Bencana di Kosovo

Sistem pengelolaan bencana Kosovo mencakup keadaan darurat yang sangat mengancam manusia, lingkungan, atau infrastruktur penting. Risiko utama mencakup banjir sungai di DAS Drini, banjir bandang dan tanah longsor di daerah pegunungan, kebakaran hutan, gempa bumi, kekeringan dan kekurangan air, salju tebal dan longsoran salju, insiden bahan berbahaya, kegagalan bendungan atau waduk, serta kegagalan infrastruktur penting. Profil risiko dan sumber daya yang tersedia berbeda antar-munisipalitas. Kerangka hukum dan perencanaan mencakup Undang-Undang No. 04/L-027, Strategi Negara Pengurangan Risiko Bencana 2023-2028, Peraturan GRK No. 25/2020 tentang penilaian risiko, Peraturan No. 08/2013 tentang perencanaan darurat, dan Rencana Tanggap Nasional. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME) memberikan kepemimpinan teknis untuk analisis risiko, pemantauan, peringatan, komunikasi publik, pelatihan, cadangan, dan koordinasi. Institut Hidrometeorologi Kosovo (IHMK) menyediakan informasi cuaca dan peringatan dini yang dinilai AME untuk menentukan tindakan darurat. Qendra Operative Emergjente 112 yang beroperasi 24 jam menerima laporan darurat dan dapat mengaktifkan unit pemadam kebakaran dan penyelamatan profesional, layanan medis darurat, serta badan terkait lainnya. Nomor darurat umum adalah 112; 192 menghubungkan ke polisi, 193 ke layanan pemadam kebakaran, dan 194 ke layanan medis darurat. Panggilan ke 112 gratis, sedangkan penyalahgunaan nomor darurat dapat dikenai sanksi. Pemerintah mengelola koordinasi nasional, bencana besar, dan bantuan internasional. Munisipalitas dan wali kota mengatur rencana lokal, peringatan, unit tanggap, akomodasi, persediaan, dan pemulihan, sementara Kepolisian Kosovo menjaga ketertiban umum. Pusat operasi darurat lokal dapat dibentuk oleh wali kota atas permintaan pengelola darurat lokal atau komandan insiden. Tanggap darurat dimulai di tingkat lokal dan dapat ditingkatkan dengan melibatkan munisipalitas tetangga, wilayah lain, dan, ketika sumber daya lokal dan negara tidak mencukupi, Pasukan Keamanan Kosovo. Saat terjadi keadaan darurat, masyarakat sebaiknya melaporkan bahaya melalui 112, mengikuti instruksi yang telah diverifikasi, menghindari area berbahaya, dan tidak mencoba penyelamatan yang dapat membahayakan diri. Evakuasi digunakan ketika langkah perlindungan lain tidak memadai; Pemerintah, wali kota, atau komandan insiden menentukan jalur, tujuan, dan tenggat evakuasi berdasarkan rencana tanggap darurat atau situasi langsung. Munisipalitas penerima bertanggung jawab atas akomodasi, perawatan, dan akses pendidikan, sementara status hukum orang tersebut tetap tidak berubah. Pemerintah dan munisipalitas menyediakan akomodasi dan perawatan yang diperlukan bagi orang yang tidak lagi memiliki rumah atau mata pencaharian yang aman setelah bencana. Undang-undang mengatur agar tempat penampungan umum siap digunakan dalam 24 jam, tetapi ketersediaan sebenarnya berbeda menurut munisipalitas. Pemulihan menggunakan komisi kerusakan pusat dan lokal, langkah pemulihan munisipal, serta kemungkinan bantuan rekonstruksi dari anggaran Kosovo setelah keputusan pemerintah. Orang terdampak sebaiknya menyimpan bukti kerusakan, meski dasar penelitian tidak menetapkan pembayaran otomatis universal. Peraturan GRK No. 01/2017 menjadi dasar hukum untuk bantuan keuangan satu kali, tetapi kelayakan konkret dan prosedur permohonan perlu diperiksa tersendiri. Biaya perlindungan dan penyelamatan bencana dibiayai melalui anggaran Kosovo dan munisipal, asuransi, donasi, bantuan internasional, dan organisasi. Biaya perlindungan, penyelamatan, dan bantuan yang diperlukan dalam lingkup kewenangan otoritas terkait umumnya ditanggung badan publik, sementara orang atau organisasi yang dengan sengaja atau lalai menyebabkan intervensi, pekerjaan pemulihan, atau klaim dapat diwajibkan mengganti biaya. Warga diharapkan bekerja sama, memberikan bantuan material, dan berpartisipasi dalam struktur kesiapsiagaan dan perlindungan, dengan pengecualian hukum untuk tugas militer dan profesional. Partisipasi sukarela dimungkinkan mulai usia 15 tahun, dan penggunaan bahan milik pribadi yang diwajibkan dapat menimbulkan hak atas kompensasi; kompensasi menurut undang-undang juga dapat mencakup kehilangan pendapatan akibat pengerahan.