Keluarga di Malawi

Konstitusi mengakui keluarga sebagai unit masyarakat yang alami dan mendasar serta melindungi hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa perkawinan paksa. Konstitusi melindungi anak dari penelantaran, kekejaman, dan eksploitasi; memberikan anak hak atas nama, nama keluarga, dan kewarganegaraan; serta mengakui hak anak atas nafkah yang wajar dari orang tua atau wali. Anak memiliki status setara terlepas dari apakah orang tuanya menikah. Undang-Undang Perkawinan, Perceraian, dan Hubungan Keluarga mengakui perkawinan sipil, adat, agama, serta perkawinan berdasarkan reputasi atau hidup bersama secara permanen. Bentuk-bentuk ini memiliki status hukum yang sama jika persyaratan undang-undang terpenuhi. Perkawinan berdasarkan undang-undang umumnya mensyaratkan orang dewasa berbeda jenis kelamin berusia sedikitnya 18 tahun dan memiliki kesehatan mental yang memadai; tidak seorang pun boleh dipaksa menikah. Perkawinan yang dibentuk berdasarkan hukum asing juga dapat diakui di Malawi. Perkawinan sipil biasanya melibatkan pemberitahuan, izin, dan pelaksanaan dalam tiga bulan; lisensi khusus dapat menghapus persyaratan pemberitahuan dan izin. Komisaris Distrik, Otoritas Tradisional yang diberi wewenang, pemuka agama, dan pencatat lain yang berwenang menjalankan fungsi pencatatan yang berbeda. Perkawinan adat mengikuti formalitas adatnya, dengan Otoritas Tradisional menyimpan buku register dan mengirim salinan sertifikat kepada Panitera Umum. Perkawinan berdasarkan reputasi dan hidup bersama secara permanen tidak otomatis menghasilkan akta nikah. Pengadilan yang berwenang harus menetapkan bahwa hubungan tersebut memenuhi syarat, biasanya setelah sedikitnya lima tahun dan berdasarkan bukti seperti hidup bersama, hubungan suami istri, ketergantungan atau saling ketergantungan keuangan, kepemilikan bersama, komitmen timbal balik, pengasuhan anak, dan reputasi di masyarakat. Pencatatan kelahiran membentuk identitas hukum dan ditangani Biro Registrasi Nasional (NRB). Ibu, ayah, kerabat, atau orang yang hadir saat kelahiran dapat memberikan informasi. Jika tersedia, fasilitas kesehatan mencatat kelahiran sebelum bayi dipulangkan; pencatatan di desa dapat dilakukan melalui Kepala Desa, sedangkan pencatatan terlambat tersedia melalui Kantor Registrasi Distrik atau Kantor Pos. Pencatatan dalam enam minggu gratis, dan biaya keterlambatan yang tercantum dalam aturan saat ini adalah MK2.000. Sertifikat fasilitas atau komunitas ditargetkan selesai dalam 30 hari. Nomor ID Nasional orang tua diwajibkan, tetapi ayah yang tidak hadir atau menolak tidak menghalangi pencatatan. Detail ayah yang belum menikah memerlukan persetujuan bersama atau perintah pengadilan tentang ayah biologis. Petugas Kesejahteraan Sosial Distrik (DSWO) membantu pencatatan anak yatim, dan anak yang diadopsi didaftarkan berdasarkan Perintah Adopsi pengadilan. Pasangan memiliki hak yang setara atas kebersamaan dan tanggung jawab bersama terhadap anak selama perkawinan. Setiap pasangan dapat ikut dalam pengasuhan, perawatan, dan nafkah anak; kontribusi keuangan umumnya sebanding dengan pendapatan. Pekerjaan domestik, pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, kebersamaan, dan upaya mempertahankan perkawinan dihitung sebagai kontribusi nonmoneter. Istri boleh tetap menggunakan nama gadisnya. Saling percaya dan kerahasiaan juga menjadi bagian dari hubungan pasangan. Orang tua dan wali harus melindungi anak dari penelantaran, diskriminasi, kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi serta memberikan bimbingan, pengasuhan, bantuan, makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, dan pendidikan. Mereka harus mengatur pengasuhan yang kompeten saat tidak hadir. Keluarga besar, wali, orang tua asuh atau rumah asuh, rumah aman, serta kelompok komunitas atau agama dapat menyediakan pengasuhan, tetapi kewenangan hukum dan kemampuan praktis mereka berbeda. Program Transfer Tunai Sosial (SCTP) memberikan dukungan fungsional bagi rumah tangga sangat miskin dan terkendala tenaga kerja, termasuk rumah tangga yang merawat tanggungan. Kelayakan, jumlah pembayaran, dan waktunya bergantung pada penargetan serta penargetan ulang terkini, sehingga kerangka nasional yang tersedia tidak menetapkan tunjangan keluarga universal. Anak mungkin membutuhkan perlindungan karena pelecehan, penelantaran, ditinggalkan, konflik keluarga serius yang menyebabkan cedera emosional, tidak adanya orang tua atau wali, atau ketidakmampuan maupun keengganan pengasuh menyediakan makanan, tempat tinggal, pendidikan, atau perawatan kesehatan. Polisi, DSWO, kepala adat, atau struktur komunitas dapat mengatur pengasuhan sementara atau tempat aman. Anak harus dibawa ke Pengadilan Peradilan Anak dalam 48 jam. Manajemen Kasus Perlindungan Anak (CPCM) berarti mengidentifikasi masalah, menilainya, membuat rencana, merujuk anak ke layanan, menindaklanjuti, dan menutup kasus bila sesuai. Pekerja Perlindungan Anak (CPW), DSWO, staf kesehatan atau pendidikan, polisi, dan struktur komunitas dapat terlibat, termasuk rumah tangga serta keluarga besar anak. Unit Dukungan Korban (VSU) Layanan Kepolisian Malawi, struktur pemolisian komunitas, layanan kesehatan, kantor kesejahteraan sosial, dan pengadilan dapat membantu menangani kekerasan atau konflik keluarga serius. Panel Konseling Keluarga dapat memberikan konseling kepada pasangan menikah, bertindak berdasarkan informasi tentang penelantaran atau pelecehan, dan menerima informasi dari siapa pun. Konseling tidak menghilangkan kemampuan seseorang untuk mencari nafkah atau perlindungan pengadilan lainnya. Jika ada kekerasan atau bahaya langsung, keselamatan dan tindakan perlindungan harus didahulukan daripada rekonsiliasi. Hak asuh menyangkut pengasuhan sehari-hari dan pengambilan keputusan bagi anak; akses menyangkut kontak anak dengan orang tua atau anggota keluarga lain. Orang tua, anggota keluarga, atau orang lain yang dianggap sesuai dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Peradilan Anak. Pengadilan menjadikan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dan dapat memeriksa pandangan anak, usia, hubungan dengan ibu, hubungan saudara kandung, kebutuhan, risiko bahaya, dan kemampuan setiap orang tua. Akses dapat diberikan secara berkala atau dengan syarat. Pengadilan Peradilan Anak adalah pengadilan bawahan yang terpisah dan memiliki yurisdiksi awal atas perkara anak, sedangkan Divisi Keluarga dan Pengesahan Wasiat menangani urusan keluarga dan harta peninggalan, termasuk perceraian, nafkah, adopsi, warisan, dan suksesi. Nafkah berarti dukungan keuangan bagi pasangan atau anak. Orang tua dan wali memiliki kewajiban bersama dan masing-masing untuk menyediakannya. Permohonan dapat diajukan anak, orang tua, wali, kerabat, DSWO, petugas polisi, guru, petugas kesehatan, atau orang lain yang sesuai. Pengadilan dapat mempertimbangkan pendapatan, kekayaan, kemampuan menghasilkan pendapatan, anak lainnya, dan biaya hidup setempat serta memerintahkan pengeluaran berkala, tunjangan, atau sejumlah uang untuk pendidikan. Pemberi kerja dapat diperintahkan memotong pendapatan, dan penegakan biasanya mengikuti periode 30 hari. Kegagalan menyediakan makanan, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan dasar, atau tempat tinggal yang wajar dapat menimbulkan tanggung jawab pidana selain klaim nafkah. Pengadilan dapat memberikan pemisahan yudisial atau perceraian jika perkawinan telah hancur secara permanen. Konseling perkawinan umumnya diwajibkan sebelum keputusan nisi berdasarkan undang-undang. Pengadilan dapat menangani hak asuh, nafkah, akomodasi, harta perkawinan, dan hubungan orang tua-anak yang berlanjut dengan mempertimbangkan risiko kekerasan, kesejahteraan anak, serta biaya yang wajar. Pemisahan yudisial mengakhiri kewajiban hidup bersama sebagai pasangan, sementara perkawinan tetap berlangsung. Proses perceraian dan pemisahan umumnya menggunakan Malawi sebagai domisili yang relevan untuk yurisdiksi. Adopsi diatur oleh Undang-Undang Adopsi Anak dan diputuskan Pengadilan Tinggi, Hakim Residen, atau Hakim kelas satu sebagaimana diizinkan undang-undang. Pemohon umumnya berusia sedikitnya 25 tahun dan biasanya sedikitnya 21 tahun lebih tua daripada anak; pemohon dan anak harus tinggal di Malawi. Persetujuan yang diwajibkan dapat ditiadakan pengadilan. Pengadilan mempertimbangkan kesejahteraan dan keinginan anak, dan pembayaran atau imbalan tidak diperbolehkan kecuali disetujui pengadilan. Perintah sementara dapat berlaku hingga dua tahun. Adopsi final memindahkan hak asuh dan kewajiban nafkah orang tua kepada pengadopsi serta mengakhiri kewajiban sebelumnya; NRB mengubah pencatatan hanya berdasarkan perintah pengadilan. Setelah kematian, Undang-Undang Harta Peninggalan (Surat Wasiat, Warisan, dan Perlindungan) berlaku untuk harta berdasarkan surat wasiat dan harta tanpa wasiat yang sah. Untuk tujuan ini, anak mencakup anak tanpa memandang status kelahiran, anak adopsi, dan anak yang belum lahir. Keluarga inti mencakup pasangan dan anak, sementara tanggungan dapat mencakup orang tua yang dinafkahi atau anak di bawah umur yang sedang menempuh pendidikan. Pengesahan wasiat atau Surat Administrasi memberi wewenang untuk mengelola harta peninggalan. Administrator Umum dapat mengelola harta dan perwalian serta menggunakan Komisaris Distrik sebagai agen. Divisi Keluarga dan Pengesahan Wasiat serta pengadilan lain menangani urusan suksesi; kerabat dan Otoritas Tradisional tidak berwenang sendiri membagikan harta peninggalan seseorang.