Alam di Korea Utara

Korea Utara, secara resmi Republik Rakyat Demokratik Korea, memiliki garis pantai sekitar 3.070 kilometer serta sekitar 340 pulau dan pulau kecil. Kawasan alamnya meliputi dataran tinggi di sekitar Gunung Paektu, wilayah pegunungan berhutan yang luas, sistem sungai dan laguna, lahan pasang surut Laut Barat, serta lingkungan laut di Pantai Timur. Lahan basah Laut Barat berada di Jalur Terbang Asia Timur–Australasia, koridor migrasi utama, dan mendukung sekitar 180 spesies burung migran, termasuk 26 spesies langka. Kumpulan data nasional lama mencatat 10.012 spesies tumbuhan dan 9.795 spesies hewan. Data Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional mencatat 161 spesies hewan terancam. Spesies yang menjadi perhatian konservasi antara lain harimau, macan tutul, rusa kesturi, berang-berang, burung jenjang, ibis sendok muka hitam, dan pelatuk perut putih. Sebagian besar data keanekaragaman hayati yang tersedia berasal dari 2006 hingga 2018, sehingga tidak memberikan gambaran terkini yang lengkap. Perlindungan menggunakan sejumlah kategori yang saling tumpang tindih: cagar alam ketat, taman alam, cagar satwa, cagar tumbuhan, cagar burung migran dan lahan basah, monumen alam, cagar sumber daya perairan dan tumbuhan, serta hutan lindung. Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional mencatat 879.275 hektare lahan lindung atau 7,2% wilayah nasional, serta mencantumkan sasaran perluasan menjadi 8% sampai 10%. Sasaran dalam Laporan Nasional Keenam meminta agar sekurang-kurangnya 11% daratan dan 10% wilayah pesisir serta laut dilindungi pada 2020, tetapi verifikasi independen atas sasaran itu tidak tersedia. Profil World Database on Protected Areas bulan Agustus 2026 mencatat 35 kawasan lindung, tidak memiliki evaluasi pengelolaan, serta merepresentasikan sekitar 3% lokasi sebagai poligon dan 97% sebagai titik. Angka ini perlu diperlakukan dengan hati-hati karena batas yang dipetakan dan kelengkapannya terbatas. Lima cagar Manusia dan Biosfer UNESCO menggabungkan kawasan inti yang dilindungi dengan zona penyangga dan transisi tempat riset, pendidikan, pariwisata, atau penggunaan yang diatur dapat berlangsung. Luasnya adalah Gunung Paektu 132.000 hektare, Gunung Kuwol 52.715 hektare, Gunung Myohyang 74.501 hektare, Gunung Chilbo 50.340 hektare termasuk 4.570 hektare laut, dan Gunung Kumgang 254.076 hektare termasuk 8.469 hektare laut. Gunung Kumgang juga berstatus Warisan Dunia UNESCO sejak 2025. Korea Utara memiliki dua lokasi Ramsar, yaitu lahan basah yang diakui secara internasional: Cagar Burung Migran Mundok seluas 3.715 hektare dan Cagar Burung Migran Rason seluas 3.525,7 hektare. National Coordinating Committee for Environment, Kementerian Perlindungan Lingkungan dan Lahan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan, State Academy of Sciences, Centre for Nature Conservation, State Hydro-Meteorological Administration, dan Komite Rakyat setempat semuanya memiliki fungsi terkait alam. Tanggung jawabnya tumpang tindih, dan kerja terkoordinasi antar sektor tetap menjadi kebutuhan yang terdokumentasi. Gunung Kumgang juga melibatkan Kabinet dan National Administration for the Protection of Cultural Heritage. Kerangka hukum dan kebijakan utama mencakup Undang-Undang Perlindungan Lingkungan 1986, Undang-Undang Kehutanan 1992, Undang-Undang Perlindungan Kawasan Indah dan Monumen Hidup 1995, hukum warisan budaya, strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati yang direvisi, Konvensi Keanekaragaman Hayati, serta Protokol Nagoya yang diikuti Korea Utara pada 2019. Pekerjaan terkait alam mencakup pemulihan hutan dan penghijauan kembali, konservasi daerah aliran sungai, tanah, dan air, perlindungan in-situ spesies di habitat alaminya, perlindungan ex-situ di luar habitat tersebut, pengelolaan perikanan dan sumber daya air, serta konservasi tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan Koryo. Pertanian dan perikanan lokal dapat selaras dengan perlindungan alam jika dikelola sebagai penggunaan sumber daya, sementara pariwisata berkelanjutan terutama dijelaskan untuk zona penyangga dan transisi kawasan konservasi. Kebijakan formal juga menyebut penilaian dampak lingkungan, pemantauan, dan pekerjaan Buku Merah spesies terancam. Materi primer yang dikutip tidak menyediakan hak akses publik nasional yang andal, prosedur izin standar, atau daftar tarif lengkap. Masuk untuk pariwisata, riset, atau pendidikan bergantung pada lokasi, zona, dan izin; kegiatan yang dijelaskan secara resmi terkonsentrasi di zona penyangga atau transisi yang sesuai serta tempat pendidikan yang ditetapkan. Pendidikan keanekaragaman hayati muncul dalam pelajaran sekolah dasar, menengah, dan universitas, serta melalui televisi, radio, dan pers. Pendidikan ekologi lapangan terdokumentasi di Gunung Myohyang, dan kegiatan peningkatan kesadaran kawasan konservasi, pelatihan lokal, serta stasiun riset dilaporkan atau direncanakan, meskipun jangkauan nyatanya sulit diverifikasi secara independen. Tekanan utama mencakup pemanfaatan berlebihan sumber daya hutan untuk kayu bakar dan kayu, deforestasi, reklamasi lahan, infrastruktur, penggembalaan berlebihan, erosi tanah, hilangnya air, fragmentasi habitat, penangkapan ikan berlebihan, spesies invasif, dan polusi. Perubahan iklim menambah tekanan berupa perubahan curah hujan, kekeringan, banjir, dan hujan es yang memengaruhi ekosistem serta penggunaan sumber daya. Tekanan ini menimbulkan konflik antara konservasi dan pengumpulan kayu bakar, kehutanan, pertanian, perikanan, permukiman, infrastruktur, dan pariwisata. Zona penyangga, koridor ekologis, dan kerja sama antara sektor yang bertanggung jawab berulang kali disebut sebagai tanggapan praktis, sedangkan konflik lokal terkini yang spesifik hanya terdokumentasi sebagian. Relevansi regional sangat berbeda: Gunung Paektu dan pegunungan tinggi lainnya memerlukan pengelolaan berbeda dari lahan basah Laut Barat, wilayah pesisir timur dan laut, atau sistem sungai dan laguna dengan administrasi yang lebih lokal.