Negara Dominika

Konstitusi adalah kerangka hukum tertinggi Dominika. Konstitusi melindungi hak dan kebebasan mendasar, menetapkan jabatan serta lembaga publik utama, dan mengatur pelaksanaan kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudisial. Perubahan konstitusi memerlukan mayoritas khusus di parlemen sebesar dua pertiga atau tiga perempat, bergantung pada ketentuannya; sebagian perubahan juga mungkin memerlukan referendum. Presiden dipilih oleh Majelis untuk masa jabatan lima tahun dan menjalankan pengangkatan konstitusional serta fungsi formal lainnya. Sylvanie Burton adalah Presiden saat ini. Perdana Menteri diangkat dari mayoritas terpilih di Majelis. Perdana Menteri memimpin Kabinet, dan Kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada Majelis. Kantor Perdana Menteri dan Sekretariat Kabinet mendukung pekerjaan ini, sementara kementerian menjalankan kebijakan serta administrasi pemerintahan. Parlemen terdiri atas Presiden dan Majelis unikameral. Majelis memiliki 21 anggota terpilih dan 9 senator. Senator dicalonkan atau dipilih sesuai pengaturan konstitusi. Rancangan undang-undang biasanya melewati Majelis lalu memperoleh persetujuan Presiden sebelum menjadi undang-undang. Masa jabatan parlemen dapat berlangsung hingga lima tahun, kecuali parlemen dibubarkan lebih awal. Pertanyaan tentang pemilihan umum termasuk dalam topik pemilu tersendiri; aturan pengangkatan dan susunan konstitusional menjelaskan hubungan antarlembaga negara. Tidak ada bukti adanya tingkat provinsi atau negara bagian antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal di Dominika. Kategori pemerintah lokal mencakup Dewan Kota, Dewan Kota Kecil, Dewan Perkotaan, Dewan Desa, dan Dewan Wilayah Kalinago. Dewan Kota Roseau, Dewan Kota Kecil Portsmouth, Dewan Perkotaan Canefield, dan dewan desa menangani fungsi lokal tertentu. Wilayah Kalinago memiliki Dewan Kalinago dan delapan dusun, dengan kerangka tata kelola lokal yang berbeda. Dewan lokal dibentuk secara hukum tetapi memiliki otonomi terbatas dan sangat bergantung pada hibah serta pengawasan pusat. Masa jabatan dewan umumnya tiga tahun; susunan pasti dan waktu pemilihan dapat bergantung pada kerangka lokal yang berlaku. Makalah sistem resmi tahun 2002 mencantumkan 41 otoritas, tetapi angka historis itu tidak menetapkan jumlah saat ini. Administrasi publik nasional beroperasi melalui kementerian dan departemen yang secara administratif dipimpin oleh sekretaris tetap. Department of Establishment, Personnel and Training, Public Service Training Centre, Government Headquarters, dan Customer Service Centre mendukung pegawai negeri. Portal Pemerintah, formulir resmi, undang-undang, pemberitahuan, dan sertifikat menyediakan jalur layanan seperti paspor, perpajakan, dan kepabeanan. Kelayakan, bukti identitas atau domisili, biaya, serta waktu pemrosesan bergantung pada layanan tertentu. Tidak ada satu biaya atau tenggat yang berlaku untuk semua layanan publik. Keuangan publik mengikuti tahun fiskal dari 1 Juli sampai 30 Juni. Menteri Keuangan menyiapkan perkiraan penerimaan dan pengeluaran, lalu Majelis mempertimbangkan dan mengalokasikan dana publik. Approved Estimates 2025/2026 dan Budget Address 2026/2027 menunjukkan siklus anggaran tahunan. Fungsi perpajakan dan kepabeanan memungut penerimaan publik. Pengadaan publik diatur oleh Public Procurement and Disposal of Public Property Act 2021. Pajak, pungutan publik yang sah, dan aturan akuntabilitas pengadaan menimbulkan kewajiban yang berbeda menurut layanan, transaksi, atau kontrak publik. Direktur Audit, yang juga dikenal sebagai Auditor Jenderal, ditetapkan oleh konstitusi berdasarkan pasal 83. Kantor tersebut mengaudit rekening publik dan memeriksa kantor serta otoritas pemerintah, pengadilan, komisi, Komisi Parlemen, dan Panitera Majelis. Laporan disampaikan kepada Ketua Majelis melalui Menteri Keuangan dan menjadi dokumen publik. Komisi Integritas beroperasi berdasarkan Integrity in Public Office Act 2003. Komisi ini menangani deklarasi pendapatan, aset, dan kewajiban; hadiah; Kode Etik; penyelidikan dan pemanggilan; serta tindak pidana korupsi. Komisi Pelayanan Publik dan Komisi Kepolisian mengawasi urusan kepegawaian di layanan masing-masing. Materi resmi yang ditinjau tidak menunjukkan padanan langsung Ombudsman, sehingga pengaduan mungkin perlu disampaikan kepada badan yang bertanggung jawab, Kantor Audit, Komisi Integritas, Parlemen, atau pengadilan. Lembaga peradilan mencakup Eastern Caribbean Supreme Court, yang terdiri atas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding, serta Pengadilan Magistrat di Roseau dan Portsmouth. National Prosecution Service, Kejaksaan Agung, dan jabatan konstitusional Direktur Penuntutan Umum mendukung proses hukum. Pengadilan menyediakan upaya hukum, dengan akses dan biaya bergantung pada layanan serta perkara. Pertanyaan hukum perdata terutama termasuk dalam topik hukum perdata tersendiri. Ruang publik mencakup Portal Pemerintah, Government Information Service, Official Gazette and Printery, publikasi Majelis, pemberitahuan kementerian, dan direktori publik. Perlindungan konstitusional atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpartisipasi dalam urusan publik menetapkan batas hukum bagi kegiatan publik. Informasi terutama tersedia daring dan secara langsung di Government Headquarters, tetapi status publikasi dan pembaruan bergantung pada lembaga yang bertanggung jawab. Fungsi keamanan dijalankan oleh Kementerian Keamanan Nasional dan Urusan Hukum serta Kepolisian Persemakmuran Dominika. Markas Kepolisian di Roseau mendukung penyelidikan, Bagian Pengadilan, Interpol, dan Joint Intelligence Centre. Lembaga pemasyarakatan, pemadam kebakaran, dan layanan ambulans mendukung keselamatan publik. Kantor Penanggulangan Bencana dan Pusat Operasi Darurat mengoordinasikan perencanaan bencana, tempat penampungan, dan langkah darurat. Presiden dapat menetapkan keadaan darurat bencana berdasarkan Emergency Powers (Disaster) Act. Direktori resmi Dominika saat ini tidak menunjukkan lembaga militer atau penjaga pantai terpisah, sehingga lembaga semacam itu tidak boleh diasumsikan ada. Respons segera dari polisi atau penanggulangan bencana bergantung pada situasi dan saluran darurat yang tersedia. Wilayah Kalinago memiliki pengaturan tata kelola wilayah tersendiri di dalam negara. Dewan Kalinago dan delapan dusunnya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan, Modernisasi Pedesaan, Pengembangan Kalinago, dan Pemberdayaan Daerah Pemilihan. Perencanaan saat ini mencakup rencana pembangunan 2026–2030 serta upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi iklim. Pengaturan ini menyangkut tata kelola dan administrasi publik, bukan negara berdaulat terpisah.