Media di Mongolia

Sistem media Mongolia beroperasi secara nasional dalam struktur negara kesatuan, dengan perbedaan jangkauan dan pelaporan lokal antara Ulaanbaatar, aimag, dan soum. Jaringan negara serta radio atau televisi lokal dapat melayani pemirsa regional, sedangkan program akses publik memberi perhatian khusus pada daerah terpencil dan sulit dijangkau. Pada 2024, 85,1% penduduk menggunakan internet dan 83,4% rumah tangga memiliki akses internet menurut ITU, tetapi angka ini tidak membuktikan ketersediaan yang setara di setiap wilayah. Akses daring juga bergantung pada penyedia internet, kontrak, dan biaya data pengguna. Penyiar Nasional Mongolia, yang umumnya disebut MNB, adalah penyiar publik nasional nirlaba dengan mandat kepentingan publik, pengawasan oleh Dewan Nasional, dan fokus yang mencakup pluralisme, anak-anak, serta kaum muda. MNB dapat menyalurkan radio dan televisi melalui layanan terestrial, satelit, kabel, dan internet. Mongolia juga memiliki penyiar komersial dan kemungkinan layanan radio atau televisi publik lokal. Pemirsa dapat menerima program terestrial gratis, layanan kabel atau satelit multikanal, televisi atau radio berbayar, serta radio atau televisi publik. Konten televisi dan radio asing dapat disediakan dengan sulih suara atau teks terjemahan Mongolia. Penyiaran memerlukan lisensi. Komisi Regulasi Komunikasi (CRC) menangani lisensi, frekuensi, pengawasan pasar dan konten, transparansi kepemilikan, persaingan, iklan, serta aturan mengenai anak dan kaum muda. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran yang disahkan pada 2019 dan berlaku sejak 2020, pemohon lisensi umumnya harus berupa badan hukum di Mongolia. Undang-undang mengecualikan organisasi negara, warga negara, partai politik dan afiliasinya, badan hukum dengan investasi asing, organisasi keagamaan, serta badan dengan lebih dari 30% manajemen asing dalam keadaan yang ditentukan undang-undang. Pemilihan biasanya melalui proses kompetitif terbuka. Lisensi penyiaran berlaku sekurang-kurangnya lima tahun; permohonan perpanjangan sebaiknya diajukan tiga bulan sebelum kedaluwarsa, dan keputusan dibuat dalam sepuluh hari kerja. Bea meterai negara berlaku, dan pencabutan lisensi dapat digugat di pengadilan. Penyiar harus mengungkapkan kepemilikan mulai dari kepemilikan 5% dan melaporkan perubahan kepemilikan dalam 30 hari. Paket dasar menempatkan MNB atau layanan publik lain dan saluran gratis di urutan pertama. Aturan CRC juga membahas program berbahasa Mongolia, konten nasional dan lokal, program orisinal, teks tertutup, bahasa isyarat, program anak, serta konten pendidikan. Penyiar memerlukan kebijakan editorial dan sistem etika sendiri, harus menangani keluhan pemirsa atau pendengar, serta menyimpan arsip program sekurang-kurangnya 60 hari. Undang-undang mengatur biaya layanan radio dan televisi publik, dengan besaran ditentukan pemerintah; lembar fakta tidak menetapkan satu besaran seragam bagi pengguna. Streaming di Mongolia tidak memiliki otoritas streaming nasional tersendiri atau satu kelas lisensi OTT yang terbukti dalam kerangka hukum yang ditinjau. Layanan over-the-top (OTT) mencakup video dan audio yang disalurkan melalui internet, seperti layanan web langsung MNB, situs penyiar, platform streaming internasional, dan platform sosial. Akses juga dapat melalui penyedia kabel atau satelit. Penyedia OTT dapat tercakup dalam proses pengaduan dan pembatasan konten, sementara aturan lisensi hak cipta dan hak terkait, perlindungan data pribadi, serta perlindungan anak tetap berlaku. Tidak ada harga streaming konsumen nasional yang seragam; biaya bergantung pada penyedia, layanan, dan paket internet. Media sosial juga terfragmentasi, bukan diatur melalui satu sistem platform lokal yang terpadu. Situs web, aplikasi, platform, penyedia internet, penyedia OTT, dan penyedia layanan digital lain dapat membentuk rangkaian fungsi ketika pengaduan menyangkut materi daring yang melanggar hukum atau berbahaya. Otoritas berwenang dapat memeriksa dugaan pelanggaran dan memberi tahu penyedia agar menghapus atau membatasi konten maupun akses ke halaman atau situs. Ketidakpatuhan dapat berujung pada pembatasan akses dari Mongolia, termasuk tindakan yang berkaitan dengan black-list.mn. Prosedur ini tidak berarti bahwa pengguna harus menyensor pendapat yang sah secara mandiri. Undang-Undang Kebebasan Pers dan Informasi melindungi kebebasan berekspresi, berbicara, dan menerbitkan, serta melarang sensor negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, badan negara tidak boleh memiliki saluran media sendiri, sedangkan tim editorial tetap bertanggung jawab atas materi yang diterbitkan. Jurnalisme cetak dan daring dapat menjalankan fungsi jurnalistik yang sama. Dewan Media Mongolia menyediakan pengaturan mandiri sukarela bagi jurnalisme cetak, daring, radio, dan televisi melalui Prinsip Etika Media Mongolia. Pengaduan kepada dewan harus menyangkut konten jurnalistik, diajukan secara tertulis, dan umumnya terkait materi yang diterbitkan paling lama 90 hari sebelumnya; pengaduan anonim dan umum dikecualikan. Redaksi diberi kesempatan untuk menanggapi, dan hasil serta statistik dipublikasikan. Peliputan jurnalistik harus akurat, tidak memihak, berimbang, dan independen. Iklan, konten berbayar, dan materi yang didanai pengiklan harus ditandai dengan jelas. Penyiar harus menggunakan kontennya sendiri atau konten yang haknya dimiliki. Undang-Undang Transparansi Informasi Publik tahun 2021 memungkinkan masyarakat meminta informasi negara yang terbuka secara elektronik atau melalui permohonan, tanpa perlu menjelaskan tujuan permintaan informasi terbuka. Pemohon dapat memilih bentuk akses dan sebaiknya menggunakan sumber resmi. Penolakan atau masalah akses dapat digugat kepada otoritas yang lebih tinggi, pengadilan, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Konstitusi melindungi hak atas pendapat, berbicara, pers, berkumpul secara damai, serta mencari dan menerima informasi, dengan tunduk pada batas hukum. Batas dapat menyangkut martabat dan reputasi, privasi dan data pribadi, keamanan nasional, ketertiban umum, keselamatan anak, konten kebencian, kecabulan, kekerasan, hak cipta, serta rahasia negara atau jabatan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2021 mengatur pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, dan keamanan data pribadi. Aturan tersebut mencakup persetujuan atau dasar hukum lain, penjelasan tujuan, konsekuensi penolakan, salinan elektronik gratis, koreksi, perubahan atau penghapusan, serta penghentian pemrosesan dengan tetap memperhatikan hak pihak lain. Undang-Undang Hak Cipta tahun 2021 melindungi hak pencipta dan hak terkait; karena itu, penggunaan media umumnya memerlukan dasar hukum atau lisensi. Untuk aturan perlindungan anak terkait, anak adalah orang di bawah usia 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak yang direvisi berlaku bagi anak yang berada secara permanen atau sementara di Mongolia. Penyedia media, penyiar, dan penyedia layanan digital tidak boleh menyebarkan konten terlarang atau berbahaya dan mungkin wajib memantau, membatasi, atau memblokirnya. Program siaran memerlukan kategori usia sebelum ditayangkan; layanan multikanal harus menyediakan pengaturan dewasa serta pembatasan atau pemblokiran setelah pemberitahuan CRC. Penyedia internet dapat menerapkan pembatasan teknis. Perangkap daring, perundungan, dan pelecehan dilarang. Penerbitan gambar, audio, atau materi audiovisual anak dengan cara yang merugikan reputasi atau martabat anak memerlukan izin orang tua atau wali. Pengaduan dapat disampaikan kepada inspektur negara untuk hak anak atau polisi, dengan CRC, kepolisian pusat, dan administrasi anak serta keluarga terlibat dalam pemberitahuan atau pengawasan. Peringkat usia tidak berarti akses tanpa batas. Partisipasi bergantung pada persoalannya. Dewan Media menangani pengaduan etika jurnalistik yang memenuhi syarat; penyiar menangani keluhan editorialnya sendiri; CRC atau otoritas berwenang lain dapat menangani penyiaran berlisensi dan bahaya digital; inspektur hak anak atau polisi menangani pelanggaran konten anak; dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat menerima pengaduan mengenai akses informasi dan hak data pribadi. Dewan Nasional MNB dan dewan penasihat opsional menyediakan saluran publik tambahan, sedangkan partisipasi dalam radio atau televisi publik lokal hanya tersedia jika layanan tersebut telah dibentuk. Biaya pengaduan dan akses tidak dapat dianggap seragam untuk semua prosedur.