Hukum perdata di Mali

Hukum perdata Mali menggabungkan peraturan formal dengan praktik agama dan adat dalam bidang seperti perkawinan, warisan, dan penguasaan tanah. Jalur yang berlaku dapat bergantung pada pokok perkara, pihak-pihak, dokumen yang tersedia, serta ada atau tidaknya sertifikat atau pendaftaran formal. Seseorang umumnya mencapai usia dewasa pada 18 tahun dan dapat melakukan tindakan perdata secara mandiri sejak usia itu. Orang di bawah 18 tahun adalah anak di bawah umur. Emansipasi dapat terjadi melalui perkawinan atau deklarasi kedua orang tua di hadapan Presiden tribunal sejak usia 16 tahun. Pengadilan dapat menggunakan tutelle, curatelle, atau sauvegarde de justice untuk melindungi orang dewasa atau anak yang tidak mampu mengurus urusannya. Anak yang mampu menyampaikan pandangan harus didengar dalam perkara yang memengaruhinya. Administrator ad hoc dapat mewakili anak bila wakil biasanya memiliki konflik kepentingan. Status sipil dicatat melalui centre d'état civil dan officier d'état civil. Catatan mencakup kelahiran, pengakuan dan hubungan keturunan, putusan tambahan yang menetapkan kelahiran, perkawinan, perceraian, perpisahan, pembatalan, dan kematian. Pusat lokal umumnya menangani pencatatan. Bila pengiriman ke pusat lain diwajibkan, catatan dikirim dalam waktu maksimal 8 hari ke centre de rattachement, lalu dalam 15 hari ke centre principal; masa tambahan 15 hari berlaku untuk pengiriman kepada représentant de l'État. Nama dapat berasal dari hubungan keturunan, perkawinan, atau keputusan administratif maupun pengadilan. Perempuan yang menikah tetap menggunakan namanya sendiri. Anak yang lahir di luar perkawinan umumnya menggunakan nama ibu, sedangkan nama ayah mengikuti penetapan hubungan keturunan. Perkawinan adalah ikatan publik yang dirayakan oleh officier d'état civil atau pemuka agama. Para pihak menyatakan persetujuan pribadi dan bebas, dan akta perkawinan diperlukan untuk membuktikan status pasangan. Usia minimum biasa adalah 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan. Karena alasan serius, dispensasi dapat mengizinkan perkawinan mulai usia 15 tahun melalui chef de circonscription administrative, dengan kemungkinan banding di hadapan hakim perdata. Para pihak dapat memilih monogami atau poligami. Dalam perkawinan poligami, persetujuan istri diwajibkan dan jumlah istri tidak boleh lebih dari empat. Pemisahan harta merupakan rezim hukum bagi kedua pilihan. Perkawinan monogami dapat memilih harta bersama bila pasangan membuat kontrak perkawinan notarial sebelum pernikahan. Perceraian dapat berlangsung atas persetujuan bersama, keretakan kehidupan bersama, atau kesalahan. Pengadilan berwenang umumnya terkait dengan tempat tinggal terakhir bersama pasangan atau domisili tergugat. Kecuali perceraian atas persetujuan bersama, rekonsiliasi diwajibkan. Sidang berlangsung di chambre du conseil, sedangkan putusan diumumkan secara terbuka. Perempuan yang bercerai dan membutuhkan nafkah dapat menerima tunjangan karena kesalahan suami, sesuai batas hukum: hingga seperempat pendapatannya dalam perkawinan monogami dan hingga seperdelapan, seperdua belas, atau seperlima belas dalam keadaan poligami yang relevan. Hak asuh anak mengikuti kepentingan anak, dan kedua orang tua berkontribusi pada pemeliharaan sesuai pendapatan mereka. Hubungan keturunan dapat ditetapkan melalui deklarasi atau tribunal. Anak yang diakui dan lahir di luar perkawinan umumnya memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap orang tua seperti anak lain. Adopsi dapat membentuk hubungan orang tua-anak baru melalui adoption-filiation atau memberi perlindungan melalui adoption-protection. Pengadilan kesejahteraan dan perlindungan anak menyediakan perlindungan fungsional yang relevan. Warisan mengikuti salah satu dari tiga jalur: aturan agama, aturan adat, atau Code. Code menjadi aturan bawaan bila tidak ada agama atau adat yang dibuktikan, tidak ada deklarasi berlawanan sebelum kematian, dan tidak ada wasiat yang sesuai untuk menetapkan jalur lain. Setelah jalur pewarisan yang sah dipilih, jalur tersebut mengikat warisan. Warisan terbuka di domisili terakhir orang yang meninggal. Ahli waris memperoleh aset, hak, dan gugatan hukum almarhum berdasarkan hukum serta juga memikul beban terkait. Status ahli waris dapat dibuktikan dengan segala bentuk bukti. Urutan hukum umumnya menempatkan anak dan keturunan lain terlebih dahulu, diikuti orang tua dan saudara kandung atau keturunannya, lalu leluhur lain dan kerabat kolateral lain. Urutan itu tidak membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Pasangan yang masih hidup dapat memperoleh bagian bersama keturunan, termasuk seperempat kepemilikan dan seperempat usufruct berdasarkan kombinasi hukum yang dinyatakan; bagian hukum lain berlaku dalam keadaan lain. Negara dapat mewarisi jika tidak ada ahli waris. Gugatan pétition d'hérédité, yang digunakan untuk mengklaim status ahli waris, umumnya tunduk pada masa daluwarsa 20 tahun. Kontrak dan kewajiban lain diatur Régime général des obligations kecuali hukum khusus berlaku. Kontrak sah memerlukan persetujuan, kecakapan hukum, objek, dan sebab. Pembentukan biasanya mengikuti penawaran atau ajakan dan penerimaan; kesepakatan atas klausul pokok menyelesaikan kontrak. Anak belum dewasa yang tidak diemansipasi dan majeurs interdits tidak memiliki kecakapan kontraktual biasa untuk tindakan terkait. Kekeliruan, penipuan, atau kekerasan dapat menyebabkan pembatalan. Pihak yang menghadapi wanprestasi dapat, dalam keadaan yang sesuai, meminta penangguhan pelaksanaan kewajibannya sendiri, pemenuhan paksa, pengurangan, pemutusan, atau ganti rugi. Mise en demeure, yaitu tuntutan formal untuk memenuhi kewajiban, umumnya mendahului ganti rugi kontraktual kecuali berlaku pengecualian. Bukti dapat mencakup dokumen tertulis, kesaksian, praduga, pengakuan, dan sumpah. Konvensi bernilai lebih dari 50.000 franc CFA umumnya memerlukan akta notaris atau akta privat yang ditandatangani para pihak. Masa umum prescription extinctive adalah 20 tahun. Tuntutan berkala seperti sewa, pensiun, dan bunga umumnya dibatasi 5 tahun untuk setiap jumlah yang jatuh tempo, sementara gugatan tertentu terhadap bukan pedagang memiliki masa 1 tahun. Tanggung jawab perdata dapat bersifat kontraktual atau di luar kontrak. Kerugian yang dapat dipulihkan dapat berupa materiil atau moral serta menyangkut kerugian kini atau masa depan, tetapi harus pasti dan langsung serta memiliki hubungan sebab-akibat. Force majeure atau kejadian kebetulan dapat menghapus tanggung jawab bila syarat hukum terpenuhi. Beberapa pihak yang bertanggung jawab dapat menanggung tanggung jawab bersama. Pengecualian tanggung jawab tidak dapat melindungi pihak dari cedera pribadi yang disebabkan kesengajaan atau kelalaian berat. Hak atas tanah diatur Code domanial et foncier. Domain nasional mencakup tanah yang dimiliki Negara, pemerintah teritorial, dan orang lain menurut sistem undang-undang. Sistem formal biasanya bertumpu pada titre foncier, pendaftaran di conservation foncière, dan entri dalam livres fonciers. Publikasi hak kebendaan membuatnya berlaku terhadap pihak ketiga. Hak kebendaan yang diakui mencakup kepemilikan, usufruit, penggunaan dan hunian, emphytéose, superficie, servitudes, antichrèse, hak istimewa, dan hipotek. Tanah pedesaan dalam keadaan tertentu dapat dikuasai melalui concession rurale tanpa pendaftaran sebelumnya, meskipun sertifikat diperlukan saat konsesi diubah menjadi kepemilikan terdaftar. Untuk tanah yang belum terdaftar, catatan tertulis atas perjanjian adat dapat memperkuat bukti, tetapi penguasaan menurut adat umumnya memiliki kekuatan hukum lebih rendah daripada sertifikat terdaftar. Kadaster direncanakan beroperasi di semua komune. Service des Domaines, Conservateur de la propriété foncière, komune atau otoritas teritorial lain, dan bila relevan chef de village atau chef de fraction dapat memiliki tanggung jawab berbeda, termasuk pemberitahuan lokal dan administrasi tanah. Pendaftaran umumnya mencakup survei dan penentuan batas, dilanjutkan pemberitahuan publik selama 60 hari dan kesempatan mengajukan keberatan. Jika keberatan belum diselesaikan, perkara dapat diajukan ke Tribunal atau Justice de paix; masa pengajuan umumnya 15 hari ditambah masa jarak yang berlaku. Pengambilalihan untuk kepentingan umum memerlukan utilitas publik, kewenangan pengadilan, dan kompensasi adil yang dibayar terlebih dahulu. Komisi administratif tiga anggota menangani upaya kompensasi damai. Perkara perdata dapat dimulai melalui requête, pernyataan yang dicatat panitera, permohonan bersama, atau assignation. Greffe adalah kepaniteraan pengadilan dan titik akses untuk pengajuan prosedural. Pengadilan dapat mengupayakan rekonsiliasi pada tahap apa pun. Kesepakatan yang dicatat dalam procès-verbal dapat langsung dieksekusi. Dengan persetujuan para pihak, mediator perdata dapat membantu, kemudian kesepakatan dapat memperoleh homologasi pengadilan. Yurisdiksi wilayah umumnya mengikuti domisili tergugat, dengan aturan khusus untuk perceraian, warisan, serta sengketa tanah atau penguasaan. Perceraian terkait tempat tinggal terakhir bersama, warisan dengan domisili terakhir almarhum, dan sengketa tanah dengan lokasi properti. Pemanggilan umumnya memerlukan waktu setidaknya 8 hari bila disampaikan dalam wilayah kedudukan pengadilan, 15 hari dalam distrik pengadilan, 30 hari di tempat lain di Mali, 2 bulan di tempat lain di Afrika, dan 3 bulan di luar Afrika. Kerangka peradilan mencakup Cour suprême, Cours d'Appel, Tribunaux de Grande Instance, Tribunaux d'Instance, dan Tribunaux de Commerce, serta pengadilan lain. Loi 2024-030 tentang organisasi peradilan menetapkan penerapan bertahap, sehingga pengaturan yurisdiksi sebelumnya mungkin masih berlaku sementara. Banding diajukan kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan. Pourvoi en cassation, atau banding atas persoalan hukum, umumnya memiliki masa 2 bulan sejak penyampaian putusan. Putusan asing atau putusan arbitrase memerlukan exequatur, yaitu perintah Mali yang mengakuinya untuk pelaksanaan. Pemeriksaan mencakup ketertiban umum, yurisdiksi, sifat final, penyampaian yang benar, dan timbal balik. Sengketa komersial dapat tunduk pada aturan OHADA dan disidangkan Tribunal de Commerce atau ditangani melalui arbitrase OHADA atau CCJA, Common Court of Justice and Arbitration. CECAM, yang terkait dengan Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali, menyediakan konsiliasi dan arbitrase nasional serta internasional untuk sengketa bisnis dan kontrak. Ketenagakerjaan, pidana, dan konsumen mengikuti kerangka hukum utama masing-masing dan bukan bagian dari cakupan hukum perdata ini. Eksekusi umumnya mengikuti putusan yang memiliki force de chose jugée, yakni final untuk tujuan eksekusi yang relevan, kecuali pengadilan mengizinkan eksekusi sementara atau memberikan masa tenggang. Penyampaian putusan dan formule exécutoire diperlukan untuk eksekusi biasa. Procureur mengawasi eksekusi, sedangkan Huissier-Commissaire de Justice menyampaikan dokumen, melaksanakan eksekusi dan penyitaan preventif, serta dapat melakukan penjualan. Eksekusi biasanya berlangsung pukul 08.00–18.00; pekerjaan pada hari libur umum memerlukan izin pengadilan. Code de procédure civile, commerciale et sociale merujuk penyitaan, penagihan utang, dan prosedur eksekusi pada instrumen OHADA. AUVE 2023 menyediakan prosedur termasuk perintah membayar, menyerahkan atau mengembalikan properti, penyitaan preventif, dan langkah eksekusi lainnya. Perintah membayar memerlukan tagihan yang pasti, terukur, dan jatuh tempo. Keberatan atas perintah umumnya harus diajukan dalam 15 hari sejak penyampaian, dan keputusan harus disampaikan dalam 3 bulan. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, pengadilan, dan greffe mengelola sistem peradilan formal. Ordre des Avocats, Ordre des Notaires, dan Ordre national des Huissiers-Commissaires de Justice mewakili profesi hukum utama. Notaris menyiapkan akta autentik, memberi bantuan pembuktian, dan menangani kontrak perkawinan. Huissier-Commissaire de Justice menyampaikan akta, menjalankan eksekusi, dan mengadakan lelang. Bantuan hukum dapat diminta melalui Bureau d'Assistance Judiciaire. Penolakan harus menyebutkan alasan dan keputusan itu tidak memiliki banding biasa. Biaya pengadilan dan tenggat bergantung pada perkara; sumber yang ditinjau tidak menetapkan tarif terkini lengkap. Biaya pengacara umumnya bergantung pada kompleksitas.