Negara dan pemerintahan di Fiji

Konstitusi memiliki kewenangan hukum tertinggi di Fiji. Bill of Rights dalam pasal 6 hingga 45 melindungi hak hidup, kebebasan, peradilan yang adil, keadilan administratif, kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, bergerak, beragama, privasi, dan kesetaraan. Konstitusi juga mengakui hak terkait tanah, pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan dan air, jaminan sosial, lingkungan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Aturan konstitusional juga mengatur keadaan darurat, termasuk batas dan prosedur dalam pasal 43 dan 154. Fiji memiliki Parlemen unikameral, artinya badan legislatifnya memiliki satu kamar. Parlemen terdiri atas 55 anggota terpilih dan seorang Speaker yang bukan anggota terpilih. Parlemen membuat undang-undang, mewakili masyarakat, mengawasi Eksekutif, menyetujui anggaran nasional, dan membahas perjanjian. Kabinet terdiri atas Perdana Menteri dan para menteri. Presiden adalah kepala negara menurut konstitusi dan umumnya bertindak atas saran Pemerintah. Parlemen menyediakan akses publik melalui situs web, galeri publik, komite, Hansard, pertanyaan tertulis, dan petisi. Petisi memerlukan tanda tangan warga Fiji dan dukungan seorang anggota Parlemen, serta biasanya harus diserahkan setidaknya dua minggu sebelum dibahas. Petisi tidak menggantikan pemilihan umum. Kehakiman terpisah dari cabang politik. Supreme Court adalah pengadilan banding terakhir Fiji. Court of Appeal menangani banding tingkat menengah, High Court memiliki yurisdiksi tingkat pertama yang tidak terbatas, dan Magistrates' Courts menangani perkara pidana dan perdata tingkat lebih rendah. Pengadilan dan tribunal lain dapat dibentuk berdasarkan undang-undang tertentu. Supreme Court dan Court of Appeal bersidang di Suva. Layanan High Court tersedia di Suva, Lautoka, dan Labasa, sedangkan Magistrates' Courts beroperasi di seluruh Fiji. Akses ke pengadilan dilakukan melalui kepaniteraan dan prosedur pengadilan terkait. Biaya bergantung pada perkara, sedangkan tenggat banding atau pengajuan bergantung pada aturan pengadilan yang berlaku. Fiji terbagi menjadi Divisi Tengah, Timur, Utara, dan Barat, yang terutama mendukung koordinasi negara dan bukan pemerintahan legislatif terpisah. Negara ini juga memiliki 14 provinsi. Rotuma berstatus sebagai dependensi. Dewan kota dan dewan munisipal membentuk lapisan pemerintahan kota berdasarkan Local Government Act 1972, dengan tanggung jawab terkait pemerintahan lokal serta perencanaan kota dan wilayah. Ministry of Local Government serta Department of Local Government and Town and Country Planning mendukung sistem ini. Sistem pemerintahan iTaukei menyediakan jalur formal dan adat tersendiri bagi masyarakat adat Fiji. Sistem ini mencakup Great Council of Chiefs, yang juga disebut Bose Levu Vakaturaga, iTaukei Affairs Board, Provincial Councils, Tikina Councils, dan Village Councils. Tingkatan adatnya mencakup provinsi, tikina, vanua, desa, dan yavusa. iTaukei Affairs Board melayani seluruh 14 provinsi. Lembaga-lembaga ini dapat sangat relevan secara lokal, tetapi tidak menggantikan Pemerintah nasional, otoritas munisipal, atau pengadilan. Administrasi publik dijalankan melalui kementerian, departemen, dan badan hukum. Permanent Secretary mengelola administrasi senior departemen. Public Service Commission mengangkat dan mempromosikan pegawai negeri senior, menangani disiplin, serta menyediakan fungsi banding terakhir untuk urusan kepegawaian yang relevan. Akses, biaya, dan waktu pemrosesan bergantung pada lembaga dan layanan yang diminta; Fiji tidak memiliki satu prosedur, biaya, atau tenggat untuk semua layanan publik. Ministry of Finance menyiapkan Anggaran Nasional tahunan. Prosesnya mencakup konsultasi, pertimbangan Kabinet dan Pemerintah, serta persetujuan Parlemen. Tahun keuangan Fiji berlangsung dari 1 Agustus hingga 31 Juli. Medium-Term Fiscal Strategy yang disiapkan berdasarkan Financial Management Act menghubungkan keputusan tahunan dengan perencanaan fiskal jangka panjang. National Development Plan 2025–2029 dan Vision 2050 menyediakan kerangka perencanaan yang lebih luas. Dalam anggaran 2025–2026, pendapatan yang diproyeksikan adalah FJD 3.947,4 juta, pengeluaran FJD 4.833,5 juta, dan defisit bersih FJD 886,0 juta. Utang yang diproyeksikan adalah FJD 11.700,6 juta atau 79,8% dari PDB. Angka-angka ini berlaku untuk periode anggaran tersebut dan tidak boleh dianggap sebagai nilai tetap. Beberapa badan mengawasi kekuasaan publik dan uang negara. Auditor-General mengaudit rekening, uang, dan aset publik secara independen serta melaporkan kepada Parlemen setidaknya setiap tahun. Public Accounts Committee memeriksa rekening dan laporan Auditor-General. Fiji Independent Commission Against Corruption, yang dikenal sebagai FICAC, menerima pengaduan dan menjalankan fungsi penyelidikan, pencegahan, pendidikan, dan penuntutan berdasarkan FICAC Act 2007 beserta amendemennya. Fiji Human Rights and Anti-Discrimination Commission, atau FHRADC, menangani pengaduan hak asasi manusia dan diskriminasi, penyelidikan, konsiliasi, pemulihan melalui pengadilan, serta rekomendasi kepada Pemerintah. Komite Parlemen memeriksa departemen, peraturan turunan, perjanjian, dan petisi, sedangkan Public Service Commission mengawasi urusan kepegawaian terkait. Cakupan saat ini tidak menetapkan adanya lembaga Ombudsman umum yang setara di Fiji. Konstitusi dan Information Act 2018 menyediakan jalur untuk mengakses informasi publik. Siapa pun dapat meminta informasi dari lembaga publik, termasuk kementerian, komisi, aparat berseragam, pengadilan, otoritas hukum, dan perusahaan Pemerintah. Hak akses dan koreksi tetap tunduk pada pengecualian serta aturan prosedural, dan biaya yang ditetapkan dapat berlaku. Parlemen dan komitenya umumnya terbuka bagi publik dan media, dan konsultasi publik dapat dilakukan mengenai RUU dan Anggaran. Bahasa Inggris, iTaukei, dan Fiji Hindi memiliki relevansi kelembagaan dalam komunikasi publik. Keamanan nasional dikoordinasikan melalui Ministry of Defence and Veteran Affairs dan National Security Council, badan pengambil keputusan utama untuk keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Senior Officials Committee dan sekretariat khusus mendukung pekerjaan ini. Republic of Fiji Military Forces menangani pertahanan dan dapat mendukung keamanan dalam negeri, penjaga perdamaian, serta tanggap bencana. Fiji Police Force melindungi jiwa dan harta benda, menjaga ketertiban, mencegah dan mendeteksi pelanggaran, menangkap pelaku, serta menegakkan hukum. Fiji Corrections Service menyediakan penahanan yang aman bagi orang yang dirujuk oleh pengadilan dan mendukung rehabilitasi. Imigrasi, Bea Cukai, badan pengelola bencana, dan Financial Intelligence Unit menjalankan fungsi terkait. Pengadilan, Parlemen, FHRADC, dan FICAC menyediakan pengawasan hukum atau kelembagaan terhadap kewenangan tersebut. Masyarakat berhubungan dengan Negara melalui Parlemen, kementerian, dewan munisipal, dewan iTaukei, pengadilan, komisi, Kepolisian, dan Fiji Corrections Service. Kewajiban umum mencakup menaati hukum, membayar pajak atau pungutan publik yang berlaku, serta bekerja sama dengan otoritas yang bertindak secara sah. Biaya dan waktu bergantung pada lembaga dan layanan, sementara anggaran nasional mengikuti tahun keuangan yang tetap. Tidak ada biaya atau tenggat Negara yang berlaku umum untuk setiap bentuk akses publik.