Konstitusi Malta, yang diadopsi pada 1964, merupakan kerangka hukum tertinggi. Konstitusi menetapkan pemisahan dan keterkaitan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Presiden menjabat selama lima tahun dan mengangkat sebagai Perdana Menteri anggota Parlemen yang paling mampu memperoleh dukungan mayoritas. Atas saran Perdana Menteri, Presiden mengangkat para menteri. Kabinet mengarahkan kebijakan pemerintah dan tetap bertanggung jawab kepada Parlemen. Parlemen bersifat unikameral: House of Representatives memiliki 65 kursi yang dipilih langsung, dengan mekanisme konstitusional untuk menambah kursi dalam keadaan tertentu. Presiden mengesahkan undang-undang yang disetujui Parlemen. Constitutional Court menafsirkan ketentuan konstitusi, memeriksa banding hak asasi manusia, dan menguji keabsahan undang-undang. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari hukum Malta, dan masyarakat dapat meminta pemulihan melalui pengadilan atas dugaan pelanggaran hak konstitusional. Administrasi publik mencakup kementerian, departemen, otoritas, lembaga, dan badan publik lainnya. Permanent Secretary mengelola administrasi kementerian berdasarkan kerangka Public Service, sedangkan Public Service Commission menjalankan fungsi konstitusional seperti perekrutan berdasarkan merit dan disiplin. Masyarakat dapat menggunakan servizz.gov dalam bahasa Malta atau Inggris untuk banyak layanan pemerintah; dokumen yang diperlukan, aturan kelayakan, dan waktu pemrosesan bergantung pada layanan tersebut. Permohonan berdasarkan Freedom of Information Act dikirim kepada FOI Officer di otoritas publik terkait. Otoritas umumnya memiliki waktu 20 hari kerja untuk mengambil keputusan, setelah itu pemohon dapat menggunakan proses banding atau pengaduan kepada Information and Data Protection Commissioner jika diizinkan undang-undang. Pemerintahan lokal Malta memiliki 68 Local Councils: 54 di Malta dan 14 di Gozo. Enam Regional Councils telah beroperasi sejak 2022. Local Councils mengelola layanan lokal yang ditetapkan undang-undang, seperti sampah rumah tangga, taman umum, fasilitas, dan kegiatan komunitas, serta dapat meminta pendapat warga mengenai perencanaan, lalu lintas, dan usulan terkait. Regional Councils mengoordinasikan atau mendukung dewan berdasarkan fungsi yang ditetapkan undang-undang. Gozo memiliki lembaga regional, tetapi bukan negara berdaulat atau wilayah otonom secara konstitusional. Ketentuan layanan lokal dan biaya dapat berbeda menurut dewan, sedangkan Local Government Division mengawasi kepatuhan hukum, keuangan, dan pengadaan. Dana publik mengikuti anggaran tahunan dan Financial Estimates. Parlemen mengesahkan pengeluaran, Ministry for Finance memimpin perencanaan fiskal, dan Treasury serta direktorat keuangan melaksanakan dan melaporkan pengeluaran yang disetujui. Malta Fiscal Advisory Council memberikan pengawasan fiskal independen, National Audit Office mengaudit dana dan kinerja publik, dan Public Contracts Review Board menangani peninjauan pengadaan berdasarkan aturan yang berlaku. Badan publik dan penawar tender harus mematuhi persyaratan alokasi anggaran, pengadaan, transparansi, dan akuntabilitas; biaya dan tenggat peninjauan bergantung pada prosedur pengadaan tertentu. Pengawasan independen memberi masyarakat dan Parlemen cara untuk memeriksa kekuasaan publik. Ombudsman menyelidiki dugaan maladministrasi atau ketidakadilan oleh badan sektor publik, dan layanannya gratis. Jika sesuai, jalur penyelesaian biasa umumnya harus digunakan terlebih dahulu, dan rekomendasi Ombudsman bukan perintah pengadilan yang mengikat serta tidak menghentikan berlakunya tenggat pembatasan waktu untuk proses hukum. National Audit Office melapor kepada Parlemen, sedangkan Commissioner for Standards in Public Life menyelidiki pelanggaran hukum atau etika oleh orang-orang yang tercakup dalam mandatnya di kehidupan publik. Lembaga yang bertanggung jawab atas suatu masalah menentukan apakah langkah yang sesuai adalah pengaduan administratif, banding FOI, proses audit atau standar, atau proses pengadilan. Ruang publik mencakup kebebasan berekspresi, memperoleh informasi, berkumpul, dan berserikat, dengan tunduk pada pembatasan yang sah untuk melindungi masyarakat demokratis, privasi, keselamatan publik, kewibawaan pengadilan, dan hak orang lain. Broadcasting Authority yang independen mengatur radio dan televisi Malta, termasuk ketidakberpihakan serta kontroversi politik atau industrial, sedangkan Department of Information menyampaikan informasi pemerintah dan kepentingan publik. Fungsi keamanan tetap terpisah: Malta Police Force menangani kepolisian dan ketertiban umum, Armed Forces of Malta melindungi wilayah, perairan, dan ruang udara Malta serta mendukung pencarian dan penyelamatan, dan Civil Protection Department menangani kebakaran, penyelamatan, dan perlindungan sipil. Nomor darurat 112 gratis dan memberikan bantuan segera, dan Civil Protection Department beroperasi 24 jam. Critical Infrastructure Protection Directorate dan Rescue Coordination Centre menangani fungsi khusus terkait infrastruktur, keamanan jaringan, serta penyelamatan maritim atau udara.
Negara di Malta
Malta adalah republik demokratis perwakilan parlementer yang diperintah berdasarkan Konstitusi Malta. Presiden adalah kepala negara, Perdana Menteri memimpin Pemerintah, Parlemen membuat undang-undang, dan pengadilan menjalankan kekuasaan yudisial. Hak-hak dasar, supremasi hukum, dan akuntabilitas di antara lembaga-lembaga ini membentuk kewenangan publik di seluruh Malta.
Saran
Perlakukan negara Malta sebagai sejumlah titik kontak yang berbeda, bukan satu meja layanan. Pilih lembaga berdasarkan hasil yang Anda perlukan dan simpan catatan tertulis tentang permohonan, keputusan, dan tanggal. Jangan berasumsi bahwa pengaduan kepada Ombudsman, permohonan FOI, atau kontak dengan dewan lokal menggantikan upaya hukum di pengadilan atau mengikuti tenggat dan biaya yang sama.