Code du Travail berlaku bagi pekerjaan dependen yang dilakukan di Kamerun, terlepas dari tempat kontrak ditandatangani atau tempat tinggal para pihak. Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, yang dikenal sebagai MINTSS, menetapkan kebijakan, mengawasi Code dan perjanjian kolektif, serta mendukung dialog antara serikat pekerja dan pemberi kerja. Kantor Inspection du Travail et de la Prévoyance Sociale setempat memeriksa tempat kerja, menyimpan register terkait, melakukan intervensi di lokasi, dan mengadakan konsiliasi. Penempatan tenaga kerja secara formal berada di bawah MINTSS; akses bagi pekerja gratis melalui layanan publik atau badan swasta maupun serikat pekerja yang berwenang. Kontrak kerja umumnya dapat disepakati tanpa bentuk khusus, tetapi kontrak waktu tertentu yang berlangsung lebih dari tiga bulan atau mengharuskan perpindahan tempat tinggal harus dibuat tertulis dan salinannya disampaikan kepada Inspektorat Tenaga Kerja. Kontrak waktu tertentu dapat berlangsung sampai dua tahun dan hanya dapat diperpanjang sekali. Pemutusan lebih awal dibatasi pada pelanggaran serius, keadaan kahar, atau kesepakatan tertulis kedua pihak. Masa percobaan tertulis dapat berlangsung sampai enam bulan, atau delapan bulan bagi eksekutif, termasuk perpanjangannya. Selama masa percobaan tidak diperlukan pemberitahuan maupun kompensasi. Kontrak pemagangan harus tertulis; jika tidak, kontrak itu batal. Pekerja asing memerlukan visa menteri yang diwajibkan sebelum mulai bekerja; jika tidak ada keputusan dalam dua bulan, persetujuan dianggap diberikan menurut ketentuan yang dinyatakan. Jika subkontraktor menjadi pailit, dalam beberapa keadaan kontraktor dapat menghadapi klaim upah langsung. Pemberi kerja tidak boleh menjatuhkan denda uang sebagai hukuman disipliner. Satu-satunya sanksi disipliner yang disebut berdampak pada upah adalah skorsing, maksimal delapan hari kerja, dengan alasan tertulis dan pemberitahuan kepada Inspektorat Tenaga Kerja dalam 48 jam. Peraturan internal dapat mengatur organisasi kerja, disiplin, keselamatan, dan higiene, tetapi harus ditinjau terlebih dahulu oleh perwakilan pekerja dan Inspektorat Tenaga Kerja. Upah harus dibayar dalam alat pembayaran yang sah dengan jarak pembayaran paling lama satu bulan. Upah bulanan harus dibayar paling lambat delapan hari setelah akhir bulan; pemberi kerja harus memberikan slip upah dan melunasi jumlah yang terutang saat kontrak berakhir. Klaim upah memiliki prioritas atas banyak klaim lain. Riset yang diberikan mencatat dekret SMIG tahun 2023 yang menetapkan CFA 41.875 bagi pegawai negara yang dicakup Code, CFA 45.000 untuk pertanian dan kegiatan serupa, serta CFA 60.000 untuk sektor lain. Dekret 2024/0168 mencabut aturan yang bertentangan, termasuk dekret 2023, dan menetapkan CFA 43.969 hanya bagi pegawai negara yang dicakup Code. Sumber primer yang tersedia belum memastikan SMIG sektor swasta saat ini; karena itu periksa sektor dan kasus terkini, jangan mengandalkan angka lama. Pekerjaan nonpertanian dibatasi 40 jam per minggu. Pekerjaan pertanian dibatasi 2.400 jam per tahun dan biasanya tidak lebih dari 48 jam per minggu. Kerja malam berlangsung pukul 22.00 sampai 06.00. Istirahat mingguan minimal 24 jam dan biasanya diambil pada hari Minggu. Lembur memerlukan otorisasi atau pengaturan yang berlaku dan memperoleh tambahan upah sesuai aturan pelaksana. Setelah satu tahun, cuti tahunan bertambah 1,5 hari kerja per bulan; pekerja di bawah 18 tahun memperoleh 2,5 hari per bulan. Cuti untuk peristiwa keluarga dapat mencapai sepuluh hari per tahun, dan dua hari cuti tambahan diperoleh setiap lima tahun masa kerja. Tambahan terkait kehamilan berlaku untuk setiap anak di bawah enam tahun. Cuti tahunan yang belum digunakan dibayarkan saat kontrak berakhir. Jika pemberi kerja memindahkan pekerja untuk kepentingan usaha, pengaturan transportasi dapat mencakup pasangan dan anak-anak di bawah umur. Kehamilan dilindungi dari pemecatan. Cuti melahirkan berlangsung 14 minggu, biasanya dimulai empat minggu sebelum perkiraan kelahiran, dengan tambahan enam minggu jika ada penyakit yang disertifikasi. Tunjangan harian kehamilan dari CNPS setara dengan upah yang benar-benar diterima. Pekerja yang menyusui dapat memperoleh jeda sampai satu jam per hari kerja selama 15 bulan. Mempekerjakan anak di bawah 14 tahun, termasuk sebagai peserta magang, dilarang kecuali menteri memberikan pengecualian. Pekerja di bawah 18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan berbahaya dan menghadapi pembatasan kerja di kapal. Pemberi kerja harus menyediakan langkah kesehatan dan keselamatan kerja, layanan kesehatan, dan air minum; alkohol dilarang di tempat kerja. Inspektur Tenaga Kerja atau dokter kesehatan kerja dapat memerintahkan langkah perlindungan segera. CNPS adalah singkatan Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, lembaga asuransi sosial Kamerun. Pemberi kerja dan pekerja harus menjadi anggota dan terdaftar. Pemberi kerja menghitung iuran, memotong bagian pekerja, dan membayar jumlah keseluruhan, biasanya melalui deklarasi elektronik dan dalam 15 hari setelah bulan iuran. CNPS mencakup tunjangan keluarga, pensiun hari tua, invaliditas dan ahli waris, serta risiko kerja; saat ini CNPS tidak menyediakan perlindungan umum untuk sakit atau pengangguran. Untuk kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, pemberi kerja harus memberi tahu CNPS dalam tiga hari kerja. Jika pemberi kerja tidak melapor, pekerja terdampak atau penerima manfaat yang memenuhi syarat dapat melapor dalam tiga tahun. Pekerja dan pemberi kerja dapat membentuk atau bergabung dengan serikat dan organisasi pemberi kerja tanpa otorisasi terlebih dahulu; keanggotaan tetap sukarela. Diskriminasi anti-serikat tidak sah. Perjanjian kolektif dan perjanjian perusahaan dapat menetapkan kondisi kerja dan upah. Délégués du personnel, yaitu perwakilan pekerja terpilih, diwajibkan di perusahaan yang secara teratur mempekerjakan sedikitnya 20 pekerja. Masa jabatan mereka dua tahun. Pemilih harus berusia 18 tahun dan memiliki masa kerja enam bulan; calon harus berusia 20 tahun, menguasai bahasa Inggris atau Prancis, dan memiliki masa kerja terus-menerus 12 bulan. Tugas perwakilan dibayar sampai 15 jam per bulan. Perwakilan mendapat perlindungan dari pemecatan; pemecatan karena alasan ekonomi yang menghapus posisinya memerlukan persetujuan Inspektorat Tenaga Kerja. Kontrak tanpa batas waktu harus diputus secara tertulis dengan alasan dan pemberitahuan. Masa pemberitahuan ditetapkan dalam aturan menteri menurut masa kerja dan kategori pekerjaan, bukan satu jangka waktu tunggal dalam Code itu sendiri. Selama masa pemberitahuan, pekerja memperoleh satu hari berbayar per minggu untuk mencari pekerjaan lain. Pemecatan langsung karena pelanggaran serius tetap dapat ditinjau pengadilan. Pemecatan oleh pemberi kerja setelah sedikitnya dua tahun masa kerja umumnya menimbulkan hak pesangon, kecuali dalam kasus pelanggaran serius. Pemecatan yang tidak sah dapat berujung pada ganti rugi. Pemecatan ekonomi memerlukan konsultasi dengan perwakilan pekerja dan Inspektorat Tenaga Kerja, perundingan alternatif sampai 30 hari penuh, serta pemilihan berdasarkan kompetensi, masa kerja, dan tanggung jawab keluarga. Pekerja terdampak mendapat prioritas untuk dipekerjakan kembali selama dua tahun dan seharusnya menerima sertifikat kerja pada akhir hubungan kerja. Perselisihan kerja individual terlebih dahulu diajukan ke Inspektorat Tenaga Kerja yang berwenang untuk konsiliasi. Protokol penyelesaian dapat diberlakukan setelah disahkan oleh pengadilan. Jika konsiliasi gagal, pekerja dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Perburuhan, umumnya di tempat kerja atau, jika diizinkan, di tempat tinggal pekerja. Proses tingkat pertama dan banding bebas biaya pengadilan; klaim biasanya menyertakan laporan yang menyatakan konsiliasi gagal. Perselisihan kolektif harus segera dilaporkan kepada Inspektorat Tenaga Kerja, dilanjutkan dengan konsiliasi dan, jika gagal, dirujuk ke arbitrase dalam delapan hari penuh. Mogok atau penutupan usaha baru sah setelah prosedur itu ditempuh dan gagal. Commission Nationale Consultative du Travail memberi nasihat mengenai urusan ketenagakerjaan, sedangkan Commission Nationale de Santé et de Sécurité au Travail menangani kesehatan dan keselamatan kerja.
Hukum ketenagakerjaan di Kamerun
Hukum ketenagakerjaan di Kamerun mengatur pekerjaan berbayar yang dilakukan di bawah arahan dan kendali pemberi kerja, termasuk kontrak, upah, waktu kerja, perlindungan, perwakilan, perselisihan, dan pemutusan hubungan kerja. Kerangka utamanya adalah Loi n° 92/007 tanggal 14 Agustus 1992, yang dikenal sebagai Code du Travail, dilengkapi dekret, perintah menteri, perjanjian kolektif, dan perjanjian perusahaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial serta Inspektorat Tenaga Kerja setempat mengawasi sistem ini, sedangkan CNPS menangani asuransi sosial. Pegawai negeri yang tunduk pada undang-undang kepegawaian, personel militer, peradilan, keamanan, dan pemasyarakatan mengikuti rezim terpisah; pegawai negara yang dicakup Code du Travail tetap berada dalam kerangka ini.
Saran
Perlakukan hubungan kerja, catatan upah, waktu kerja, dan pendaftaran asuransi sosial sebagai satu berkas bukti. Periksa rezim yang berlaku sebelum mengandalkan aturan umum, terutama untuk pegawai negara, upah minimum sektor swasta, kontrak waktu tertentu, visa pekerja asing, dan pemutusan kerja. Simpan catatan tertulis dan hubungi Inspektorat Tenaga Kerja sejak awal jika pemberi kerja tidak memperbaiki masalah yang telah didokumentasikan.