Politik di Lesotho

Konstitusi Lesotho merupakan kerangka hukum tertinggi negara tersebut. Raja berperan sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri dan Kabinet menjalankan kewenangan eksekutif. Parlemen membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah, sementara pengadilan yang independen menerapkan Konstitusi dan undang-undang lainnya. Administrasi negara berjalan melalui kementerian nasional, 10 distrik, dewan lokal, dan struktur kepemimpinan tradisional (chieftainship structures). Hak-hak konstitusional, keuangan publik, badan pengawasan, dan lembaga keamanan juga membentuk cara kekuasaan publik dikendalikan dan dijalankan. Pemilihan nasional menggabungkan 80 kursi daerah pemilihan dengan 40 kursi kompensasi yang dialokasikan dari daftar partai nasional. Pemilih menandai satu surat suara, dan Komisi Pemilihan Umum Independen (Independent Electoral Commission) menggunakan suara tersebut untuk kedua bagian sistem Majelis Nasional (National Assembly). Pemilihan lokal mengikuti pengaturan dua surat suara yang berbeda dan mencakup perwakilan komunitas, distrik, dan munisipalitas. Perbedaan antara lembaga negara dan pemilihan membantu menjelaskan bagaimana Lesotho diperintah dan bagaimana perwakilan politik dibentuk.