Sistem formal diatur oleh Undang-Undang Pinjaman DPRK, yang disahkan pada 2 Februari 2023 berdasarkan Dekret 1218. Kabinet dan Bank Sentral DPRK, 조선중앙은행, menentukan jenis pinjaman, suku bunga standar, batas, jangka waktu, dan prosedur. Hanya bank yang disetujui Bank Sentral yang boleh memberikan pinjaman formal. Peminjam biasanya mengajukan jumlah, tujuan, jangka waktu pembayaran, agunan, dan informasi penjamin. Bank menilai kemampuan membayar dalam waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja dan memberikan pemberitahuan penolakan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 hari kerja jika permohonan ditolak. Definisi peminjam formal tidak mencakup warga atau rumah tangga, sehingga kredit bank pribadi biasa tidak memiliki padanan yang terbukti langsung dalam sumber yang ditinjau.
Utang di Korea Utara
Utang di Korea Utara mencakup kewajiban uang berdasarkan pinjaman lembaga formal serta pengaturan kredit privat atau informal yang tersebar luas. Pinjaman bank formal dikendalikan negara dan terutama melayani bank, lembaga, perusahaan, serta organisasi; kredit rumah tangga formal yang setara tidak terbukti. Karena itu, pemberi pinjaman privat, kredit pedagang, dan kelompok tabungan bergilir berperan penting bagi rumah tangga dan pelaku pasar.
Saran
Perlakukan pinjaman lembaga formal dan kredit privat di Korea Utara sebagai kategori risiko yang berbeda. Gunakan jalur bank yang disetujui jika peminjam dan tujuan memenuhi syarat, serta dokumentasikan setiap pengaturan privat secara tertulis karena pinjaman berdasarkan kepercayaan, agunan yang lemah, dan penegakan yang tidak jelas dapat meningkatkan risiko kerugian. Jangan anggap rata-rata bulanan 13,1% yang dilaporkan survei pembelot tahun 2020 sebagai suku bunga terkini atau universal.