483 juta, atau 52,3% produk domestik bruto, sedangkan utang pemerintah daerah sebesar EUR 27,5 juta, atau 0,3%. Pedoman fiskal 2026–2029 menetapkan pendapatan 2026 sebesar EUR 3,5768 miliar dan pagu belanja EUR 3,158 miliar, dengan defisit yang diproyeksikan sebesar 3,7% produk domestik bruto. Proyeksi utang turun dari 68,0% produk domestik bruto pada 2026 menjadi 59,9% pada 2029; angka ini merupakan pengukuran dan proyeksi resmi, bukan biaya universal yang dibebankan kepada setiap penduduk. Montenegro melindungi kebebasan berekspresi dan pers serta melarang penyensoran. Media dapat didirikan melalui pendaftaran. Kerangka media mencakup Undang-Undang Media, undang-undang yang mengatur penyiar publik Radio dan Televisi Montenegro (RTCG), serta Undang-Undang Media Elektronik. Catatan kepemilikan, pendanaan publik, dan periklanan tunduk pada aturan transparansi. Orang perseorangan dan badan hukum dapat meminta akses ke informasi publik tanpa menyampaikan alasan. Permintaan dapat diajukan melalui layanan pemerintahan elektronik, surat, email, atau secara lisan untuk dicatat; permintaan sebaiknya mengidentifikasi informasi yang diminta, metode akses yang diinginkan, dan pemohon. Biaya, jika ada, bergantung pada layanan; fakta yang tersedia tidak menetapkan biaya negara universal. Sistem keamanan mencakup Kementerian Pertahanan, Angkatan Bersenjata, Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Kepolisian, Badan Keamanan Nasional, Dewan Keamanan Nasional, Badan Keamanan Siber, serta Tim Respons Insiden Komputer Pemerintah yang dikenal sebagai CIRT. Angkatan Darat mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan wilayah Montenegro, dan Montenegro dapat berpartisipasi dalam pasukan internasional. Kendali demokratis dan sipil berlaku atas Angkatan Darat dan dinas keamanan. Keadaan darurat konstitusional dapat mencakup bencana alam besar, kecelakaan teknis atau lingkungan, epidemi, gangguan ketertiban umum yang besar, atau ancaman terhadap tatanan konstitusional. Undang-undang dan peraturan biasanya mulai berlaku pada hari kedelapan setelah diterbitkan, kecuali tanggal berlaku lebih awal dibenarkan. Presiden biasanya memiliki tujuh hari untuk mengundangkan undang-undang, atau tiga hari dalam prosedur cepat, dan usulan mandat Perdana Menteri harus diajukan dalam 30 hari setelah Parlemen terbentuk.