Alam di Laos

Wilayah alam utama Laos meliputi Pegunungan Annam, dataran tinggi utara, dataran rendah Mekong, dataran banjir sungai, lahan basah, bentang alam karst, gua, dan sungai bawah tanah. Jenis hutannya mencakup Hutan Lembap Pegunungan Annam, Hutan Kering Indocina, dan Hutan Lembap Subtropis Indocina Utara. Sungai Mekong Raya menghubungkan habitat serta mendukung perikanan, lahan basah, dan mata pencaharian setempat. Satwa yang dilaporkan mencakup lebih dari 247 mamalia, 166 reptil dan amfibi, sekitar 700 burung, dan 90 spesies kelelawar. Spesies yang menjadi perhatian konservasi meliputi saola, owa pipi putih utara, lutung douc berkaki merah, kelinci belang Annam, kucing emas Asia, kijang bertanduk besar, gajah Asia, harimau, gaur, dan rangkong. Hin Nam No memiliki lebih dari 1,500 spesies tumbuhan berpembuluh, 536 spesies vertebrata, serta 10 hingga 11 spesies primata. Taman nasional seluas 94,121 hektare ini menjadi bagian situs warisan alam UNESCO lintas negara Phong Nha-Ke Bang–Hin Nam No pada 2025, dengan luas gabungan 217,447 hektare. Sistem perlindungan berjalan di tingkat nasional, provinsi, distrik, dan desa. Kategorinya mencakup taman nasional, monumen alam, kawasan konservasi spesies fauna dan flora liar, hutan konservasi sejarah dan budaya, serta hutan konservasi untuk pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Jumlah yang dilaporkan berbeda menurut tanggal dan registri: WCS mencatat 26 Kawasan Lindung Nasional dan 6 taman nasional pada 2024, sementara portal Lao Parks mencantumkan 25 Kawasan Konservasi Nasional bernama yang mencakup lebih dari 20% wilayah negara. Penambahan Nam Mouane–Phou Chomvoy National Park pada Agustus 2026 membuat registri resmi terkini dan tanggal pelaporan penting saat membandingkan jumlah. Kementerian Pertanian dan Lingkungan, divisi kehutanan dan kawasan lindungnya, kantor pertanian dan kehutanan provinsi serta distrik, administrasi provinsi dan distrik, serta kantor desa berbagi tanggung jawab dengan komunitas, LSM, peneliti, dan perusahaan swasta. Dasar hukum utama mencakup Forestry Law No. 64/NA tanggal 13 Juni 2019, Government Decree No. 219/GOV tanggal 20 Juni 2023 tentang Conservation Forests, Wildlife Law sebagaimana diubah pada 2023, serta aturan pelaksanaan CITES dan pengendalian perdagangan satwa liar. Zona Perlindungan Penuh umumnya melarang pemanfaatan biasa, kecuali untuk pengelolaan, patroli, penelitian, dan ekowisata yang disetujui secara sah. Zona Pemanfaatan Terkendali dan zona penyangga dapat mengizinkan hasil hutan bukan kayu, pertanian, atau pemanfaatan pohon secara berkelanjutan berdasarkan rencana yang berlaku. Hutan Pemanfaatan Desa mendukung kebutuhan desa dan rumah tangga, tetapi aturan ini melarang pembukaan hutan alam untuk penebangan komersial. Hasil hutan bukan kayu mencakup tumbuhan atau bagiannya, buah, biji, getah, jamur, madu, dan tanaman obat. Daftar I hingga III membedakan produk menurut kelangkaan, tingkat ancaman, status CITES, serta karakteristik pertumbuhan atau penggunaannya. Satwa liar dan sumber daya perairan mengikuti aturan hukum tambahan. Jasa ekosistem hutan, kegiatan karbon, pembayaran jasa lingkungan, penelitian, pendidikan, dan rekreasi juga dapat menjadi bagian sistem pengelolaan. Komunitas setempat dapat bekerja melalui Kontrak Konservasi antara kantor pengelola dan administrasi desa, pengakuan oleh Kantor Pertanian dan Kehutanan Distrik, serta pengesahan oleh administrasi distrik. Rencana Pengelolaan Kehutanan Desa, penanda batas, desa penjaga atau pengembangan hutan, pengendalian kebakaran, pengendalian perambahan, serta langkah penghidupan menghubungkan perlindungan dengan praktik setempat. Pengunjung dapat menemukan pendakian, gua, air terjun, sungai, kayak, berkemah, jalur pejalan kaki, zipline, homestay, dan ecolodge. Biaya masuk dan ketentuan akses tidak seragam secara nasional. Semuanya bergantung pada taman, zona, rencana pengelolaan, aturan lokal, dan terkadang proyek atau provinsi. Peneliti memerlukan izin sebelumnya dari otoritas kawasan hutan konservasi yang bertanggung jawab dan harus menyerahkan laporan tertulis dalam 60 hari setelah penelitian selesai. Akses informasi atau layanan administrasi dapat dikenai biaya. Pariwisata berbasis alam harus berlangsung di kawasan yang ditetapkan negara dan mematuhi rencana pengelolaan, hukum, dan persyaratan pemantauan. Konsesi biasanya memerlukan kajian sosial ekonomi dan ekologi, konsultasi dan kesepakatan dengan komunitas terdampak, studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, rencana tindakan, dan pengaturan pembagian manfaat. Pemerintah menyetujui konsesi hutan konservasi nasional, sedangkan otoritas provinsi atau distrik menangani konsesi dalam kewenangannya. Konsesi penghijauan kembali atau hasil hutan bukan kayu yang luasnya melebihi 10,000 hektare dapat berlangsung hingga 50 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 30 tahun berdasarkan penilaian kasus per kasus. Pendidikan lingkungan formal mencakup penyadartahuan publik, kurikulum sekolah, kegiatan keanekaragaman hayati serta perairan atau satwa liar, komunikasi kebijakan, pelatihan teknis, pengumpulan data, dan pemantauan. Di tingkat desa, pelatihan praktis dapat membahas batas wilayah, tanda keberadaan spesies, pencegahan kebakaran, dan pencegahan perambahan. Risiko alam mencakup kebakaran hutan, penyakit pohon dan satwa liar, erosi, degradasi daerah aliran sungai dan lahan basah, spesies invasif, serta perubahan iklim. Risiko ekologis ini berbeda dari pengelolaan tanggap darurat bencana secara umum. Konflik utama melibatkan deforestasi, fragmentasi habitat, perdagangan satwa liar ilegal, perburuan, pemanfaatan produk alam secara berlebihan, alih fungsi lahan, infrastruktur, investasi energi dan pertambangan, serta ketegangan antara pariwisata, pemanfaatan lokal, perlindungan air, dan keanekaragaman hayati. Hierarki mitigasi menangani dampak dengan menghindari, meminimalkan, memulihkan, dan jika berlaku mengimbangi dampak, dengan sasaran tanpa kehilangan bersih atau menghasilkan keuntungan bersih. Sumber daya hutan adalah milik negara, sedangkan pemanfaatan lokal bergantung pada area yang dialokasikan dan kepatuhan terhadap rencana pemanfaatan berkelanjutan serta hukum. Pelanggaran dapat berujung pada pembinaan ulang, peringatan, tindakan disiplin, denda, ganti rugi perdata, atau hukuman pidana.