Apa yang disyaratkan Code des investissements untuk investasi langsung di Djibouti?

Proyek yang memenuhi syarat umumnya memerlukan permohonan sebelum pelaksanaan, disertai rencana investasi, biaya, jadwal, perkiraan pekerjaan, dan studi profitabilitas. Proyek juga mungkin memerlukan kepatuhan pendaftaran perusahaan, pajak, ketenagakerjaan, tanah, perizinan sektor, serta anti pencucian uang.

Dapatkah investor ritel memperdagangkan saham dan ETF melalui pasar lokal di Djibouti?

Dalam sumber BCD yang ditinjau, tidak ditemukan bursa lokal, pialang, kustodian sentral sekuritas, pasar ETF, atau infrastruktur perdagangan ritel standar yang terverifikasi. Bank dapat menyediakan layanan penempatan, pembelian, pengelolaan, atau penitipan sekuritas secara terbatas hanya sesuai persetujuan BCD dan kerangka hukum yang berlaku.

Lembaga Djibouti mana yang mendukung atau mengawasi investasi di Djibouti?

ANPI menyediakan informasi dan dukungan bagi investor, Guichet Unique menyalurkan prosedur terkait, dan Commission nationale des Investissements dapat memberikan persetujuan proyek. BCD mengawasi bank dan lembaga keuangan, sedangkan FSD adalah dana milik negara untuk investasi strategis dan profesional, bukan dana ritel yang bebas diakses.

Risiko apa yang perlu dinilai investor sebelum berinvestasi di Djibouti?

Penilaian perlu mencakup likuiditas rendah, pembentukan harga lokal yang terbatas, konsentrasi pada infrastruktur dan eksposur terkait negara, risiko kepemilikan dan izin, perubahan regulasi, pihak lawan, mata uang, pembiayaan kembali, iklim, pasokan, dan Laut Merah. Kontrak proyek, jalur keluar, dan persyaratan berkelanjutan dari setiap agrément juga perlu ditinjau.

Investasi di Djibouti

Q: Apa perbedaan Régime A dan Régime B untuk investasi di Djibouti?

Régime A umumnya mulai dari DJF 15 juta untuk pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan perikanan, serta DJF 30 juta untuk proyek lain yang memenuhi syarat. Régime B juga mensyaratkan setidaknya DJF 100 juta atau 50 pekerjaan tetap, dan dapat memberikan insentif pajak serta administratif yang berbeda atau lebih lama.

Investasi di Djibouti terutama dilakukan dengan berpartisipasi langsung dalam perusahaan, proyek produktif, properti, peralatan, dan infrastruktur, bukan melalui pasar sekuritas lokal yang berkembang. Tidak ada bursa saham lokal, pasar ETF atau reksa dana ritel, infrastruktur perdagangan standar, atau pialang lokal yang terverifikasi dalam sumber Banque Centrale de Djibouti yang ditinjau. Peluang yang paling banyak terdokumentasi mencakup proyek swasta di pelabuhan, logistik, energi, telekomunikasi, pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri.

Saran

Perlakukan investasi di Djibouti terutama sebagai keputusan tentang proyek, perusahaan, atau aset riil, bukan sebagai akses mudah ke pasar sekuritas lokal yang terdiversifikasi. Pilih investasi langsung hanya jika kepemilikan, izin, pembiayaan, pihak lawan, dan jalur keluar yang realistis dapat diverifikasi. Simpan dana di bank untuk kebutuhan likuiditas, dengan memahami bahwa cara ini tidak menciptakan diversifikasi pasar lokal yang luas.

olehNimo&Omar

Code des investissements (Kode Investasi) menyediakan kerangka utama untuk proyek investasi swasta di Djibouti, termasuk proyek di Zone Franche (Zona Bebas). Kegiatan yang memenuhi syarat dapat mencakup penyertaan dalam perusahaan swasta, bangunan, kendaraan, kapal, pesawat, dan instalasi produktif. Contoh sektor meliputi layanan pelabuhan dan bandara, logistik, energi, telekomunikasi, pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri. Investor Djibouti maupun asing umumnya memiliki kebebasan investasi yang sama, tetapi suatu kegiatan mungkin memerlukan pendaftaran perusahaan, kepatuhan pajak dan ketenagakerjaan, hak atas tanah, persetujuan sektor, serta pemeriksaan anti pencucian uang dan identitas pelanggan. Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANPI), yaitu Badan Nasional Promosi Investasi, menyediakan informasi, saran, dan dukungan bagi investor. Guichet Unique (layanan satu pintu) menjadi kanal administratif untuk prosedur terkait. Commission nationale des Investissements (Komisi Investasi Nasional) dapat memberikan persetujuan proyek, yang disebut agrément, jika rezim investasi yang berlaku mensyaratkannya. Permohonan seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan dan biasanya mencakup rencana investasi, biaya, jadwal, perkiraan lapangan kerja, dan studi profitabilitas. Persetujuan tidak otomatis membuat semua insentif tersedia; perlakuan yang berlaku ditentukan oleh kegiatan, struktur, dan kepatuhan proyek. Régime A umumnya berlaku mulai dari DJF 15 juta untuk pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan perikanan, serta mulai DJF 30 juta untuk proyek lain yang memenuhi syarat. Régime B juga mensyaratkan setidaknya DJF 100 juta atau 50 pekerjaan tetap. Proyek Régime A yang disetujui dapat memperoleh manfaat seperti pembebasan pajak paten sampai proyek mulai beroperasi ditambah lima tahun, serta keringanan pajak impor atau konsumsi domestik untuk bahan yang disetujui. Régime B dapat memberikan beberapa pembebasan hingga sepuluh tahun, termasuk pembebasan pajak laba hingga delapan tahun untuk kasus yang dicakup aturan, serta kemungkinan kemudahan terkait tanah, pendaftaran, dan izin bangunan. Jika agrément dicabut, pajak dan biaya yang ditangguhkan dapat segera jatuh tempo. ANPI dan kementerian terkait perlu memastikan penerapan terkini setiap manfaat untuk proyek tertentu. Sekuritas seperti saham dan obligasi diakui dalam hukum, tetapi Banque Centrale de Djibouti (BCD), yaitu Bank Sentral Djibouti, telah mengonfirmasi tidak adanya pasar keuangan nasional. Tidak ditemukan bursa lokal, pialang lokal, kustodian sentral sekuritas, pembentukan harga lokal yang rutin, atau infrastruktur perdagangan ritel standar. Lembaga kredit dapat menyediakan penempatan, pemesanan, pembelian, pengelolaan, penitipan sekuritas atau produk keuangan, serta saran aset sebagai kegiatan tambahan, tetapi hanya sesuai persetujuan BCD dan dasar hukum yang berlaku. BCD mengawasi bank dan lembaga keuangan. Daftar terkini BCD mencakup 10 bank konvensional, 3 bank Islam, 4 lembaga keuangan mikro, 3 lembaga keuangan khusus, dan 2 penerbit uang elektronik. Lembaga-lembaga ini mungkin menawarkan tabungan, pembiayaan, atau akses penitipan, tetapi keberadaan mereka tidak membuktikan adanya pasar sekuritas ritel. Fonds Souverain de Djibouti (FSD), yaitu Dana Kekayaan Negara Djibouti, adalah dana milik negara untuk investasi jangka menengah dan panjang. Dana ini dapat memiliki aset tercatat maupun tidak tercatat, aset tak berwujud, properti, dana, modal ventura, dan utang, serta dapat berinvestasi bersama investor nasional atau internasional. Bukti yang tersedia berkaitan dengan proyek strategis dan profesional, bukan akses ritel terbuka bagi investor kecil. Karena itu, diversifikasi portofolio lokal terbatas. Kombinasi eksposur langsung pada proyek atau perusahaan dengan dana likuid yang disimpan di bank hanya dapat mengurangi konsentrasi sejauh investor memiliki akses yang sesuai, sah, dan tersedia ke setiap instrumen. Platform sekuritas luar negeri berada di luar padanan kelembagaan lokal Djibouti dan tidak boleh disajikan sebagai layanan pasar Djibouti. Djibouti menjalankan currency board, dengan nilai tukar yang dilaporkan sebesar USD 1 = DJF 177.721, dan DJF dapat dikonversi. BCD melaporkan tidak ada pembatasan pembayaran atau transfer untuk transaksi internasional berjalan, tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa repatriasi modal bebas tanpa batas dalam setiap struktur investasi. Risiko nilai tukar tetap ada untuk mata uang selain USD dan DJF. Biaya berbeda-beda menurut bank, pengaturan penitipan, transfer, pendaftaran, pajak, uji tuntas, dan kegiatan proyek; biaya pialang atau dana ritel yang seragam tidak terverifikasi. Waktu permohonan juga bergantung pada proyek dan otoritas. Tidak ada imbal hasil yang dijamin. Risiko utama mencakup likuiditas rendah dan sulitnya keluar, keterbatasan pembentukan harga lokal, konsentrasi pada eksposur terkait negara, pelabuhan, logistik, dan infrastruktur, masalah hak milik dan izin, perubahan regulasi atau politik, risiko pihak lawan dan perbankan, pembatasan anti pencucian uang, risiko pembiayaan kembali dan suku bunga, risiko iklim dan pasokan, serta paparan terhadap kondisi Laut Merah. Karena itu, penilaian proyek perlu mencakup kepemilikan, izin, tanah, kontrak, pembiayaan, mata uang, pihak lawan, jalur keluar, dan persyaratan berkelanjutan dari setiap agrément sebelum modal dikomitmenkan.