Bencana di Lesotho

Sistem manajemen bencana Lesotho didasarkan pada Undang-Undang Manajemen Bencana 1997 dan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana 2011. Pada 2025 sedang disiapkan pembaruan Undang-Undang atau kebijakan tersebut, tetapi berdasarkan informasi yang tersedia belum ditetapkan teks penggantinya. Otoritas Manajemen Bencana (DMA) memimpin perencanaan, koordinasi, pemantauan, kesadaran publik, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan nasional. Layanan Meteorologi Lesotho (LMS) mengamati cuaca, menerbitkan prakiraan dan peringatan cuaca ekstrem, serta menerbitkan produk seperti CAP Alerts, informasi Weather Watch, ringkasan cuaca mingguan, buletin cuaca pertanian dekadal, dan prakiraan musiman. Bahaya yang paling relevan berbeda menurut musim dan medan. Hujan deras, banjir bandang, dan banjir sungai mengancam zona banjir dataran rendah, penyeberangan sungai, rumah, ladang, sekolah, jembatan, dan jalan. Kekeringan dan guncangan curah hujan memengaruhi pertanian tadah hujan, ternak, ketahanan pangan, dan pendapatan rumah tangga. Badai petir hebat terutama terjadi dari November hingga Februari. Embun beku, salju lebat, dan penutupan jalan terkait lebih sering terjadi dari Juni hingga Agustus, khususnya di daerah pegunungan. Hujan es, angin kencang, dan tanah longsor dapat merusak bangunan, tanaman, infrastruktur listrik, dan jalur transportasi. Laporan pemerintah untuk 2026 menunjukkan bahwa banjir dan badai mencakup lebih dari 90 persen kejadian bahaya rata-rata per tahun. Tim Manajemen Bencana Distrik, Petugas Manajemen Bencana Distrik, Sekretaris Distrik atau Administrator Distrik, Tim Manajemen Bencana Desa, Dewan Komunitas, dan Kepala Adat menghubungkan sistem nasional dengan komunitas setempat. Sekretaris Distrik mengoordinasikan bantuan distrik dan dapat mengoperasikan ruang operasi darurat saat terjadi keadaan darurat. Satuan Tugas Bantuan Bencana Nasional beroperasi selama keadaan bencana yang diumumkan. Pasukan Pertahanan Lesotho dan Kepolisian Berkuda Kerajaan Lesotho dapat mendukung operasi darurat. Palang Merah Lesotho, LSM, dan organisasi komunitas lain dapat melengkapi tindakan publik. Dana Manajemen Bencana dibiayai oleh alokasi pemerintah, sumbangan, dan bunga. Kesiapsiagaan menggunakan rencana bantuan nasional dan distrik, Rencana Manajemen Bencana Nasional, Manual Manajemen Bencana, persediaan, pelatihan, kesadaran publik, serta perencanaan rekonstruksi dan pemulihan pascabencana. Sistem peringatan dini menggunakan pengetahuan risiko, pemantauan, prakiraan, penyebaran peringatan, dan prakiraan berbasis dampak. Uji coba peringatan dini berbasis komunitas sedang berjalan di enam distrik. Peringatan dapat disebarkan melalui radio, televisi, media sosial, situs LMS, struktur distrik, Kepala Adat, Dewan Komunitas, dan tim komunitas. Saat ancaman aktif, periksa informasi terkini dari LMS, DMA, dan distrik karena kondisi serta instruksi dapat berubah. Untuk keadaan darurat langsung, hubungi 112 untuk layanan ambulans, pemadam kebakaran, atau polisi. Kontak tambahan yang dilaporkan mencakup Polisi di +266 5888 1024 atau +266 2232 2099, Pemadam Kebakaran di +266 5886 8090 atau +266 8358 0347, dan layanan Medis di +266 2831 9539. Ketersediaan nomor tambahan tersebut tidak dijamin. Jangan menyeberangi sungai atau aliran air yang banjir. Ikuti instruksi yang sah dari LMS, DMA, otoritas distrik, Kepala Adat, dan unit tanggap darurat lainnya. Perdana Menteri dapat mengumumkan keadaan bencana atas saran Dewan terkait dan menerbitkannya dalam Gazette untuk wilayah dan jangka waktu tertentu. Selama deklarasi tersebut, Menteri dapat memobilisasi sumber daya pemerintah dan pasukan keamanan, mengatur lalu lintas, menyediakan hunian darurat, memerintahkan evakuasi wajib, menentukan jalur atau tujuan evakuasi, mengeluarkan tindakan peringatan dini, mengambil alih properti, memberlakukan pembatasan air terkait kekeringan, dan meminta bantuan donor. Orang yang melanggar perintah berdasarkan Undang-Undang dapat dikenai denda hingga M10,000, penjara hingga lima tahun, atau keduanya. Relawan harus mengajukan permohonan tertulis dan mengikuti instruksi yang wajar; hukum mengatur penggantian biaya layanan yang wajar serta kompensasi atau ganti rugi untuk penggunaan properti tertentu. Evakuasi dan hunian darurat sementara tersedia secara hukum selama bencana yang diumumkan, tetapi berdasarkan informasi yang tersedia belum ditetapkan daftar penampungan nasional yang lengkap, peta evakuasi publik standar, atau jalur evakuasi tetap yang berlaku secara nasional. Karena itu, instruksi lokal dari Distrik, VDMT, Kepala Adat, dan Dewan Komunitas menentukan arah dan tujuan praktis. Bantuan bukan pembayaran otomatis yang berlaku nasional. Warga terdampak dapat melaporkan keadaan atau meminta penilaian melalui VDMT, Kepala Adat, Dewan Komunitas, DDMT, Sekretaris Distrik, atau DMA. DDMT menilai permohonan bantuan, dan penilaian cepat biasanya dilakukan sebelum bantuan kasus per kasus diberikan. Bantuan dapat berupa paket makanan, kasur, selimut, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan mandi, sedangkan dukungan rekonstruksi dari DMA, Dewan Kota, Kepala Adat, atau anggota Dewan bergantung pada kasus. Tidak ada biaya permohonan bantuan bencana publik yang ditetapkan atau tenggat pemrosesan umum. Waktu ditentukan oleh penilaian DMA dan sumber daya yang tersedia. Biaya transportasi dan akomodasi pribadi umumnya tidak tercatat sebagai biaya yang otomatis ditanggung. Pemulihan dipantau oleh DMA, Sekretaris Distrik, dan DDMT. Jalan, jembatan, jembatan kecil untuk pejalan kaki, sekolah, rumah, tiang listrik, dan transformator merupakan titik kerusakan berulang. Direktorat Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum, dewan distrik, dan Perusahaan Listrik Lesotho dapat melaksanakan perbaikan atau rekonstruksi, tetapi waktu penyelesaian berbeda menurut kerusakan, akses, dan sumber daya.