Kehidupan keluarga di Brunei

Brunei memiliki hukum keluarga sendiri serta layanan dukungan formal, nonformal, dan informal. Yurisdiksi terutama bergantung pada afiliasi agama dan masalah khusus. Jika setidaknya satu pihak yang terlibat beragama Islam dan persyaratan tempat tinggal menurut undang-undang terpenuhi, perkawinan, perceraian, nafkah, status orang tua, perwalian, dan hak asuh umumnya berada dalam yurisdiksi Pengadilan Syariah. Pengadilan menilai kekosongan dalam kerangka ini berdasarkan Hukum Syara’. Perkara yang seluruh pihaknya non-Muslim diatur, antara lain, oleh Marriage Act Cap. 76, Registration of Marriages Act Cap. 124, dan Guardianship of Infants Act Cap. 191. Perkawinan Tionghoa, tradisional, dan lainnya juga tercantum dalam statistik resmi; jalur pendaftaran tertentu bergantung pada kasus dan komunitas. Warga negara Muslim dan penduduk tetap umumnya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Registry of Muslim Marriage, Divorce, Annulment and Ruju’ (PPPPROI) di distrik tempat tinggal untuk rencana perkawinan di luar negeri atau di Brunei. Formulir, bukti status perkawinan, dokumen perkawinan terdahulu, perceraian atau kematian, dan konfirmasi dari penghulu atau ketua kampong mungkin diperlukan. Kedua pasangan harus menyetujui; jika persetujuan wali tidak ada atau ditolak tanpa alasan yang tepat, Hakim Syar’ie dapat memutuskan melalui wali hakim (wali Hakim). Persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Hakim Syar’ie diperlukan untuk perkawinan poligami dan mempertimbangkan, antara lain, alasan, pendapatan, kewajiban, tanggungan, dan pandangan istri yang ada. Setelah pendaftaran, diterbitkan Marriage Certificate, Marriage Card, dan Ta’liq Certificate. Biaya dan waktu pemrosesan bergantung pada prosedur dan dokumen yang diajukan. Kelahiran anak didaftarkan ke Immigration and National Registration Department di distrik tempat kelahiran. Ayah kandung, ibu kandung, atau kerabat yang mengetahui kelahiran dapat menyelesaikan pendaftaran. Pendaftaran gratis dan sebaiknya dilakukan segera; laporan yang diajukan setelah lebih dari 14 hari atau lebih dari 43 hari dicatat sebagai terlambat, dan kegagalan mendaftar dapat dikenai denda hingga BND 500. Bukti yang biasanya diperlukan mencakup pemberitahuan kelahiran, dokumen identitas orang tua, surat nikah atau konfirmasi setara, serta dokumen imigrasi dan status jika berlaku. Pertanyaan mengenai nasab, keabsahan, nafkah, dan perwalian anak Muslim ditangani berdasarkan kerangka Syariah. Dalam keluarga non-Muslim, perkawinan orang tua yang dilakukan kemudian dapat memungkinkan pengesahan hukum berdasarkan Legitimacy Order 2001. Adopsi juga berbeda menurut jalur agama dan hukum. Pemohon dan anak Muslim mengikuti Islamic Adoption of Children Act Cap. 206 dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Syariah; proses non-Muslim diatur oleh Adoption of Children Act Cap. 205 dan berlangsung melalui pengadilan sipil. JAPEM biasanya melakukan penyelidikan sosial, wawancara, kunjungan rumah, penilaian keselamatan, dan evaluasi oleh komite yang bertanggung jawab. Dokumen mungkin mencakup identitas, surat nikah atau cerai, pernyataan tertulis menurut undang-undang, dokumen kelahiran, paspor dan status, catatan pendapatan atau bank, serta persetujuan keluarga biologis. Untuk anak terlantar atau bayi baru lahir, JAPEM menyediakan jalur perlindungan khusus bagi anak terlantar atau bayi baru lahir (anak laqid); pendaftaran kelahiran dan adopsi selanjutnya memerlukan, bergantung pada afiliasi agama, perintah sementara lalu perintah tetap dari Pengadilan Syariah atau pengadilan sipil. JAPEM mendukung keluarga melalui Family Unit dan Children’s Unit dalam konflik, perselisihan perkawinan, ketidakamanan tempat tinggal, konseling, kesejahteraan anak, dan risiko sosial. Konseling dapat dilakukan secara individual, kelompok, bersama keluarga, melalui telepon, atau secara elektronik; layanan tersedia melalui cabang JAPEM di Brunei-Muara, Belait, Tutong, dan Temburong. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, eksploitasi, masalah hak asuh, atau bahaya di luar kendali orang tua, Children’s Unit menerima laporan dari masyarakat dan lembaga. Langkah berikutnya meliputi penilaian sosial, pencarian pengasuhan yang aman, akomodasi perlindungan bila diperlukan, dan kerja sama dengan polisi, layanan kesehatan, serta badan lainnya. Child Line 121 (Talian ANAK 121) dan Welfare Line 141 (Talian Kebajikan 141) menerima laporan masalah dukungan dan perlindungan; dalam bahaya langsung, hubungi polisi di 993 dan ambulans di 991. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban Muslim dapat meminta perlindungan berdasarkan Part VA Islamic Family Law Act Cap. 217. Dharar Syar’ie mencakup, antara lain, ketakutan yang wajar atau cedera, pemaksaan, dan penahanan yang melanggar hukum; perintah dipercepat awalnya berlaku paling lama 28 hari dan dapat diperpanjang. Bagi keluarga non-Muslim, Married Women Act Cap. 190 memuat ketentuan perlindungan terpisah. JAPEM dapat membantu formulir, bukti, kontak pengadilan, dan koordinasi dengan polisi serta layanan kesehatan, tetapi tidak menggantikan perintah pengadilan yang mengikat. Dalam perceraian, pembubaran perkawinan perlu ditangani bersama tempat tinggal dan hak asuh anak, pengaturan kontak, nafkah, situasi perumahan, perlindungan, dan jika berlaku, urusan harta. Proses Muslim seperti perceraian, fasakh, khulu’, ta’liq, ruju’, dan permohonan nafkah atau hak asuh terkait umumnya diajukan ke Pengadilan Syariah. Proses perceraian non-Muslim dan pertanyaan tentang hak asuh, akses, serta nafkah ditangani menurut hukum sipil. Pengadilan memutuskan nafkah berdasarkan kebutuhan, kemampuan membayar, dan bukti yang diajukan; tidak ada jumlah seragam atau waktu pemrosesan umum yang dapat dinyatakan. JAPEM dapat mendampingi atau memediasi, tetapi hanya pengadilan yang menetapkan pengaturan yang dapat ditegakkan. Keluarga di Brunei sering mengambil tanggung jawab praktis untuk merawat kerabat yang lanjut usia atau penyandang disabilitas. JAPEM dan sistem kesejahteraan nasional (SKN) memproses, antara lain, permohonan Old Age Pension dan Care Provider Allowance. Old Age Pension umumnya mensyaratkan usia minimum 60 tahun dan ketentuan kewarganegaraan serta tempat tinggal menurut undang-undang, termasuk kehadiran fisik setidaknya 183 hari; bagi penduduk tetap tanpa kewarganegaraan yang lahir di luar negeri, masa tinggal sebelumnya setidaknya 20 tahun mungkin berlaku. Besaran tunjangan yang tepat perlu dikonfirmasi untuk setiap kasus. Penitipan anak di luar rumah memerlukan lisensi sebagai pusat penitipan anak (Pusat Penjagaan Kanak-Kanak) berdasarkan Child Care Centres Act Cap. 218. JAPEM umumnya menerbitkan lisensi ini selama dua tahun; biaya yang diketahui adalah BND 200 untuk lisensi pertama dan BND 150 untuk setiap lisensi berikutnya. Layanan tanpa lisensi dapat dihukum denda hingga BND 5,000, penjara hingga dua tahun, atau keduanya. Kematian kerabat didaftarkan ke Immigration and National Registration Department, sebaiknya dalam dua belas jam; laporan yang diajukan setelah dua belas jam atau terlambat lebih dari tiga hari dicatat. Pendaftaran gratis, kegagalan mendaftar dapat dikenai denda hingga BND 500, dan akta kematian biasanya diperlukan untuk asuransi, pengurusan harta warisan, atau perkawinan berikutnya. Pengadilan Tinggi Syariah juga memiliki yurisdiksi atas harta warisan dan pewarisan Muslim. Statistik resmi melaporkan total 87,137 rumah tangga pada 2021, dengan rata-rata 5.1 anggota; 50.5 persen memiliki sedikitnya lima anggota. Pada 2024, tercatat 2,733 perkawinan dan 672 perceraian. Untuk 2025, dilaporkan 458,600 penduduk dan 36,300 orang berusia 65 tahun atau lebih. Angka ini menggambarkan populasi total dan tidak menetapkan apa pun mengenai setiap rumah tangga atau bentuk keluarga tertentu. Tidak ada satu kantor pusat untuk semua urusan keluarga; dalam perkara keagamaan, asing, lintas negara, tidak jelas secara hukum, atau terkait kekerasan, pengadilan, kantor pendaftaran, JAPEM, atau penasihat khusus yang relevan perlu dilibatkan secara khusus.