Pemilihan pasangan dan kencan umumnya berlangsung melalui jaringan pribadi dan keluarga informal. Survei 2009 menemukan bahwa perempuan berusia 15 hingga 24 tahun melaporkan memilih pasangan sendiri dalam 36,3% kasus dan bersama orang tua dalam 58,5%; angka yang sepadan untuk laki-laki adalah 57,7% dan 38,1%. Angka historis ini berbeda antara lingkungan perkotaan dan perdesaan dan tidak menggambarkan pola kencan saat ini. Survei 2016–17 mencatat usia median pernikahan pertama sebesar 20,9 tahun untuk perempuan dan 24,7 tahun untuk laki-laki. Angka ini menggambarkan populasi masa lalu, bukan syarat atau harapan saat ini. Pernikahan yang terdaftar secara hukum memerlukan persetujuan kedua pihak, dua saksi, ijab dan kabul, wali atau wali hakim bila diwajibkan, serta mauzun yudisial. Registrar of Marriages harus menyetujui pernikahan, dan permohonan sebaiknya diajukan setidaknya tujuh minggu sebelum upacara. Usia minimum adalah 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak 19/2019, yang berlaku sejak 2020. Perempuan berhak atas mahr, dan pasangan dapat mencatat perjanjian pranikah secara tertulis. Seorang laki-laki dapat memiliki hingga empat istri hanya dengan persetujuan Registrar sebelumnya, kemampuan finansial yang dibuktikan, dan alasan yang diterima menurut Syariah. Perempuan Maladewa tidak dapat menikah dengan laki-laki non-Muslim berdasarkan aturan yang disebutkan; laki-laki Maladewa dapat menikah dengan perempuan non-Muslim hanya jika diizinkan Syariah. Family Court menyediakan program persiapan pernikahan dan formulir terkait pernikahan. Akses praktis berbeda antara Malé, Hulhumalé, dan atol-atol, sedangkan biaya pernikahan saat ini bergantung pada peraturan yang berlaku. Tidak ditemukan status kohabitasi sipil, pendaftaran pasangan domestik, atau sistem tunjangan berdasarkan hubungan. Pernikahan di resor bersifat seremonial dan tidak menciptakan pernikahan yang terdaftar secara hukum. Pengunjung tidak dapat mendaftarkan pernikahan secara hukum di Maladewa. Warga Maladewa yang berniat menikahi warga Maladewa lainnya harus memberi tahu Imigrasi secara tertulis sebelum kedatangan. Pendaftaran pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri umumnya harus diselesaikan dalam waktu dua bulan jika terdapat misi Maladewa, dan dalam waktu enam bulan jika tidak ada misi. Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3/2012 melindungi orang dalam hubungan intim, orang yang tinggal bersama atau baru-baru ini pernah tinggal di tempat tinggal yang sama, serta orang tua dari seorang anak. Undang-undang ini mencakup kekerasan fisik, seksual, verbal atau psikologis, dan ekonomi, serta intimidasi, pelecehan, penguntitan, perilaku mengendalikan, pemaksaan, dan pengurungan. Orang yang memiliki alasan wajar wajib melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Maldives Police Service dapat memasuki lokasi kejadian tanpa perintah pengadilan, menyelidiki, dan mengatur perawatan medis atau tempat penampungan. Pengadilan dapat menerbitkan perintah perlindungan, larangan kontak, tempat tinggal, hak asuh, dan kompensasi. Kementerian Gender, Keluarga dan Layanan Sosial serta Family Protection Authority mengoordinasikan dukungan. Kontak terkait mencakup Kementerian di 3328393, layanan Perlindungan Keluarga dan Anak Polisi di 9790163, layanan darurat polisi di 3322111, serta Family Protection Authority di 3010551. Proses perceraian berlangsung melalui Family Court atau pengadilan lain yang berwenang. Suami memerlukan persetujuan pengadilan untuk bercerai, sedangkan istri dapat mengajukan permohonan cerai. Kasus yang dipersengketakan dapat dirujuk ke Divisi Konsiliasi atau pengadilan pulau, dengan rekonsiliasi umumnya ditargetkan selesai dalam waktu maksimal tiga bulan. Prosedur yang tersedia mencakup perceraian, faskh, thafriq, dan masa iddah. Thafriq yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dapat langsung mengakhiri pernikahan. Pada 2024, Maladewa mencatat 5.170 pernikahan, 3.368 perceraian, 2 kasus faskh, dan 94 kasus thafriq. Angka tersebut berkaitan dengan hubungan formal yang terdaftar dan tidak mengukur prevalensi kencan atau hubungan informal.
Hubungan romantis di Maladewa
Hubungan romantis di Maladewa umumnya bersifat informal, sedangkan kerangka hukum formal berpusat pada kaiveni, istilah setempat untuk pernikahan, berdasarkan Family Act 4/2000 dan Syariah Islam. Maladewa tidak memiliki padanan langsung untuk kemitraan sipil atau kohabitasi terdaftar. Aktivitas seksual di luar pernikahan dikriminalisasi, dan tidak ada pilihan hukum untuk pernikahan atau kemitraan sesama jenis.
Saran
Tentukan terlebih dahulu apakah Anda menginginkan hubungan informal atau status hukum pernikahan, karena Maladewa tidak menyediakan status kemitraan atau kohabitasi terdaftar yang terpisah. Jika memerlukan pengakuan formal, ikuti proses pernikahan dan jangan menganggap upacara di resor atau perjanjian pribadi sebagai pengganti. Perlakukan aktivitas seksual di luar pernikahan, pembatasan beda agama, dan keselamatan pribadi sebagai risiko hukum dan praktis yang terpisah.