Hukum perdata Fiji menggabungkan undang-undang Parlemen, aturan common law yang berkembang melalui putusan pengadilan, dan equity, yaitu prinsip serta pemulihan tambahan ketika aturan hukum yang ketat tidak sepenuhnya menyelesaikan sengketa. Office of the Attorney-General dan Laws of Fiji menyediakan kerangka perundang-undangan, sementara Judiciary, bagian administrasi pengadilan, Registrar of Titles, Registrar-General, TLTB, dan Legal Aid Commission memiliki fungsi berbeda. Persoalan hukum perdata yang melibatkan orang mencakup pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perubahan nama berdasarkan Births, Deaths and Marriages Registration Act 1975. Perintah adopsi berdasarkan Adoption of Infants Act 1944 dapat dikeluarkan Magistrates Court atau High Court. Perintah adopsi umumnya memberi anak kedudukan waris sebagai anak dari orang tua angkat. Sengketa kontrak umumnya mengandalkan prinsip common law dan equity. Sale of Goods Act 1979 menangani penjualan barang bergerak, syarat dan jaminan tersirat, pengaturan lay-by, barang yang tidak diminta, dan pernyataan keliru. Indemnity, Guarantee and Bailment Act 1881 mencakup ganti rugi, jaminan, penitipan barang, dan gadai. Transaksi tanah memerlukan kehati-hatian khusus. Land Transfer Act 1971 mengatur sertifikat hak milik terdaftar, pendaftaran, prioritas, caveat, hipotek, sewa, dan pengalihan setelah kematian. Property Law Act 1971 mengatur hal seperti penegakan hipotek dan urutan penggunaan hasil penjualan untuk biaya, utang, beban berikutnya, dan kelebihan dana. Tanah iTaukei dikelola melalui TLTB berdasarkan iTaukei Land Trust Act 1940, dan sewa atau izin ditangani menurut rezim tersebut. Penduduk non-Fiji umumnya memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri untuk membeli atau menyewa tanah, kecuali pengecualian statutori untuk total kepemilikan tidak lebih dari satu acre; transaksi tanah iTaukei diperlakukan terpisah. Sewa pertanian dapat tunduk pada Agricultural Landlord and Tenant Act 1966 dan Agricultural Tribunals, dengan ketentuan sewa tertulis dan pemberitahuan setidaknya enam bulan oleh penyewa yang mengakhiri sewa. Proses hukum keluarga berdasarkan Family Law Act 2003 mencakup pembubaran atau pembatalan perkawinan, tanggung jawab pengasuhan, nafkah anak dan pasangan, harta perkawinan, serta perjanjian terkait hubungan de facto. Family Law Rules 2005 mengatur formulir, pengajuan, penyampaian, sidang, dan pendaftaran perjanjian atau perintah. Perkara warisan menggunakan Succession, Probate and Administration Act 1970 dan Wills Act 1972. Probate Section di High Court menangani probate, surat administrasi, pendaftaran surat wasiat, dan administrasi harta peninggalan. Proses ini memerlukan banyak dokumen, dan tidak ada waktu pemrosesan nasional tunggal yang ditetapkan. Klaim tanggung jawab perdata dapat mencakup gugatan tort, sedangkan State Proceedings Act 1951 berlaku saat proses perdata melibatkan Negara. Magistrates Court menangani klaim kontrak dan tort hingga FJ$50.000 serta perkara pemilik dan penyewa tertentu dengan sewa tahunan hingga FJ$5.000. High Court memiliki yurisdiksi perdata asli tanpa batas dan menangani banding serta pengawasan. Prosedurnya mencakup pernyataan perkara, penyampaian dokumen, pengungkapan bukti, persidangan, proses perwakilan, dan perkara hipotek. Aturan Magistrates Court mencakup pengajuan perdata, eksekusi, dan garnishee. Masa kedaluwarsa berbeda menurut jenis klaim, sehingga jenis klaim perlu diperiksa sebelum pengajuan. Small Claims Tribunal menyediakan proses lebih sederhana untuk klaim uang hingga FJ$5.000. Registrinya mencakup Navua, Nadi, Ba, Tavua, Rakiraki, dan Sigatoka. Biaya klaim FJ$5, biaya sidang ulang FJ$10, dan biaya banding FJ$10; banding umumnya harus diajukan dalam 14 hari. Klaim uang di Small Claims Tribunal yang berusia lebih dari enam tahun tidak dapat diterima. Perintah dapat ditegakkan melalui prosedur tribunal atau pengadilan. Penegakan High Court dapat menggunakan writ, sequestration, atau proses lain yang diizinkan pengadilan; penegakan Magistrates Court dapat menggunakan writ eksekusi atau penyitaan piutang melalui perintah garnishee. Banding atas perintah Small Claims Tribunal umumnya menangguhkan pelaksanaan. Legal Aid Commission menawarkan nasihat, perwakilan, dan layanan terkait secara gratis dalam perkara perdata yang memenuhi syarat. Kelayakan mencakup uji kemampuan finansial dan penilaian pokok perkara yang menunjukkan prospek wajar, dan cakupannya terbatas pada bidang tertentu. Pengacara swasta merupakan pilihan lain. Biaya pengajuan pengadilan, biaya hukum, kemungkinan jaminan biaya, dan waktu proses biasa berbeda menurut perkara dan registri. Sertifikat atau pencarian kelahiran, kematian, dan perkawinan umumnya berharga sekitar FJ$5 sampai FJ$15, sedangkan biaya sewa TLTB bergantung pada kategori dan transaksi menurut peraturan yang berlaku. Pastikan jadwal biaya terkini, pengaturan registri, dan jadwal pengadilan sebelum mengajukan perkara.
Hukum perdata di Fiji
Hukum perdata di Fiji mengatur hubungan hukum antara orang dan organisasi swasta, termasuk kontrak, tanah, urusan keluarga, warisan, tanggung jawab hukum, dan gugatan perdata. Fiji tidak memiliki satu kitab hukum perdata: undang-undang berlaku bersama common law dan equity, sedangkan tanah iTaukei mengikuti rezim tersendiri yang dikelola iTaukei Land Trust Board (TLTB). Otoritas, pengadilan, dokumen, dan biaya yang tepat bergantung pada persoalan hukumnya.
Saran
Perlakukan masalah hukum perdata di Fiji sebagai latihan klasifikasi dan pengumpulan dokumen sebelum mengajukan perkara atau menandatangani sesuatu. Identifikasi pokok hukum, lembaga yang bertanggung jawab, rezim tanah atau batas yurisdiksi pengadilan, tanggal relevan, dan cara penegakan yang mungkin. Small Claims Tribunal mungkin sesuai untuk klaim uang sederhana hingga FJ$5.000, sementara perkara lebih besar, rumit, atau khusus memerlukan proses lain.