Sistem hukum privat Grenada menggabungkan aturan common law, Equity, dan berbagai undang-undang terpisah yang dijalankan melalui lembaga berbeda. Parlemen dan Government Printery menerbitkan undang-undang, sedangkan Kementerian Urusan Hukum mendukung kerangka hukum. Peraturan daring di laws.gov.gd mungkin tidak lengkap atau belum terkonsolidasi, sehingga Naskah Resmi cetak tetap berwenang jika ada perbedaan versi. Tanggung jawab hukum perdata umumnya dimulai pada usia 18 tahun; orang dewasa biasanya dapat memiliki dan mengalihkan properti, membuat kontrak dan wasiat, serta menikah, sedangkan anak di bawah umur tunduk pada perwakilan dan aturan undang-undang khusus. Kapasitas tetap bergantung pada keadaan dan Undang-Undang yang relevan. Sengketa kontrak merujuk pada prinsip kontrak common law, Equity, dan undang-undang termasuk Mercantile Law Act, Bills of Exchange Act, Assignment of Debts Act, serta peraturan arbitrase. Pengadilan Magistrat dapat memeriksa klaim kontrak hingga EC$10.000 dan klaim perbuatan melawan hukum hingga EC$7.500 berdasarkan Cap177; klaim yang melampaui batas tersebut umumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Transaksi tanah menggunakan akta atau instrumen lain dan mungkin perlu diajukan atau didaftarkan ke Pendaftaran Akta dan Tanah berdasarkan Deeds and Land Registry Act Cap79. Pendaftaran dapat menyediakan pencarian, sertifikat, dan salinan resmi; surat kuasa terkait akta harus didaftarkan bersama akta. Wasiat yang memengaruhi tanah bukan bukti hak sebelum pendaftaran yang diwajibkan. Tidak ada bukti langsung bahwa Grenada memiliki sistem hak tanah universal model Torrens. Hipotek, pelunasan, penerima, dan penjualan oleh kreditur hipotek diatur oleh Conveyancing and Law of Property Act Cap64, sedangkan sewa, uang sewa, dan hak masuk kembali diatur oleh Landlord and Tenant Act Cap164. Aturan Aliens (Land-Holding Regulation) dapat memengaruhi kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Urusan keluarga menggunakan Marriage Act Cap184, Status of Children Act Cap311A, Child Protection and Adoption Act Cap44A_2, serta Maintenance Act Cap180. Tuntutan nafkah dapat menyangkut pasangan, anak, atau orang tua tanggungan; undang-undang mengatur penetapan paternitas dan hak asuh. Permohonan paternitas biasanya diajukan dalam 12 bulan setelah kelahiran, dengan tunduk pada pengecualian undang-undang. Cap100B, Family Court Act, dicabut oleh Act 8/1996, sehingga forum terkini untuk permohonan keluarga perlu dipastikan sebelum pengajuan. Harta peninggalan diproses melalui Mahkamah Agung dengan pengesahan wasiat atau surat administrasi. Berdasarkan Intestate Estates Act Cap154, pasangan yang ditinggalkan bersama anak umumnya menerima setengah bagian dan anak-anak berbagi rata setengah lainnya, sedangkan kerabat menurut undang-undang yang berbeda mungkin mewarisi jika tidak ada pasangan atau anak. Status Anak dan aturan tentang status kelahiran dapat memengaruhi hak. Properti tidak bergerak dikelola oleh wakil pribadi berdasarkan Real Estate Devolution Act Cap274; penjualan, hipotek, atau sewa yang melebihi satu tahun mungkin memerlukan persetujuan penerima manfaat atau wewenang Mahkamah Agung. Tanggung jawab perdata terutama mengikuti prinsip perbuatan melawan hukum common law seperti kelalaian dan ganti rugi, dilengkapi Law Reform (Married Women and Tortfeasors) Act Cap166, Law Reform (Miscellaneous Torts) Act Cap167, Compensation for Injuries Act Cap59, dan Motor Vehicles Insurance (Third-Party Risks) Act Cap202. Limitation of Actions Act Cap173 dapat membatasi klaim setelah periode yang berlaku. Proses perdata mengikuti Eastern Caribbean Supreme Court Civil Procedure Rules 2000, termasuk pengajuan klaim, penyampaian dokumen, pengelolaan perkara, bukti, klaim pengesahan wasiat, dan pelaksanaan putusan. Konstitusi melindungi tribunal independen dan tidak memihak, pemeriksaan yang adil dalam waktu wajar, serta sidang terbuka. Masalah hak tanah umumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, meskipun Cap177 menyediakan pengecualian terbatas dan jalur berdasarkan persetujuan; banding atas keputusan Pengadilan Magistrat diatur oleh Cap178. Pelaksanaan putusan dapat menggunakan Bagian 43 hingga 46 ECSC CPR, pemeriksaan lisan berdasarkan Bagian 44, prosedur penyitaan atau garnishee, penyitaan dan penjualan harta bergerak berdasarkan Cap55, serta perintah terkait uang, tanah, barang, atau suatu tindakan. Pengadilan dapat memerintahkan penjualan tanah untuk melunasi putusan hanya setelah menunjukkan bahwa aset lain yang memadai tidak tersedia. Surat panggilan terkait putusan berdasarkan CPR Bagian 52 memerlukan prosedur yang tepat, dan putusan asing dapat diakui atau didaftarkan berdasarkan CPR Bagian 72 serta Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act Cap113. Biaya pengadilan, penyampaian dokumen, pendaftaran, materai, pengalihan tanah, survei, ahli, juru sita, dan hukum berbeda menurut perkara; tidak ada satu biaya atau tenggat terkini yang berlaku untuk seluruh sistem hukum perdata Grenada.
Hukum Perdata di Grenada
Hukum perdata di Grenada mengatur hubungan hukum antara orang dan organisasi swasta, termasuk kontrak, tanah, urusan keluarga, warisan, klaim kompensasi, dan penegakan pengadilan. Grenada mengandalkan common law dan Equity bersama berbagai undang-undang terpisah, bukan satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkonsolidasi. Lembaga terkait mencakup Mahkamah Agung, Pengadilan Magistrat, Mahkamah Agung Karibia Timur, Pendaftaran Akta dan Tanah, serta proses pengesahan wasiat di Mahkamah Agung.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.